Penulis: admin

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Perkuat Infrastruktur dan Salurkan Bantuan untuk Atasi Dampak Banjir

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan upaya nyata dalam menanggulangi dampak bencana banjir yang kerap melanda wilayahnya. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), berbagai tindakan perbaikan dan penguatan infrastruktur telah dijalankan sejak awal tahun 2025.

Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperbaiki dan memperkuat infrastruktur di 31 titik di seluruh kota, dengan fokus pada normalisasi sungai, pembangunan talud yang rusak, serta pemasangan bronjong sebagai penahan tanah.

“Ibu Walikota Bunda Eva memerintahkan kami untuk terus melakukan normalisasi sungai. Setiap hari, tim kami bekerja menyusuri sungai dan saluran drainase untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” ujar Dedi pada Rabu, 5 Maret 2025.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung juga aktif menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Kepala BPBD, Wakhidi, mengungkapkan bahwa sebanyak 107,6 ton beras telah didistribusikan ke 16 kecamatan, menjangkau 10.760 rumah, dengan masing-masing rumah mendapatkan 10 kilogram beras.

“Saya pastikan bantuan beras ini tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Wakhidi.

Sebagai upaya jangka panjang, Pemkot Bandar Lampung telah merancang 10 langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Langkah tersebut meliputi:

  • Perbaikan dan pendalaman sistem drainase

  • Kerja sama lintas wilayah dengan Pemkab Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan kawasan catchment

  • Pemasangan alat peringatan dini di daerah rawan banjir

  • Program penghijauan melalui penanaman pohon

  • Pembuatan embung dan sumur resapan untuk mengurangi limpasan air

Dengan sinergi antar OPD dan dukungan penuh dari masyarakat, Pemkot optimistis dapat meminimalkan dampak banjir dan meningkatkan ketahanan lingkungan Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Terapkan Metode Controlled Landfill di TPA Bakung, Kurangi Dampak Lingkungan

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode Controlled Landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung.

Metode ini dinilai jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem open dumping. Dalam sistem Controlled Landfill, sampah yang telah tertimbun akan ditutupi lapisan tanah secara berkala untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menghindari penyebaran bau serta gangguan kesehatan.

“Saat ini, proses penerapan metode Controlled Landfill di TPA Bakung telah tercapai 65 persen. Proses pelapisan tanah masih terkendala cuaca yang kurang mendukung,” ungkap Pelaksana Harian Kepala DLH Bandar Lampung, Veni Devialesti, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Setelah pelapisan tanah selesai, DLH akan melanjutkan ke tahap pemasangan geo-membran, yaitu lapisan kedap air yang berfungsi untuk mencegah air lindi meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air di sekitarnya.

“Geo-membran ini sangat penting untuk menjaga kualitas tanah dan air di sekitar lokasi pembuangan,” tambah Veni.

Tak hanya itu, Pemkot juga menjalankan program penghijauan di area TPA Bakung dengan menanam sebanyak 6.623 batang pohon dan tanaman hias sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan memperbaiki ekosistem di sekitar area pembuangan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar TPA.

Lampung Pemerintahan

Pemprov Lampung dan MPAL Gelar Acara Adat “Ngantak”, Menghantar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Memasuki Mahan Agung

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar Tradisi Adat bertajuk “Ngantak Gubernur Buka Belangan”, yang menghantar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza menuju Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (5/3/2025) sore.

Gubernur Mirza dan Ibu Wulan Sari Mirza diiringi arak-arakan menuju Mahan Agung. Setibanya di Mahan Agung, Gubernur beserta istri melakukan Buka Belangan atau membuka pintu rumah sesuai dengan Adat Lampung.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Penyerahan Pakaian Adat Lampung dan Pusaka dari Marga Teluk Betung kepada Gubernur Lampung.
Dan dilanjutkan dengan Tarian Ngigel yang dilakukan oleh Gubernur Lampung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Tradisi ini bukan sekadar seremoni, melainkan memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol kebersamaan, keterbukaan, dan gotong royong dalam membangun daerah.

Tradisi “Ngantak” sendiri merupakan tradisi turun temurun di Lampung sebagai simbol keterbukaan tuan rumah dalam menerima tamu.
“Ini sebagai simbol dari eratnya persaudaraan, kebersamaan, serta komitmen kita dalam membangun daerah dan bangsa,” ujar Gubernur.

