Pj. Gubernur Lampung Terima Kunjungan Panitia Natal Oikumene
BANDAR LAMPUNG – Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Lampung, Samsudin, menerima kunjungan dari Panitia Natal Oikoumene di…
MenpanRB Buka Opsi Seleksi CPNS di 2025
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan hingga saat…
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Dorong Percepatan Realisasi Infrastruktur dan Pengendalian Inflasi di Awal Tahun 2025
LAMPUNG – Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, menyampaikan pandangan strategis terkait problematika infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung pada awal tahun 2025. Ia menyoroti perlunya percepatan alokasi belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, yang saat ini masih berada pada angka 22 persen (6/01/2025).
“Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi,” ujar Yusnadi.
Yusnadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional seperti Asta cita. Ia mendorong Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.
Rekomendasi Strategis
Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusnadi menyampaikan sejumlah rekomendasi:
1. Percepatan Realisasi Anggaran Infrastruktur:
Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan alokasi belanja infrastruktur mencapai target 40 persen di tahun 2025, dengan prioritas pada proyek strategis yang mendukung distribusi hasil bumi, aksesibilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi.
2. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:
Pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang diberikan insentif, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan secara transparan kepada DPRD.
3. Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah:
Kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan program nasional untuk memastikan dukungan penuh dari pusat. Ini mencakup optimalisasi agenda Astacita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
4. Pengendalian Inflasi:
Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan optimalisasi distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, guna menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.
“Sebagai Anggota DPRD, khususunya di Komisi IV, saya siap berkolaborasi efektif bersama Pemerintah Daerah, karena kita adalah Pemerintahan Daerah, guna memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Infrastruktur yang kokoh dan inflasi yang terkendali adalah fondasi menuju Lampung yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Yusnadi.(Red)
Komisi IV DPRD Lampung Dorong Percepatan Realisasi Infrastruktur dan Pengendalian Inflasi
LAMPUNG – Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, menyampaikan pandangan strategis terkait problematika infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung pada awal tahun 2025. Ia menyoroti perlunya percepatan alokasi belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, yang saat ini masih berada pada angka 22 persen.
“Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi,” ujar Yusnadi.
Yusnadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional seperti Asta cita. Ia mendorong Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.
Rekomendasi Strategis
Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusnadi menyampaikan sejumlah rekomendasi:
1. Percepatan Realisasi Anggaran Infrastruktur:
Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan alokasi belanja infrastruktur mencapai target 40 persen di tahun 2025, dengan prioritas pada proyek strategis yang mendukung distribusi hasil bumi, aksesibilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi.
2. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:
Pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang diberikan insentif, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan secara transparan kepada DPRD.
3. Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah:
Kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan program nasional untuk memastikan dukungan penuh dari pusat. Ini mencakup optimalisasi agenda Astacita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
4. Pengendalian Inflasi:
Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan optimalisasi distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, guna menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.
“Sebagai Anggota DPRD, khususunya di Komisi IV, saya siap berkolaborasi efektif bersama Pemerintah Daerah, karena kita adalah Pemerintahan Daerah, guna memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Infrastruktur yang kokoh dan inflasi yang terkendali adalah fondasi menuju Lampung yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Yusnadi.
Asisten 3 Pemkot Metro Buka Konferensi PGRI
LAMPUNG7COM – Metro | Asisten Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro Supriadi, secara resmi membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Metro, di Gedung Universitas Muhammadiyah Metro, Selasa (07/01/2024).
Konferensi ini mengusung tema “Meningkatkan Mutu Guru Menuju Indonesia Maju” yang dihadiri oleh para stakeholder pendidikan di Bumi Sai Wawai.
Dikatakan dalam sambutann Ketua PGRI Kota Metro Joko Widodo, menyoroti berbagai isu yang dihadapi oleh para guru, khususnya guru honorer, dimana banyak guru honorer yang mengeluhkan nasibnya, terutama terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kami yakin, PGRI tetap solid mendampingi guru honorer agar pengangkatan mereka segera terealisasi,” tegas Joko.
Joko juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kurangnya tenaga pendidik di berbagai sekolah akibat banyaknya guru yang pensiun tanpa adanya pengangkatan baru.
“Keluhan kekurangan guru sangat luar biasa. Kami telah merekomendasikan percepatan pengangkatan guru honorer untuk mengatasi permasalahan ini,” ujar Joko.
Selain itu, Joko menyoroti persoalan sertifikasi guru yang belum selesai meski program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006.
“Masih ada sekitar 1,4 juta guru di Indonesia yang belum menikmati sertifikasi. Kami berharap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipercepat agar mereka bisa mendapatkan tunjangan profesional,” ungkap Joko.
