Tag: Pemerintahan

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Bimteks, Baznas dan Kemenag Metro Wujudkan Pengelolaan Zakat Profesional

LAMPUNG7COM – Metro | Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Metro mengadakan bimbingan teknis untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ketua Baznas Kota Metro, Joko Suroso, menjelaskan bahwa peran UPZ sangat strategis dalam mendukung tugas Baznas.

“Kami hanya mengorganisir unit pengumpul zakat, sementara dana yang terkumpul disetorkan sepenuhnya ke Baznas pusat. Oleh karena itu, UPZ memiliki peran penting dalam memastikan pengumpulan zakat dilakukan sesuai aturan,” ucap Joko Suroso.

Dirinya juga menekankan pentingnya regulasi dalam pengelolaan zakat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan surat edaran Baznas pusat.

“ASN yang memenuhi nisab wajib membayar zakat. Namun, bagi yang tidak memenuhi nisab, mereka tetap dapat berkontribusi melalui infak. Formulasi ini disesuaikan dengan perhitungan harga emas terkini,” kata Joko Suroso.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Sri Amanto memberikan apresiasi terhadap komitmen Baznas dan UPZ dalam pengelolaan zakat. Ia berharap bimbingan teknis ini mampu meningkatkan kapasitas peserta.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh peserta memahami tata kelola zakat yang baik, sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat di lingkungannya masing-masing,” ujar Sri Amanto.

Sri Amanto menambahkan, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Kegiatan ini diharapkan dapat memacu UPZ di Kota Metro untuk bekerja lebih efektif, dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan sinergi yang baik antara Baznas, Kemenag, dan masyarakat, tujuan meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat dapat tercapai.

“Zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata,” pungkas Sri Amanto. | (Red).

Kota Metro Pemerintahan

Pemkot Metro Gelar Penandatangan Perjanjian Kinerja antar Walikota dengan Kepala OPD

LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro resmi menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, terkait menandai komitmen kuat untuk mencapai target kinerja yang terukur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemerintah Kota Metro, di Aula Pemerintah Kota Metro ,Kamis (23/01/2025).

Tampak hadir seluruh kepala OPD se-Kota Metro, dimana menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur dan memastikan terlaksananya program pembangunan secara efektif dan efisien di tahun mendatang.

Dikatakan Walikota Metro Wahdi, sebagai pimpinan daerah, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian pembangunan di tahun 2024 dan mengajak seluruh OPD untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“Terima kasih tentunya saya sampaikan atas nama Pemerintah Kota Metro atas pelaksanaan pembangunan yang sudah maksimal di tahun 2024 dan kinerja-kinerja hebatnya yang dilakukan untuk Kota Metro,” ujar Wahdi.

Dalam pertemuan tersebut, Wahdi berpesan kepada seluruh OPD yang hadir untuk dapat selalu menjaga silaturahim dan saling berkoordinasi serta bekerjasama agar kerja-kerja yang dilakukan akan menjadi semakin lebih baik lagi.

Wahdi juga mengungkapkan bahwa Penandatanganan PK Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Metro dalam membangun kota yang lebih baik serta menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap masing-masing OPD.

Sebelumnya, Plt. Bappeda Kota Metro, Ika Yuniarti, menuturkan bahwa Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dijalankan dengan landasan hukum kuat yaitu Permenpan RB yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perjanjian kinerja di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia dengan menekankan pentingnya pengukuran kinerja dan pencapaian target yang terukur, termasuk di Kota Metro.

“Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,”jelas Ika Yuniarti.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Kota Metro No. 7 Tahun 2021 yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021/ 2026 dan peraturan Wali Kota Metro No. 30 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021/2026.

“Tujuan utama dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan adalah untuk mewujudkan komitmen kuat terhadap pencapaian kinerja yang terukur di setiap OPD, “ungkap Ika.

Dalam paparannya, Ika Yuniarti, menjelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan juga telah tercantum dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 yang didalamnya disebutkan bahwa perjanjian kinerja harus segera disusun setelah instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

“Penandatanganan perjanjian kinerja tingkat eselon 2 pada pagi hari ini dilaksanakan Wali Kota adalah Perjanjian Kinerja antar Wali Kota dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro,“terang Ika.

