Sat Reskrim Polres Lampung Utara Ringkus Ayah Rudapaksa Anak Kandung
Lampung Utara – Personel Sat Reskrim Polres Lampung Utara mengamankan seorang ayah pelaku rudapaksa terhadap anak kandungnya di Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Lampung Utara.
Tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur ini inisal S (43), ayah kandung korban Z (18) yang kini sedang mengalami depresi.
Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan melalui Kasi Humas AKP Budiarto membenarkan tersangka S telah diamankan anggota unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Utara di kediamannya, Selasa 14 Januari 2024.
Kegiatan penangkapan terhadap tersangka S tersebut berdasarkan laporan korbannya yang tak lain merupakan anak kandungnya sendiri.
“Tindak pidana persetubuhan anak di bawah dilakukan oleh tersangka S pada tahun 2022,” kata Kasi Humas, Rabu (15/1/25).
Berdasarkan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka S mengakui telah menyetubuhi anak kandungnya saat korban tertidur dikamarnya secara paksa.
Atas perbuatannya, tersangka S dijerat Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1), (3) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82ayat(1),(2) dari UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.
“Jerat pidana terhadap tersangka akan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman, dikarenakan SM adalah ayah kandung dari anak korban,” jelas AKP Budiarto. (*)
Ali Rahman dan Ayu Asalasiyah Resmi Pimpin Way Kanan Periode 2025-2030
Way Kanan – Kabupaten Way Kanan memasuki era baru kepemimpinan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan pasangan Ali Rahman dan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Way Kanan yang digelar di ruang sidang DPRD, Blambangan Umpu, pada Rabu (15/1/2025).
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Rial Kalbadi, yang didampingi oleh Wakil Ketua Adinata dan Bambang Irawan. Dalam kesempatan tersebut, Rial Kalbadi mengumumkan hasil penetapan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan.
“Penetapan ini didasarkan pada hasil penghitungan suara serta keputusan KPU Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025. Keputusan ini menjadi dasar untuk mengajukan pelantikan pasangan Ali Rahman dan Ayu Asalasiyah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung,” ujar Rial Kalbadi.
Penetapan ini juga menandai berakhirnya kepemimpinan Bupati H. Raden Adipati Surya, yang memberikan jalan bagi Ali Rahman untuk memimpin daerah ini. Beberapa tokoh penting hadir dalam acara tersebut, termasuk Ketua KPU Hairul Pasya, Ketua Bawaslu Sukindra, dan Wakil Bupati terpilih Ayu Asalasiyah.
Transisi kepemimpinan ini merupakan bukti suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Way Kanan, sekaligus membuka kesempatan bagi kepemimpinan baru untuk melanjutkan pembangunan dan memenuhi harapan masyarakat. Di bawah pemerintahan yang baru, Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi daerah hingga peningkatan kualitas layanan publik. (Agus)
Gelar Aksi Damai Ribuan Pegawai Honorer Depan Kantor Pemkab Tanggamus
Tanggamus – Ribuan Lebih pegawai Honorer berstatus R2 dan R3 PPPK di Tanggamus Gelar Aksi Damai di Lapangan Pemkab Tanggamus.Rabu,(15/01/25).
Ada 6 point tuntutan
Dalam orasinya, Sarjito korlap aksi berharap kepada Pemkab Tanggamus untuk lebih memperhatikan nasip para tenaga honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun belum ada kejelasan nasip mereka, apakah mereka akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)
Menurut dia, selama ini forum honorer tidak pernah mengelar aksi, selama itu mereka selalu mengikuti arahan dan mengabdi sebagai pelayan masyarakat dengan harapan pemerintah daerah akan memperhatikan nasip mereka, dan mengangkat mereka menjadi P3K penuh waktu.
Salah satu peserta aksi dari tenaga kesehatan menyampaikan harapan mereka agar mereka bisa diangkat sebagai pegawai P3K penuh, mengingat dirinya sudah mengabdi selama belasan tahun namun belum ada kejelasan nasip mereka.
Berikut 6 poin tuntutan mereka..
1.Segera sahkan RPP manajemen ASN turunan UU 20 tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu bukan hanya paruh waktu.
2.Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke PPPK full time.
3.Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
4.Segera revisi UU 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai. Honorer meminta agar dilakukan revisi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.
5.Tenaga non-ASN database BKN (R2, R3) menolak diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan meminta agar status honorer dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu.
6.Pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) wajib berdasarkan masa kerja, serta menuntut agar pengangkatan sebagai PPPK full time didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
Setelah sekian lama berorasi, perwakilan aksi beraudensi bersama pemkab tanggamus dan perwakilan angota DPRD tanggamus.
Sukisno selaku Asisten satu mewakili PJ.Bupati Tanggamus dan Sekda kab menjelaskan,menurut peraturan undang-undang kementrian RI no 16 tahun 2025 pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tanggamus akan membantu semaksimal mungkin mengenai tuntutan para honorer R2 dan R3 untuk menjadi PNS bukan hanya PPPK,tegasnya.
Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Agung Setyo Utomo menangapi usulan perwakilan honorer yang sudah melakukan audiensi di ruang rapat Bupati Tanggamus,kami selalu melakukan pembahasan terkait masalah tenaga honorer, namun selalu terbentur dengan anggaran yang tidak mencukupi.
“,Terkait adanya aksi yang di adakan Para honorer hari ini,memang sering kita bahas di DPRD di saat kami rapat pembahasan kenapa 220 berbeda dengan Kabupaten Pringsewu,kmai di DPRD baik dari komisi maupun di badan anggaran kami ingin mendorong supaya pegawai honorer ini sejahtera,tapi apa yang menjadi PR kita selalu selalu di hadapkan kemampuan keuangan daerah”, tutup nya.
[Khoiri]
BI Siapkan Dua Instrumen Baru di Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA
Jakarta – Bank Indonesia (BI) sedang menyiapkan dua instrumen baru dalam revisi aturan Devisa Hasil Ekspor…
Brimob Lampung Terima Kunjungan TK IT Budi Utomo Bandar lampung
BANDAR LAMPUNG –Satuan Brimob Polda Lampung menerima kunjungan Outing Class dari Taman Kanak-Kanak (Islam Terpadu) Budi Utomo Bandar Lampung di Markas Komando Satbrimob Polda Lampung, Rawa Laut, Rabu, 15 / 01 /2025
Kunjungan tersebut disambut di terima Akp Andi Sudarto Pamin Genana Satbrimob Polda Lampung. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Slah satu program Brimob Sahabat Anak yang bertujuan untuk memperkenalkan profesi Brimob kepada anak-anak sejak dini.
“Melalui kegiatan ini, siswa-siswi dari Taman Kanak-Kanak (Islam Terpadu) Budi Utomo Bandar Lampung diberikan kesempatan untuk belajar mengenal profesi Brimob, peralatan khusus, senjata, serta kendaraan yang digunakan dalam tugas-tugas Brimob,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (Islam Terpadu) Budi Utomo mengucapkan terima kasih kepada Satbrimob Polda lampung atas kesempatan berharga ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Satbrimob Polda Lampung karena telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk berkunjung dan belajar banyak hal baru. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka,” ungkapnya.
Kegiatan kunjungan ini berlangsung dengan penuh antusias. Para siswa terlihat senang saat berinteraksi dengan anggota Brimob serta mencoba mengenal berbagai alat dan kendaraan yang dipamerkan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan rasa percaya diri anak-anak sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan kepolisian. (Susan)
DPRD Kota Metro Rekomendasikan Penghentikan Sepenuhnya Pembangunan Alihfungsi Kompleks Ruko Sudirman
LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro merekomendasikan penghentikan sepenuhnya proses alihfungsi kompleks Ruko Sudirman menjadi hotel.
Dikatakan Basuki, anggota Komisi I DPRD Kota Metro, bahwasanya pembangunan proyek alihfungsi Ruko menjadi hotel akan dihentikan sementara dimana keputusan ini diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran regulasi terkait perjanjian pemanfaatan aset daerah.
“Kami sudah rapat hearing bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), serta Bagian Hukum Pemkot Metro,” ucap Basuki, Selasa (14/1/2025) sore.
Basuki menjelaskan, rapat dengar pendapat dimulai sekitar pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB dengan agenda pembahasan dugaan pelanggaran aturan terkait alih fungsi Ruko Sudirman menjadi hotel tersebut.
“Dari hasil diskusi, disepakati bahwa pembangunan harus diberhentikan sementara. Menurut BPKAD, pengembang harus membuat perjanjian baru sesuai aturan,” ucap Basuki.
Dia menambahkan, DPRD Kota Metro tidak menolak kehadiran investor, tetapi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.
“Kita tidak alergi terhadap pengembang atau investor, tetapi mereka harus mematuhi aturan yang berlaku. Selama perizinan belum lengkap, pembangunan tidak boleh dilanjutkan,” tegas Basuki.
DPRD memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pihak pengembang untuk melengkapi dokumen perizinan. Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, tindakan tegas akan diambil.
“Kami menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Metro, DPRD, dan pihak pengembang untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita harus mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, aturan tetap menjadi prioritas utama yang harus ditegakkan,” beber Basuki.
DPRD Kota Metro akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua proses perizinan berjalan sesuai regulasi.
“Dengan adanya keputusan pemberhentian sementara, diharapkan pihak pengembang dapat segera memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pembangunan dapat dilanjutkan dengan legalitas yang jelas,” pungkas Basuki. | (Rio).
Pj. Gubernur Samsudin Terima Kunjungan Kerja BPKP Provinsi Lampung
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani…
Kapolri Hadiri Tanwir I Aisyiyah, Bicara Peran Polri Dukung Kesetaraan Gender
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Tanwir I Aisyiyah di Jakarta. Kapolri menekankan mengenai komitmennya untuk terus mengawal isu perempuan.
