Sudutfakta.com BANDAR LAMPUNG – Dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (Perjas) di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus terus menjadi sorotan publik. Penanganan kasus yang dinilai berjalan lambat memicu reaksi keras dari kalangan aktivis mahasiswa asal Tanggamus yang kini berada di Bandar Lampung.
Tiga aktivis yang menyatakan sikap tegas tersebut yakni Berly Reastama (Ketua IKAMM Tanggamus), Doni Apwari (Inisiator Serikat Mahasiswa Tanggamus/SIMANTA), dan Agung Saputra (Ketua GPN Tanggamus). Mereka menilai kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas.
Menurut mereka, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif di daerah.
“Kami melihat adanya indikasi kuat penyalahgunaan anggaran yang belum tersentuh secara menyeluruh. Aparat penegak hukum harus serius dan tidak terkesan lamban dalam menangani kasus ini,” tegas pernyataan aliansi.
Selain mendesak aparat penegak hukum, aliansi mahasiswa juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk segera melakukan audit investigatif secara langsung ke lapangan.
“Kami mendesak BPK Perwakilan Lampung untuk tidak hanya menunggu laporan formal. Turun langsung dan lakukan audit investigatif agar potensi kerugian negara bisa dibuka secara terang benderang,” lanjutnya.
Sementara itu, Doni Apwari menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal guna menggalang kekuatan massa. Ia memastikan aksi besar akan segera digelar dalam waktu dekat.
“Kami sedang mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa. Dalam waktu dekat, kami akan turun dengan sekitar 500 massa ke Kejati Lampung. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal kasus ini,” ujar Doni.
Hal senada disampaikan Agung Saputra yang menilai kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum saat ini berada pada titik kritis.
“Kejati Lampung harus menunjukkan ketegasan. Jika penanganan di tingkat bawah mandek, maka Kejati harus berani mengambil alih. Masyarakat Tanggamus menunggu kepastian hukum, bukan ketidakjelasan,” tegasnya.
Poin Tuntutan Aliansi Mahasiswa:
- Mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tanggamus.
- Mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
- Meminta Kejati Lampung mengambil alih penanganan perkara serta mengevaluasi kinerja Kejari Tanggamus.
- Mendesak BPK Perwakilan Lampung melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Tanggamus, baik di sektor eksekutif, OPD, maupun legislatif.
Aliansi aktivis mahasiswa memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga berencana menggelar konsolidasi akbar mahasiswa asal Tanggamus di Bandar Lampung dalam waktu dekat sebagai bentuk penguatan gerakan.
“Ini bukan sekadar aksi, tapi bentuk tanggung jawab moral kami sebagai putra daerah. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan hukum dan keadilan ditegakkan,” tutup pernyataan aliansi.