“Ngantak” yang berarti membuka pintu, dimaknai Gubernur sebagai simbol keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerima aspirasi masyarakat. “Pintu ini kita buka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan dalam berpikir, bertindak, dan berinovasi,” tegasnya.

Momentum ini juga dimanfaatkan Gubernur untuk menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persaudaraan, memperkuat komitmen, dan meningkatkan semangat kerja bersama demi mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam perjalanan pembangunan Lampung, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pimpinan Instansi Vertikal se-Provinsi Lampung, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan organisasi masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam membangun Lampung yang lebih maju.
Kegiatan menghantar Gubernur Mirza memasuki rumah jabatan ini diakhiri dengan Buka Puasa Bersama.

Bandar Lampung Pemerintahan

Banjir Bandar Lampung: 107,6 Ton Beras Disalurkan dan Infrastruktur Diperbaiki

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya keras dalam mengatasi dampak bencana banjir yang sering terjadi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pemkot telah melakukan sejumlah tindakan konkret seperti normalisasi sungai, pembangunan talud yang rusak akibat banjir, dan pembuatan bronjong. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dedi Sutiyoso, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya telah melakukan perbaikan di 31 titik di seluruh wilayah kota, dengan fokus pada penguatan sistem drainase dan pemeliharaan infrastruktur.

“Ibu Walikota Bunda Eva memerintahkan kami untuk terus melakukan normalisasi sungai. Setiap hari, tim kami bekerja menyusuri sungai-sungai dan saluran drainase untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” ujar Dedi Sutiyoso pada Rabu, 5 Maret 2025.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung juga telah menyalurkan bantuan beras untuk para korban banjir. Sebanyak 107,6 ton beras telah dibagikan ke 16 kecamatan di kota ini. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung, Wakhidi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencakup 10.760 rumah, dengan masing-masing rumah menerima 10 kg beras.

“Saya pastikan bantuan beras ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Totalnya ada 10.760 rumah yang telah kami bantu,” jelas Wakhidi.

Pemkot Bandar Lampung juga menyusun 10 langkah strategis untuk menanggulangi bencana banjir di masa depan, antara lain memperbaiki dan memperdalam drainase, bekerja sama dengan Pemkab Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan wilayah catchment, serta memasang alat peringatan dini di daerah rawan banjir. Selain itu, upaya penghijauan dengan penanaman pohon dan pembuatan embung dan sumur resapan juga dilakukan guna mengurangi dampak banjir.

Lampung Pemerintahan

Gubernur Lampung Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Forkopimda, Perkuat Kerjasama Pembangunan

Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama Forkopimda Provinsi Lampung di Mahan Agung, pada Rabu (5/3/2025).

Acara ini menjadi kesempatan penting untuk mempererat hubungan antar pemerintah daerah dan Forkopimda dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Provinsi Lampung. Kehadiran para pemimpin dari berbagai sektor menggambarkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan menciptakan kondisi yang kondusif, terutama selama bulan Ramadan yang penuh berkah.

Selain sebagai ajang silaturahmi, acara buka puasa bersama ini juga berfungsi sebagai forum untuk berdiskusi mengenai isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar Forkopimda dalam mencapai visi pembangunan provinsi.

Suasana hangat dan kekeluargaan yang tercipta dalam acara ini diharapkan dapat memperkuat tali persaudaraan serta menumbuhkan semangat kebersamaan untuk membangun Lampung ke depan.

Kota Metro Pemerintahan Pendidikan

Walikota Metro Hadiri Pemakaian Seragam dan Ucap Janji Mahasiswa Universitas Wirabuana

LAMPUNG7COM – Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso menghadiri acara Peresmian Pemakaian Seragam dan Ucap Janji Mahasiswa Angkatan ke-XXIII Program Studi Diploma III Kebidanan Universitas Wira Buana Kota Metro, di Ballroom Hotel Aidia, Metro, Rabu(05/03/2025).

Peresmian Pemakaian Seragam dan Ucap Janji Mahasiswa Universitas Wira Buana ini merupakan bagian dari Pemantapan Identitas Profesi, serta salah satu upaya untuk mendukung perubahan sikap, perilaku, serta kedisiplinan Mahasiswa melalui pemakaian seragam resmi.

Dikatakan Rektor Universitas Wira Buana, Andi Warisno, harapannya kepada mahasiswa untuk terus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari dan mereka harus memiliki etika yang baik serta melatih pengalaman pengabdian kepada masyarakat dan semangat meningkatkan keseriusan dalam melakukan perkuliahan.

