Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan High-Level Meeting yang digelar untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium lantai 4, Gedung Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung pada Kamis (06/03/2025).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Rahmat Mirzani menyampaikan bahwa perputaran uang yang signifikan selama bulan Ramadan menjadi indikator penting bagi perekonomian Provinsi Lampung ke depan. “Bulan Ramadan adalah saat perputaran uang yang besar, dimana sekitar 70% pendapatan setahun bisa dikeluarkan hanya dalam satu bulan. Kondisi ini menjadi gambaran untuk ekonomi kita ke depannya,” ujar Gubernur.

Dengan besarnya perputaran uang tersebut, Mirzani juga mengingatkan akan potensi yang muncul, di mana beberapa pihak bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk mencari keuntungan berlebihan, seperti dengan menaikkan harga atau menahan stok barang.

“Bulan Ramadan ini adalah momen belanja besar. Namun, ada pihak-pihak yang berpotensi mencari keuntungan berlebihan, termasuk dengan menaikkan harga dan menahan stok. Ini yang perlu kita cermati, baik sebagai pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kestabilan harga,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Mirzani juga menyampaikan harapannya agar kenaikan harga gabah dan jagung yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dapat berdampak positif bagi perekonomian di Provinsi Lampung yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

“Mari kita jaga agar pendapatan petani dan masyarakat Lampung tetap stabil. Jika belanja masyarakat terkendali dengan baik, kita bisa menghindari inflasi yang tinggi. Kami berharap, jika pengendalian ini berhasil, perekonomian Lampung akan lebih baik setelah bulan Ramadan,” ungkapnya.

Selain faktor ekonomi, Gubernur juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi harga dan distribusi pangan. “BMKG memperkirakan cuaca ekstrem hingga akhir Maret, dengan potensi banjir yang masih ada. Ini harus diwaspadai, karena bisa memengaruhi inflasi,” jelasnya.

Gubernur menambahkan bahwa distribusi pangan menjadi hal krusial yang tidak boleh terganggu oleh cuaca buruk. “Distribusi pangan harus terus lancar, jangan sampai gangguan cuaca menghambatnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi untuk menjaga kelancaran distribusi barang, terutama menjelang Ramadan. “Infrastruktur jalan harus diprioritaskan untuk mendukung interkoneksi antar moda transportasi. Dengan kelancaran transportasi, distribusi barang ke masyarakat akan lebih efektif,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan informasi yang rasional dan bijak kepada masyarakat, serta mengimbau agar masyarakat lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran.

“Budaya konsumsi yang berlebihan bisa memicu inflasi. Mari kita pastikan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah mampu menjaga harga dan pasokan barang selama bulan Ramadan,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengajak semua pihak untuk terus berkoordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi Provinsi Lampung. “Dengan kerjasama yang baik, saya yakin inflasi dapat terkendali, dan ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik,” tutupnya.

Gubernur juga menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung beserta Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memantau ketersediaan stok bahan pangan pokok dan barang penting lainnya, termasuk BBM dan Elpiji (LPG).
2. Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga seperti operasi pasar, gelar pangan murah, dan lainnya, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
3. Mengawasi keamanan produk pangan yang beredar agar tidak kadaluarsa dan membahayakan kesehatan.
4. Berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi pangan.
5. Memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi peningkatan curah hujan dan bencana banjir.
6. Menjamin kesiapan infrastruktur jalan dan pengendalian arus kendaraan, baik di jalan provinsi, kabupaten, kota, dan jalan tol.
7. Menjamin ketersediaan dan kelayakan armada angkutan penumpang dan barang guna mengantisipasi kenaikan permintaan.
8. Memastikan pelayanan di rumah sakit dan posko-posko kesehatan selama 24 jam, dengan tenaga medis siap siaga.
9. Meningkatkan intensitas pengawasan oleh Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat oleh Masmudi, kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.

Sertijab tersebut juga dihadiri oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V, Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.

Gubernur Mirza mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Masmudi atas dedikasinya selama menjabat, serta menyampaikan ucapan selamat kepada Nugroho Heru Wibowo yang kini memegang amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru.

“Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama,” kata Gubernur Mirza dalam sambutannya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan, seiring dengan pencapaian visi dan cita-cita pembangunan nasional.

Gubernur juga menjelaskan bahwa visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yang bertajuk “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” akan diwujudkan melalui tiga misi utama, yakni:

1. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Gubernur menekankan bahwa pencapaian visi tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan membutuhkan gotong royong dan kontribusi positif dari seluruh pihak.

“Kita semua harus bergotong royong, saling bahu-membahu, dan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Gubernur.

Terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut selama 10 tahun terakhir.

“Kami berharap, pada tahun 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut,” tambahnya.

Melalui serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk kemajuan bersama,” tutup Gubernur.