Acara Tanwir I Aisyiyah itu digelar Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikdasmen yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah beserta seluruh pengurus PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah.
Turut mendampingi Kapolri dalam acara itu Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Astamaops Polri Komjen Verdianto Iskandar Bitticaca, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Polri Irjen dr Asep Hendradiana, Wakabaintelkam Polri Irjen Yuda Gustawan hingga Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Brigjen Nurul Azizah.
Dalam acara itu, Kapolri menandatangani MoU terkait Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Ketua Umum PP Aisyiyah. Kapolri merasa terhormat bisa menghadiri acara Tanwir Aisyiyah.
“Suatu penghormatan bagi kami diberikan kesempatan untuk berbicara sekaligus tadi kita membuat MoU,” kata Kapolri mengawali sambutannya.
Setelah itu, Kapolri berbicara mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Dia memastikan isu tersebut terus digelorakan dan dikawal bersama.
“Tentunya kalau bicara masyarakat yang berkeadilan tidak lepas dari kita bicara tentang kesetaraan baik dalam hak,
kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan bagi kaum wanita khususnya. Dan tentunya salah satu isu yang menjadi perhatian bersama dan saat ini terus kita kawal dan kita gelorakan bersama adalah terkait dengan masalah kesetaraan gender,” kata Kapolri.
Kapolri menyampaikan kesetaraan gender ini telah menjadi isu global dan sudah diperjuangkan sejak lama. Kapolri lalu menceritakan perjuangan di beberapa negara sehingga akhirnya disepakati Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret.
Perjuangan mengenai kesetaraan gender juga sudah lama dilakukan di Indonesia. Kapolri menyebut beberapa nama seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, RA Kartini, hingga Nyai Ahmad Dahlan.
“Dan tentunya Aisyiyah masuk di dalamnya karena pada tahun 1917, waktu yang juga hampir sama dengan pergerakannya yang terjadi di negara-negara maju saat itu, Aisyiyah saat itu berdiri untuk kemudian bergerak memperjuangkan eksistensi perempuan khususnya dalam bidang politik pendidikan ekonomi dan sosial,” ujar Kapolri.
Kapolri mengatakan perjuangan para perempuan itu juga dilanjutkan sampai hari ini. Dia lalu menjelaskan soal adanya beberapa menteri perempuan di kabinet hingga Indonesia yang pernah dipimpin oleh presiden perempuan.
“Dan ini tentunya menunjukkan keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah terhadap perempuan bahkan kita juga pernah memiliki presiden kelima Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar dia.
*Kapolri Beri Ruang untuk Polwan*
Kapolri menyampaikan pihaknya terus memberikan ruang seluas-seluasnya bagi Polwan untuk berkarier di lingkungan Polri. Semua orang diberikan kesempatan yang sama.
“Kami telah menerbitkan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender di Lingkungan Polri. Kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk wanita ataupun Polwan berkarier baik di bidang operasional maupun staf. Kami mencoba untuk terus mendorong wanita agar diberikan ruang yang sama,” kata Kapolri.
Kapolri mengatakan saat ini ada enam Polwan yang berpangkat Brigjen, bahkan dulu pernah ada Polwan yang menjadi Kapolda. Kapolri terus mendorong para Polwan mempersiapkan diri untuk berkarier ke tingkat tertinggi.
“Kami terus dorong untuk rekan-rekan Polwan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan harapan kita di institusi yang dikenal penuh dengan risiko, jadi salah satu yang memiliki tugas yang memiliki risiko tinggi,” ujar Kapolri.
“Ini ke depan kalau memang kader-kadernya sudah dipersiapkan dengan baik harapan kita Indonesia juga memiliki Kapolri wanita. Jadi tentu itu harus dipersiapkan bahwa saya melihat tanda-tanda itu dari penugasan para Polwan di tingkat internasional kemudian di tugas-tugas risiko tinggi seperti di Densus, di Brimob kemudian melaksanakan tugas-tugas penjaga perdamaian ternyata polwan bisa,” sambung Kapolri.
*Pembentukan Direktorat Baru*
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menjelaskan mengenai pembentukan direktorat baru yaitu Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) setelah diterbitkannya Perpres pada 2024.
“Beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani Perpres RI nomor 20 tahun 2024 di mana kami mencoba untuk mengoptimalkan dan meningkatkan, mengembangkan satu direktorat khusus, namanya direktorat perempuan dan anak yang awalnya hanya selevel subdit di Bareskrim saat ini kami kembangkan menjadi direktorat,” ujar Kapolri.
Kapolri kemudian memperkenalkan Brigjen Nurul Azizah selaku Dirtipid PPA-PPO Bareskrim. Dia berharap pembentukan direktorat baru itu dapat memaksimalkan penanganan isu perempuan dan anak.
“Apapun kita paham bahwa terkait dengan penanganan khusus terkait perempuan dan anak ini tidak bisa sembarang dilakukan oleh Polki karena memang ada hal-hal yang harus dijaga dan ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan,” ujar Kapolri. (Susan)