LAMPUNG SELATAN — Membangun ketahanan pangan dari tingkat desa merupakan komitmen untuk memperkuat peran desa dalam…
Penulis: admin
Sekretaris Komisi IV Ingatkan Pemda tentang Pentingnya Sistem Peringatan Dini Bencana
LAMPUNG – Dalam tiga hari terakhir, bencana banjir telah berdampak pada 14.160 rumah warga yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung dan beberapa titik seantero Lampung (20/1/2025).
Kondisi ini mengungkapkan tentang perlunya langkah nyata dalam mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa kurang baiknya sistem drainase perkotaan menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan, seperti di Way Halim dan sekitarnya. “Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras.
Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi.
Selain itu, Yusnadi menyoroti pentingnya digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk kawasan-kawasan yang rentan banjir. “Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” tambahnya.
Terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat. “Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi prioritas kami untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir,” jelasnya.
Di kawasan pesisir, seperti Kecamatan Panjang, fenomena limpasan air akibat pertemuan arus sungai dengan pasang laut juga menjadi perhatian utama. Yusnadi mengusulkan pembangunan kolam retensi dan pintu air otomatis sebagai solusi jangka panjang untuk mengelola limpasan air di wilayah tersebut.
Sebagai penutup, Yusnadi mengingatkan bahwa mitigasi bencana banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. “Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, adalah bagian penting dari solusi jangka panjang. Kami juga akan terus mendorong hadirnya program padat karya untuk perawatan drainase,” pungkasnya. (Red)
Beri Bantuan Warga Terdampak Banjir, Kadis Sosial Aswarodi Usulkan Korban Meninggal Dunia Dapat Santunan
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung menyalurkan bantuan kepada warga yang…
Menaker Apresiasi Pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri: Beri Kepastian Hukum Jakarta
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.
“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum,” katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada,” ucapnya.
Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.
Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ,” jelasnya.
“Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja,” lanjut Yassierli.
Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.
“Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini,” harapnya.
Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.
“Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja,” pungkas dia. (Susan)
Pj. Gubernur Lampung Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi, Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Penghujan
BANDAR LAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi…
Pj. Gubernur Samsudin Tinjau Peternakan Kambing Burawa dan Berdialog dengan Para Peternak, di Batu Putu
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, melakukan kunjungan ke peternakan kambing burawa di Batu Putu,…
Enggan Bicara, Kabag Hukum Pemkot Metro Takut Blunder
LAMPUNG7COM – Metro | Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, terkesan saling lempar menyikapi polemik alih fungsi Ruko Sudirman.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro Fachruddin, yang memiliki kewenangan terkait pelanggaran undang-undang pada polemik proses alih fungsi Ruko Sudirman enggan bicara.
“Ke pak Assisten saja. Enggak berani, maaf maaf maaf, enggak berani ngomong. Nanti takut blunder lagi. Pokoknya ke pak Assisten atau ke pak Sekda saja langsung,” kata Fachruddin, saat dikonfirmasi proses surat pemberhentian alih fungsi Ruko Sudirman, Senin (20/1/2025).
Lebih lanjut, saat dikonfirmasi terkait nomor surat, ia mengungkapkan, nomor surat belum ada, karena belum ditandatangani.
“Belum ada nomor surat kalau belum ditandatangani,” ucap Fachruddin.
Begitu pula dengan Kepala Satuan Polisi pamong Pamong Praja (Satpol-pp) Kota Metro.
“Suratnya belum di tanda tangani walikota. Jadi kami masih nunggu,” kilah Jose.
Sebelumnya, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Yerri Ehwan mengaku belum mengetahui sejauh mana proses surat penghentian alih fungsi Ruko Sudirman yang dibuat oleh Bidang Hukum pemerintah setempat.
“Terkait surat, terus terang saya tidak mengikuti sampai pada posisi yang mana. Coba nanti konfirmasi ke Kabag Hukum, karena kemarin masih minta tanda tangan pimpinan,” ujar Yerri. | (Red).
Bambang: Kedepan, Mari Saling Bahu-Membahu untuk Mewujudkan Impian Terbaik Bagi Kota Metro
LAMPUNG7COM – Metro | Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, mengajak Pengurus dan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Metro, bersinergi memajukan pembangunan di Bumi Sai Wawai.
Hal tersebut disampaikan saat Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, berkunjung ke kantor PWI Kota Metro, Senin (20/1/2025).
“Kerjasama yang baik tentu kami harapkan. Kami yang tergabung dalam PWI Kota Metro, akan selalu mengawal kebijakan dan perubahan, agar pembangunan di Kota Metro terlaksana dengan baik,” kata Rino Panduwinata, Ketua PWI Kota Metro.
Walikota Metro terpilih, Bambang Iman Santoso mengatakan silaturahmi ke PWI bermaksud menyatukan persepsi untuk saling berkomunikasi membangun Kota Metro.
“Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kita sikapi positif, hasilnya juga akan positif. Ke depan, mari kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan impian terbaik bagi Kota Metro,” kata Bambang.
Wakil Walikota Metro terpilih, M Rafieq Adi Pradana menambahkan pentingnya peran berbagai pihak dalam pembangunan kota, termasuk pemerintah, pengusaha, UMKM, dan media, yang merupakan bagian dari konsep pentahelix dalam pembangunan daerah.
“Salah satu kunci pembangunan adalah komunikasi, dan media memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Kami berharap bisa menjadi contoh bagi kota lain, bahwa kolaborasi antara pemerintah dan media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat serta menjaga kontrol atas kebijakan pemerintah,” ujar Rafieq.
Dia berharap, silaturahmi itu bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan media dalam upaya bersama membangun Kota Metro ke arah yang lebih baik.
“Ini silaturahmi pertama kami ke kawan-kawan media. Semoga silaturahmi tetap bisa kita lanjutkan kedepannya,” pungkas Rafieq. | (Red).
H. Aprozi Alam Ajak Semua Pihak Tingkatkan Penyaluran Bantuan untuk Korban Banjir di Bandar Lampung
Bandar Lampung – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Aprozi Alam, menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat Provinsi Lampung yang terdampak banjir. Bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan kemanusiaan berhasil disalurkan untuk korban banjir di Bandar Lampung. 18 Januari 2025.
Dalam pernyataan resminya, H. Aprozi Alam mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa warga Bandar Lampung. “Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Lampung, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat segera sampai kepada mereka yang terdampak. Bantuan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” kata H. Aprozi Alam.
Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, perlengkapan tidur, obat-obatan, pakaian, dan layanan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. BNPB juga memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca-banjir.
H. Aprozi Alam menambahkan, “Saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada hingga bulan Februari, mengingat berdasarkan kajian BMKG, curah hujan di Provinsi Lampung masih cukup tinggi. Saya pastikan bantuan ini sampai tepat waktu dan sesuai kebutuhan.”
Banjir yang melanda Bandar Lampung telah merendam ratusan rumah dan memaksa banyak warga mengungsi. H. Aprozi Alam juga mengajak semua pihak untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mitigasi bencana.
“Kita harus bekerja sama, baik masyarakat maupun pemerintah, dalam mengurangi dampak bencana ini, serta mencegah kejadian serupa di masa depan dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik,” tegasnya.
Kolaborasi antara H. Aprozi Alam, Kemensos, dan BNPB ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.