Penulis: admin

LAMPUNG SELATAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, mengungkapkan bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama telah diajukan dan diharapkan dapat segera cair dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, (10/03/2025).

Erdiyansyah menjelaskan, dari total 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, baru 230 desa yang telah mengajukan permohonan untuk menerima DD dan ADD tahap pertama. Sementara itu, sebanyak 26 desa lainnya belum mengajukan pada termin pertama.

Ke-26 desa yang belum mengajukan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain: Kecamatan Natar 2 desa, Kecamatan Kalianda 4 desa, Kecamatan Sidomulyo 2 desa, Kecamatan Katibung 3 desa, Kecamatan Penengahan 2 desa, Kecamatan Palas 5 desa, Kecamatan Jati Agung 7 desa, dan Kecamatan Rajabasa 1 desa. Oleh karena itu, desa-desa ini dipastikan tidak akan menerima pencairan pada termin pertama.

Erdiyansyah berharap bahwa ke-26 desa tersebut dapat segera mengajukan permohonan pada minggu depan, yakni pertengahan bulan Maret, sehingga mereka juga dapat mencairkan DD dan ADD sebelum Hari Raya Idul Fitri. “Kami berharap semua desa dapat mengajukan dan mencairkan dana tersebut tepat waktu,” tambahnya.

LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Intji Indriati, mengadakan audiensi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2LP), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJB) Bengkulu di ruang kerja Kantor Bupati, Senin (10/3/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan bea cukai sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Egi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan bea cukai serta mempermudah pelayanan administrasi bagi wajib pajak.

“Pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai sangat penting untuk pembangunan daerah. Kami berharap sinergi yang kuat antara KPP, KP2LP, dan DJB dapat meningkatkan penerimaan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak dan bea cukai,” ujar Bupati Egi.

Perwakilan dari KPP dan KP2LP menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepala KPP Pratama Natar, Dewi Imelda Sari, juga menyampaikan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan pajak dapat terus meningkat.

Sementara itu, perwakilan dari DJB menegaskan peran strategis bea cukai dalam mendorong perekonomian daerah melalui pengawasan yang ketat serta kemudahan bagi pelaku usaha lokal.

Audiensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya peningkatan edukasi kepada masyarakat, pemetaan potensi pajak daerah, serta perbaikan sistem pelayanan agar lebih mudah dan transparan.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai dapat dimaksimalkan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.