Sementara Supriadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mereka dalam memajukan pendidikan.
Menurutnya, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik yang menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.
“PGRI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro. Kami sangat mengapresiasi semua upaya para guru dalam meningkatkan profesionalisme mereka,” kata Supriadi.
Ia juga berharap konferensi ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas di kalangan pendidik.
“Semoga konferensi ini tidak hanya menjadi ajang bertukar pikiran, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro,” tambah Supriadi.
Supriyadi menyebut bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas seperti mobil dinas untuk mendukung operasional PGRI, meski diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.
Dengan berbagai persoalan yang dibahas, konferensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, dan memperkuat profesionalisme pendidik di Kota Metro.
“PGRI dan Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus bersinergi demi menciptakan pendidikan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Supriadi. (Red).
Pj. Gubernur Samsudin Dorong Pembangunan Gedung Pertunjukan untuk Menunjang Kemajuan Sektor Pariwisata dan Budaya
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mendorong rencana pembangunan gedung pertunjukan untuk mendukung kemajuan…
Bocah 5 Tahun Dicabuli Remaja di Toilet Masjid
Jakarta – Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dicabuli oleh teman prianya yang masih berusia 14…
Danrem 043/Gatam Bersama Anggota Makorem Melaksanakan Kegiatan Syukuran HUT Kodam II/Sriwijaya ke-79
LAMPUNG – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kodam II/Sriwijaya yang ke-79 Tahun 2025, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., bersama dengan anggota Makorem melaksanakan kegiatan syukuran yang berlangsung di Ruang A. Yani Makorem 043/Gatam Jl.Teuku Umar Penengahan Bandar Lampung. Selasa (07/01/2025)
Kegiatan yang diawali dengan do’a bersama sebagai ungkapan syukur atas perjalan, pencapaian serta dedikasi Kodam II/Sriwijaya selama ini, acara dihadiri Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han, para Kasi Kasrem 043/Gatam, Ketua Persit KCK Koorcabrem 043 PD II/Sriwijaya Ny.Hanny Rikas Hidayatullah, Para Dan/Ka Satdisjan Jajaran Korem 043/Gatam, seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan Korem 043/Gatam,
Pangdam ll/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si, M.Tr (Han) dalam sambutannya yang dibacakan Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyampaikan acara yang dilaksanakan merupakan wujud rasa syukurnya prajurit dan PNS beserta keluarga besar Kodam II/Swj yang pada hari ini melaksanakan syukuran, kegiatan ini bukan hanya merayakan sejarah panjang pengabdian Kodam ll/Swj sebagai bagian dari TNI / TNI AD dan masyarakat Sumbagsel, tetapi juga untuk mengenang, menghormati dan menghargai jasa, pengorbanan dan perjuangan para pendahulu Kodam ll/Swj hingga mencapai kondisi seperti sekarang ini.
“Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kita sepatutnya meneladani dan mewarisi nilai-nilai kejuangan para pendahulu, sekaligus meneguhkan tekad untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas pengabdian dan etos kerja, sebagai bayangkari dan abdi Negara, jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ini, sebagai sarana evaluasi, refleksi dan introspeksi atas pelaksanaan tugas setahun lalu, sekaligus sebagai tonggak baru untuk membangun komitmen yang lebih baik, guna menghadapi tugas-tugas di masa mendatang, “tuturnya.
Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan selama 79 Tahun berkiprah dan pengabdian Kodam ll/Swj telah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan, sesuai peran dan tugasnya, baik sebagai kotama operasi dalam menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat, maupun sebagai kotama pembinaan dalam menyelenggarakan pembinaan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan serta melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat menjaga keamanan di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
“Kodam Il/Swj juga telah berkontribusi pada berbagai program dalam membantu tugas Pemerintah Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung program unggulan Kasad serta Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, program-program yang sudah berjalan selama ini seperti pembangunan RTLH dan MCK, Sumur Bor/Air Bersih, penanganan stunting, bersatu dengan alam dan ketahanan pangan serta makan sehat bergizi perlu terus kita upayakan dan laksanakan dengan maksimal, “
“Apa yang dilakukan Kodam Il/Swj beserta jajarannya selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dan positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Kodam Il/Swj menjadi bagian dari solusi masyarakat sumbagsel, saya berharap setiap prajurit dan satuan jajaran Kodam Il/Swj secara proaktif, kreatif dan inovatif, terus melakukan langkah dan tindakan nyata serta berdampak bagi kesejahteraan rakyat selanjutnya, laksanakan setiap tugas dengan ikhlas. dilandasi niat ibadah, serta hindari segala bentuk pelanggaran hukum sekecil apapun,karena tugas kita semata-mata adalah untuk kepentingan rakyat, Bangsa dan Negara, “pungkasnya. (Susan)
Komisi IV DPRD Pesawaran Dampingi Anak Korban Kekerasan
Pesawaran – Kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Seorang bocah di bawah umur dianiaya guru ngaji karena dituduh mencuri. Kasus ini mendapat perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran Muhammad Rinaldi dan sejumlah anggota komisi lainnya.
