Yusnadi Tekankan Pentingnya Sistem Peringatan Dini Bencana untuk Mitigasi Banjir di Lampung
Lampung – Banjir yang melanda beberapa wilayah di Lampung dalam tiga hari terakhir telah merendam 14.160 rumah di 19 titik di 10 kecamatan, termasuk kawasan Bandar Lampung dan sejumlah daerah lainnya. Bencana ini menyoroti perlunya upaya serius dalam meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama banjir, melalui penerapan teknologi dan digitalisasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab banjir di perkotaan adalah sistem drainase yang buruk. “Drainase yang tidak memadai dan kurangnya pemeliharaan rutin menjadi pemicu utama terjadinya genangan dan banjir setiap kali hujan deras, terutama di kawasan seperti Way Halim,” kata Yusnadi, (20/01/2025).
Yusnadi menambahkan, Komisi IV DPRD Lampung berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan memanfaatkan teknologi berbasis lingkungan, dengan anggaran yang tepat sasaran untuk menangani masalah tersebut.
Selain itu, Yusnadi juga menyoroti urgensi penerapan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis digital, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap banjir. “Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi yang mengandalkan data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut dalam sistem peringatan dini. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga bisa mengurangi dampak kerugian,” ujarnya.
Yusnadi juga menyinggung soal perubahan fungsi lahan di daerah hulu, seperti di kawasan Sumur Putri dan Rajabasa, yang semakin memperburuk situasi banjir. “Penting untuk menegakkan kebijakan tata ruang yang lebih ketat, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi prioritas kami untuk mengurangi risiko banjir di hilir,” tambahnya.
Fenomena limpasan air akibat pertemuan arus sungai dengan pasang laut di kawasan pesisir, seperti Kecamatan Panjang, juga menjadi perhatian utama Yusnadi. Untuk itu, ia mengusulkan pembangunan kolam retensi dan pintu air otomatis sebagai solusi jangka panjang untuk mengelola limpasan air di kawasan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Yusnadi mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam mitigasi bencana banjir. “Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan kunci solusi jangka panjang. Kami juga akan terus mendorong program padat karya untuk perawatan drainase agar dapat memperbaiki kondisi infrastruktur kita,” pungkas Yusnadi.
Pemkot Bandar Lampung Berikan Bantuan ke Warganya yang Terdampak Banjir
BANDAR LAMPUNG – Banjir yang sempat menggenangi sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung mulai surut. Akibat…
Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional sebagai Fondasi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus melaju untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025. Sebagai bagian dari langkah besar ini, pada 100 hari masa pemerintahannya, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan yang terdiri dari pembangkit listrik, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi. Acara peresmian berlangsung pada Senin (20/01) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, yang juga mencatatkan rekor sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan sektor ketenagalistrikan adalah kunci untuk mewujudkan swasembada energi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan total kapasitas pembangkit mencapai 3.222,75 MW, proyek ini bertujuan untuk menciptakan pasokan listrik yang cukup untuk mendukung kebutuhan industri, memperluas kawasan pembangunan baru, dan menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
“Kita ingin Indonesia menjadi negara maju, dengan kesejahteraan yang merata. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah negara industri yang kuat, yang didorong oleh pasokan energi yang cukup dan andal,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyatakan bahwa energi terbarukan (EBT) akan menjadi pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik. Dia yakin, dengan ketersediaan pasokan listrik yang bersih dan terjangkau, industri Indonesia akan berkembang pesat, dan investasi akan terus mengalir.
“Transformasi ke industrialisasi dan hilirisasi adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi. Kami akan mulai puluhan proyek besar tahun ini dengan potensi dan kekuatan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan nasional. Energi, menurutnya, menjadi elemen yang sangat vital dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, percepatan industrialisasi dan hilirisasi akan mempercepat Indonesia menuju swasembada energi dalam waktu yang tidak lama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek ketenagalistrikan yang diresmikan ini adalah langkah nyata untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Dari total 37 proyek, nilai investasinya mencapai Rp72 triliun. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur listrik yang memadai.