”Saya berharap anak-anak yang baru disahkan ini agar dapat belajar dengan serius karena kalian ini adalah mahasiswa edisi terbatas,” ungkap Andi Warisno.

Sementara Walikota Metro, Bambang Iman Santoso mengucapkan selamat atas terlaksananya Peresmian Pemakaian Seragam dan Ucap Janji Mahasiswa Universitas Wira Buana Kota Metro ini.

”Selamat kepada para Mahasiswa Universitas Wira Buana Metro, atas keberhasilannya menyelesaikan tahap perkuliahan semester I. Kedepannya, mudah-mudahan ilmu yang telah didapatkan akan menjadi bekal untuk pengabdian kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” ucap Bambang.

Bambang Iman Santoso juga berharap supaya setiap mahasiswa mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam menjalani profesi sebagai bidan nantinya.

”Harapannya agar setiap mahasiswa untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan kelembutan, kesantunan, dan keikhlasan dalam menjalani profesi sebagai bidan,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut Bambang juga menyebutkan bahwa salah satu visi misi Kota Metro ini adalah kota pendidikan maka harus ada perhatian supaya semua lembaga pendidikan di Kota Metro ini maju dan bangkit kedepannya. | (Red).

Bandar Lampung Pemerintahan

DLH Bandar Lampung Siapkan Geo-membran untuk Tangani Air Lindi di TPA Bakung

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menerapkan metode Controlled Landfill.

Metode Controlled Landfill merupakan sistem pembuangan sampah yang lebih baik dibandingkan metode open dumping. Pada metode ini, sampah yang telah tertimbun akan ditutupi dengan lapisan tanah secara berkala, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Saat ini, proses penerapan metode Controlled Landfill di TPA Bakung telah tercapai 65%. Proses pelapisan tanah belum sepenuhnya selesai karena kondisi cuaca yang kurang mendukung,” ujar Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung, Veni Devialesti, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Veni juga menambahkan, setelah proses pelapisan tanah selesai, pihaknya akan melanjutkan tahapan berikutnya dengan pemasangan geo-membran.

“Geo-membran berfungsi sebagai pelapis kedap air yang akan mencegah air lindi masuk ke dalam tanah,” jelasnya.

Selain pengelolaan sampah dengan metode Controlled Landfill, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga turut melakukan program penghijauan di area TPA Bakung, dengan menanam pohon dan tanaman hias sebanyak 6.623 batang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Walikota dan Wakil Walikota Metro Lakukan Pengecekan Kendaraan Dinas

LAMPUNG7COM – Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso bersama Wakil walikota Metro M. Rafieq Adi Pradana melaksanakan pengecekan kendaraan dinas, di Halaman Wisma Haji Al-Khairiyah, Rabu, (05/03/2025).

Walikota Metro Bambang Iman Santoso mengungkapkan, bahwa setelah melakukan pengecekan pada kendaraan ada beberapa hal yang langsung Kita perintahkan seperti STNK yang mati dari beberapa OPD harus cepat di bayarkan, plat yang gelap langsung di lepas untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya kepala daerah yang baru ini ingin semuanya transparan.

Dari sejumlah kendaraan dinas yang diperiksa, beberapa kendaraan tidak dapat dikumpulkan karena memiliki fungsi khusus, seperti ambulans.

“Jika semua kendaraan di kumpulkan hari ini, kebutuhan masyarakat akan terhambat, untuk kendaraan ambulans yang sangat di butuhkan, kami sangat memaklumi jika belum bisa dikumpulkan,” ucap Bambang.

Pada kesempatan yang sama Wakil Walikota Metro M. Rafieq Adi Pradana, mengingatkan seluruh OPD dan PNS untuk menjaga kendaraan Dinas dengan baik.

“Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh ada pemasangan stiker kegiatan ataupun wisata, dan sebaiknya kendaraan dinas yang tidak digunakan tidak diparkir di rumah pribadi, tetapi di kantor atau rumah dinas,” jelas Rafieq.

“Mohon jaga baik nama Pemda Kota Metro karena kendaraan yang dipakai itu juga melambangkan nama baik Kota Metro,” pungkasnya. | (Rio).