Tindakan main hakim sendiri ini bermula saat korban MRA (9) dipaksa kawan-kawannya untuk mencuri. Jika tidak mau, maka korban akan dimusuhi. Karena takut akhirnya korban masuk ke rumah seorang ustadz di sebuah pondok pesantren di Desa Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran.
Apes, saat masuk area pondok, korban tertangkap pemilik kawasan pondok pesantren. Seorang ustadz kalap. Korban digebuki hingga babak belur. Tak puas, korban disundut besi panas di punggung, perut dan tangannya. Korban juga dipaksa mengaku nyolong duit Rp 10 juta.
“Begitu dapat laporan tentang kasus penganiayaan anak di bawah umur ini, saya langsung berkoordinasi dengan ibu Maisuri. Saya minta tolong untuk mengawal kasusnya. Malam itu juga Alhamdulillah dinas langsung turun untuk pendampingan korban,” ujar Rinaldi saat ditemui di lokasi kejadian.
Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Maisuri bergerak cepat.
“Malam itu kami langsung kirim staf untuk dampingi korban ke rumah sakit melakukan visum. Saat ini sedang dilakukan BAP oleh pihak kepolisian untuk proses hukumnya. Kami juga siap memberikan bantuan konsultasi psikiater apabila dibutuhkan oleh korban,” jelas Maisuri.
Menanggapi ini, Sekretaris Komisi IV, Yasser Syamsurya Ryacudu sangat menyayangkan kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di pondok pesantren.
“Praktek main hakim sendiri seperti ini kan menyalahi aturan hukum, apalagi ini korbannya anak-anak yang masih bisa dibina dengan teguran,” ujar Yasser. Informasi yang diterima, pondok pesantren tersebut ternyata belum berizin. (*)
Perambah Hutan Diduga Penyebab Konflik Manusia dan Satwa Liar yang Semakin Meluas
Tanggamus – Konflik antara manusia dan satwa liar kembali mencuat, terutama di kawasan hutan, kawasan register, dan taman nasional. Fenomena ini memang kerap terjadi, dan upaya penanggulangan dari petugas melalui berbagai cara sudah dilakukan, namun konflik tersebut masih sulit dihindari.
Salah satu contoh yang terjadi adalah di Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Register 39, beberapa waktu lalu. Konflik antara manusia dan satwa liar menimbulkan korban jiwa serta kerusakan pada beberapa gubuk penggarap yang ada di kawasan tersebut.
Ari, seorang penggiat lingkungan dan kehutanan di Kabupaten Tanggamus, menjelaskan bahwa perambahan hutan menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar. “Semakin sempitnya habitat hutan bagi satwa liar, seperti gajah dan harimau, menyebabkan mereka mencari wilayah baru, yang seringkali berbenturan dengan aktivitas manusia,” jelas Ari.
Menurutnya, konflik ini juga tidak bisa dipisahkan dari semakin meningkatnya jumlah populasi manusia. “Konflik biasanya terjadi di hutan yang menjadi tempat tinggal satwa liar, akibat perubahan fungsi hutan tersebut, di mana manusia mulai memasuki dan menetap di sana,” tambahnya.
Tidak hanya konflik antara manusia dan satwa liar, di Kabupaten Tanggamus juga terdapat banyak kawasan hutan register yang mengalami kerusakan. Salah satunya adalah kawasan Gunung Tanggamus, Register 30, yang kini sebagian besar gundul akibat alih fungsi lahan menjadi area pertanian sayuran. Kerusakan ini bahkan telah mencapai area pintu rimba.
Ironisnya, kondisi kritis Register 30 di Gunung Tanggamus tampak jelas ketika dilihat dari Kecamatan Gisting, menunjukkan betapa buruknya dampak perambahan hutan.
Ari mengingatkan, seharusnya pemerintah, dalam hal ini KPHL Kotaagung Utara, tidak hanya diam dan harus segera bertindak dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan serta memberikan bimbingan guna mencari solusi bersama.
Terakhir, Ari mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan satwa liar. “Mari kita jaga alam ini agar di masa depan tidak ada lagi konflik antara manusia dan satwa liar, serta kita terhindar dari potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Menjaga kelestarian alam adalah tugas kita bersama, Salam Lestari!” serunya.
(Khoiri)