Ika Yuniarti mengungkapkan bahwa usai penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat Eselon II, masing-masing OPD dapat melanjutkan Penandatanganan Perjanjian untuk tingkat Eselon III, Eselon IV dan beberapa Pejabat Fungsional. | (Red)

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Prabowo Bakal Lantik Bambang-Rafieq di Istana Negara 6 Februari 2025

LAMPUNG7COM – Metro | Setelah melalui proses pemilu serentak 2024, akhirnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro terpilih, Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana, akan resmi dilantik pada 6 Februari 2025.

Pelantikan tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Ibukota Negara, Jakarta.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025

Rapat yang dihadiri oleh Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan serentak pada awal Februari 2025.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dalam pernyataannya usai rapat menyebut bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan berdasarkan hasil pemilu serentak yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diusulkan oleh DPRD kepada pemerintah pusat.

“Pelantikan serentak akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 di Jakarta, Ibu Kota Negara saat ini, kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki aturan khusus sesuai perundang-undangan,” ujar Rifqinizamy, seraya mengetuk palu sidang sebagai tanda kesepakatan resmi.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mengajukan beberapa opsi terkait jadwal pelantikan kepala daerah berdasarkan status sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dalam usulan Mendagri Tito Karnavian, terdapat tiga opsi pelantikan bagi para kepala daerah, yaitu:

1. Opsi pertama, Pelantikan pada 6 Februari 2025 untuk daerah yang tidak memiliki sengketa hasil pemilu di MK.

2. Opsi kedua, Pelantikan pada 17 April 2025 untuk daerah yang menyelesaikan sengketa pemilu di MK.

3. Opsi ketiga, Pelantikan pada 20 Maret 2025 bagi daerah yang kasus sengketanya mengalami dismissal atau penolakan oleh MK.

Dengan telah ditetapkannya tanggal 6 Februari 2025 sebagai hari pelantikan, Kota Metro menjadi salah satu dari 50 kota yang akan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di hari tersebut.

Terpilihnya Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana dalam pemilu serentak 2024 membawa harapan baru bagi masyarakat Metro. Dalam kampanye mereka, pasangan ini mengusung visi pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pro-rakyat.

Warga Kota Metro menyambut baik kabar pelantikan ini, berharap kepemimpinan baru dapat segera merealisasikan program-program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye.

Dengan pelantikan yang akan segera berlangsung, masyarakat Metro diharapkan dapat terus mendukung pemerintahan baru demi kemajuan daerah ke depannya. | (Red).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Warga Jalan Bungur Timur, Swadaya Guna Cor Jalan Rusak

LAMPUNG7COM – Metro | Warga Jalan Bungur Timur gang Plamboyan Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, merasa kesal pasalnya akses jalan yang menuju keperumahan warga dalam kondisi rusak parah.

Selain berlubang cukup dalam, sepanjang jalan sekitar 90 meter tersebut mengalami kerusakan, bahkan disaat musim penghujan kondisi jalan tidak ubahnya seperti kubangan kerbau becek dan berlumpur.

Sudah berulang kali diusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, namun tidak kunjung diperbaiki. Ahirnya masyarakat berinisiatif berswadaya penggalangan dana untuk membangun jalan tersebut dengan cor beton.

Dikatakan Tono Prasetyo, Ketua Rukun Tetangga (RT) 08 Kelurahan Metro Pusat, kepada Lampung7.com, kerusakan jalan di wilayahnya sudah sejak 2021 yang lalu.

Sudah sering dilakukan penimbunan oleh warga menggunakan batu belah maupun puing-puing bongkaran bangunan, namun kondisi jalan kembali rusak karena asal muasal jalan tersebut bekas persawahan yang ditimbun dan dijadikan akses jalan sehingga pada saat musim penghujan kondisi jalan menjadi becek dan amblas.

“Kita sudah sering mengusulkan untuk diperbaiki namun tetap belum ada realisasi dari pihak Pemkot. Bahkan pada saat pak wali kota Wahdi berkunjung karena lokasi ini terendam banjir, kondisi jalan sudah kami sampaikan, namun hingga ahir masa jabatan beliau tetap tidak terealisasi,” ucap Tono, Rabu (22/1/2024).

Ditambahkannya, bahwa hasil swadaya masyarakat, dari penggalangan terkumpul dana sekitar Rp.22 juta, dan dana tersebut dialokasikan untuk membeli semen, pasir, batu split, besi, bayar tukang dan sewa mesin pengaduk semen.

