Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat oleh Masmudi, kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.
Sertijab tersebut juga dihadiri oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V, Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Gubernur Mirza mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Masmudi atas dedikasinya selama menjabat, serta menyampaikan ucapan selamat kepada Nugroho Heru Wibowo yang kini memegang amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru.
“Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama,” kata Gubernur Mirza dalam sambutannya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan, seiring dengan pencapaian visi dan cita-cita pembangunan nasional.
Gubernur juga menjelaskan bahwa visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yang bertajuk “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” akan diwujudkan melalui tiga misi utama, yakni:
- Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
- Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Gubernur menekankan bahwa pencapaian visi tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan membutuhkan gotong royong dan kontribusi positif dari seluruh pihak.
“Kita semua harus bergotong royong, saling bahu-membahu, dan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Gubernur.
Terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut selama 10 tahun terakhir.
“Kami berharap, pada tahun 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut,” tambahnya.
Melalui serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk kemajuan bersama,” tutup Gubernur.