“Dengan pembangunan infrastruktur listrik ini, kita akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mempermudah distribusi energi, dan membuka peluang baru dalam industrialisasi,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, penting untuk membangun jaringan transmisi yang lebih luas agar listrik dari pembangkit EBT dapat didistribusikan dengan lebih efisien. Hal ini juga akan meningkatkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia, yang diharapkan dapat mencapai 6.000 hingga 6.400 kWh per kapita per tahun.
Sejumlah proyek ketenagalistrikan, seperti PLTA Jatigede (110 MW), PLTA Asahan 3 (174 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN (50 MWac), diharapkan menjadi sumber utama kelistrikan di wilayah masing-masing. Proyek-proyek ini juga akan mendukung pembukaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi, seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI Kolaka – PT Antam Pomala, akan memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung industrialisasi di sektor-sektor strategis seperti pengolahan nikel.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan target ketenagalistrikan yang ambisius ini.
“Kami terus membangun kapasitas SDM yang lebih mumpuni, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai negara dan perusahaan, baik nasional maupun multinasional, untuk memastikan sektor kelistrikan nasional semakin kuat,” ungkap Darmawan.
Ke-37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini mencakup 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi serta gardu induk sepanjang 739,71 km dengan kapasitas 1.740 MVA, yang akan mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan swasembada energi di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lamsel, Jenggis: Kita Akan Mendampingi Inspektorat Saat Melakukan Pembinaan di Desa
LAMPUNG SELATAN — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan mengadakan kunjungan kerja (kunker)…
Kepengurusan DPC MOI Way Kanan Mengundurkan Diri Secara Massal
Way Kanan – Setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Way Kanan periode 2021-2024, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat MOI Nomor: 8.007/DPP-MOI/SK-KEPENGURUSAN DPC/XI/2021 yang berakhir pada Desember 2024, seluruh pengurus DPC MOI Way Kanan mengundurkan diri secara massal.
Adapun pengurus yang mengundurkan diri antara lain:
- Agus Busri, S.H (Wakil Ketua DPC MOI Way Kanan)
- Deta Suryana P (Sekretaris DPC MOI Way Kanan)
- Septa Risno (Wakil Sekretaris DPC MOI Way Kanan)
- Su’in Kasiati (Bendahara)
- Beta Juana (Dewan Pembina)
- I Gede Budi Artana, S.Pd. MM (Dewan Pembina)
- Amirsyah (Ketua Hubungan Antar Lembaga)
- Ani Safitri, S.H.I (Sekretaris Advokasi dan Hukum)
- Jamsuri Yadi (Wakil Ketua Teknologi dan Inovasi Kreatif) Dan beberapa anggota lainnya.
Agus Busri, S.H., selaku Wakil Ketua DPC MOI Way Kanan, menjelaskan bahwa pengunduran diri massal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal ini terjadi karena masa jabatan SK Kepengurusan periode 2021-2024 telah berakhir dan tidak ada kepastian apakah SK tersebut diperpanjang atau tidak. Selain itu, pengunduran diri ini juga disebabkan karena tidak adanya kegiatan atau aktivitas di kepengurusan DPC MOI Kabupaten Way Kanan.
“Kami mengundurkan diri secara massal bukan tanpa alasan. Pertama, masa berlaku SK Kepengurusan periode 2021-2024 telah berakhir, dan kami tidak tahu apakah telah diperpanjang atau tidak. Kedua, tidak ada kegiatan yang berjalan di kepengurusan DPC MOI Way Kanan,” ungkap Agus Busri.
Sementara itu, Sekretaris DPC MOI Way Kanan juga menyarankan agar Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dapat mendata ulang struktur organisasi DPC MOI dengan SK Kepengurusan yang terbaru, jika sudah diterbitkan. Ia juga meminta agar Dinas Kesbangpol segera menghapus nama-nama pengurus yang mundur dari berkas legalitas yang sebelumnya diserahkan ke Kesbangpol Kabupaten Way Kanan. (Agus)
Lampung Awali 2025 dengan Stabilitas, Inovasi, dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
BANDAR LAMPUNG– Provinsi Lampung menutup tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan beragam pencapaian dan tantangan.…
Masyarakat Apresiasi Langkah Sigap Pemkot Bandar Lampung dalam Menghadapi Banjir
BANDAR LAMPUNG – Masyarakat yang terdampak bencana banjir memberikan apresiasi terhadap respons cepat Pemerintah Kota Bandar…