Uncategorized

Ombudsman Ingatkan Gubernur Lampung Untuk Prioritaskan Pelayanan Publik

LAMPUNG – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas dalam pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan oleh keduanya saat mencalonkan diri dalam kegiatan Mimbar Pelayanan Publik dan Penandatanganan Pakta Integritas yang diadakan oleh Ombudsman pada 11 November 2024 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, melalui rilis yang diterima pada Rabu (05/03).

Nur Rakhman mengungkapkan, berdasarkan data laporan masyarakat yang diterima sepanjang tahun 2024, masih terdapat keluhan terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Keluhan tersebut antara lain mencakup kerusakan infrastruktur jalan provinsi dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap ikan di sektor perikanan dan kelautan. “Kami mengucapkan selamat bekerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, dan berharap pelayanan publik menjadi prioritas utama selama lima tahun mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Rakhman menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya dalam hal penyerahan ijazah. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2024, ditemukan bahwa sebanyak 15.664 ijazah masih berada di sekolah. “Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk mempercepat penyerahan ijazah di SMAN dan SMKN. Kami mengapresiasi upaya dinas yang telah mempercepat proses ini, dan berharap seluruh ijazah segera diserahkan karena dokumen ini sangat penting bagi para lulusan,” jelasnya.

Selain pendidikan, pengelolaan sampah juga menjadi isu penting yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan kajian Ombudsman tahun 2023, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam tata kelola sampah di daerah ini. “Gubernur Lampung memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pengelolaan sampah di tingkat regional, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, hal ini dapat mengurangi penyebab banjir di Provinsi Lampung,” tambahnya.

Nur Rakhman juga mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung telah menandatangani pakta integritas saat mencalonkan diri, yang merupakan bagian dari kegiatan Mimbar Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Ombudsman. “Masyarakat berhak melihat apakah pakta integritas tersebut benar-benar dijalankan. Beberapa janji yang tercantum dalam pakta tersebut antara lain: 1. Melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dasar dalam pelayanan publik sesuai dengan amanat UUD 1945, 2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan dan bebas dari maladministrasi, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip pemerintahan yang baik, 4. Memberikan perlindungan bagi warga negara dalam pelayanan publik, 5. Mengelola pengaduan pelayanan publik yang berasal dari masyarakat melalui SP4N-LAPOR dan Ombudsman RI.”

Ombudsman Lampung juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan keluhan terkait pelayanan publik melalui nomor pengaduan yang telah disediakan, yakni 08119803737. “Kami berharap masyarakat dapat aktif dalam menyampaikan pengaduan agar pelayanan publik di Provinsi Lampung semakin baik,” tutup Nur Rakhman.

Lampung Pemerintahan

Pemprov Lampung Ikuti Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak Secara Daring

LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung turut berpartisipasi dalam Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian/Lembaga terkait serta sejumlah Organisasi Perempuan Keagamaan, bertempat di Ruang Aula Heritage Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Acara diawali dengan pembacaan Narasi Deklarasi Bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak, yang dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Kantor Staf Presiden.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kemen PPPA untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, yang sejalan dengan pendidikan karakter anak. Kemen PPPA melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga serta Lembaga Masyarakat yang telah melaksanakan kebijakan dan program terkait pemenuhan hak anak, khususnya selama bulan Ramadan, seperti Pesantren Kilat, Pesantren Ramadan untuk Balita, dan kegiatan lainnya yang mengajarkan anak-anak tentang sejarah kemuliaan Ramadan, membaca surat-surat pendek, mendongeng, dan hafalan.

Untuk memaksimalkan dampak dari program-program tersebut, Kemen PPPA mengintegrasikan pemenuhan hak anak dengan pendekatan-pendekatan berikut:

  1. Melibatkan anak dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program selama bulan Ramadan.
  2. Mendorong orang tua dan pengasuh untuk melaksanakan ‘Gerakan 1 Jam Berkualitas Keluarga Tanpa Gawai’ selama bulan Ramadan di rumah.

Pada acara tersebut, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi dan Menko PMK Pratikno juga berkesempatan menyapa anak-anak dari TK Aisyah 20 Rawamangun, TK Muslimat NU Pondok Cabe, dan TK Muslimat Sumedang yang mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Selain diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dan berbagai Organisasi Perempuan Keagamaan, kegiatan ini juga melibatkan Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Agama, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi, serta BKKBN dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tak ketinggalan, hadir pula Organisasi Perempuan Keagamaan dari berbagai agama, Forum Anak Nasional, Forum Anak Daerah dari seluruh Indonesia, dan Forum GenRe.