Dari dana yang terkumpul itu, sudah dialokasikan untuk mengecor jalan sepanjang kurang lebih 20 meter, sedangkan jalan yang masih belum dicor sepanjang 70 meter.

“Saat ini terkumpul dana dari swadaya warga ada Rp.22 juta, dan pastinya untuk jalan sepanjang kurang lebih 90 meter sudah pasti kurang. Ini beberapa orang pekerja ahli kita datangkan dan kita bayar, itu juga masih dibantu warga dengan bergotong royong mengangkut matrial dan adukan semen,” jelas Tono.

Tono bersama warganya saat ini masih berharap ada perhatian serius dari Pemkot Metro untuk perbaikan jalan di lingkungannya, karena akses jalan tersebut sangat vital dan lokasinya ada ditengah- tengah perkotaan.

“Kami masih berharap ada perhatian serius dari Pemkot untuk perbaikan jalan di lingkungan kami ini. Jika ditengah perkotaan saja masih ada jalan yang rusak parah, bagaimana kondisi jalan yang ada dipinggiran,”tandas Tono. | (Gun).

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Polemik Ruko Sudirman, Akhirnya Disegel Pemkot Metro

LAMPUNG7COM – Metro | Setelah berpolemik akhirnya Pemerintah Kota Metro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro bersama Bagian Hukum pemerintah setempat, melakukan penyegelan proses renovasi alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel.

Penghentian tersebut berdasarkan surat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Nomor: 100.3.12/44/SETDA/03/2025, yaitu Pemberitahuan Pemberhentian Pekerjaan Rencana Pembangunan Hotel

Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento mengungkapkan, dalam kesempatan tersebut, pihaknya bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melakukan penghentian proses renovasi alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel.

“Setelah itu berproses, baru diberitahukan lah surat pemberhentian. Dan surat pemberitahuan itu sudah seminggu yang lalu sudah diberitahukan, dan sudah diterima juga oleh pengembang, dan hari ini tentu surat pemberhentian juga dari pemerintah Kota Metro sudah dilayangkan juga. Sehingga hari ini juga kami mengambil langkah yaitu untuk melakukan penghentian sesuai dengan surat yang dilayangkan,” ucap Jose, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan, selama proses penghentian, tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan.

“Selama penghentian ini, tidak boleh ada aktivitas di luar daripada itu. Nanti kalau toh memang misal ini, nanti pengembang berkomunikasi dengan tim teknis untuk pembahasan lebih lanjut,” kata Jose.

Terkait sanksi yang diberikan, dia menyebut prosesnya harus melalui kajian hukum dahulu.

“Itu nanti prosesnya melalui kajian hukum. Yang jelas hari ini kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penghentian,” ucapnya.

Kemudian, terkait dengan pengrusakan trotoar, Jose mengatakan, pihak pengembang telah memperbaikinya.

“Jadi itu terkait dengan pengrusakan segala macam itu, kita lihat dari investor terutama dalam hal ini pengembang. Itu awal pertama dari pemagaran mengganggu fasilitas umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban. Kemudian, kita datang itu langsung dibongkar. Kita lihat itikad baik daripada mereka,” kata Jose.

“Kemudian ada kerusakan juga di situ, dan kami memberikan surat teguran, dan juga langsung diperbaiki. Kalau untuk sanksinya, kan kita sudah melihat itikad baiknya, mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka, mentaati aturan. Yang penting ada itikad baiknya, itu sudah diperbaiki, kita boleh lihat sama-sama, kami juga sudah pantau itu,” tambah Jose.

Sementara, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Fachruddin menyampaikan, dalam kesempatan tersebut, Bagian Hukum sudah melayangkan surat penghentian renovasi alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel kepada pihak pengembang.

“Untuk Surat Penghentian nya yaitu, Nomor: 100.3.12.44/SETDA/03/2025, yang berbunyi menghentikan pembangunan perencanaan ruko menjadi hotel. Kemudian tidak bisa dilanjutkan hingga perizinan perjanjian dan persyaratannya semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Fachruddin.

Dia menyebut, semula bangunan ruko tersebut tidak ada masalah. Namun, setelah adanya renovasi alih fungsi tersebut, artinya harus mengikuti sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ini sudah sesuai dengan aturan tadinya, artinya ruko ini enggak ada masalah. Tetapi pada saat diganti ini (alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel red), itu harus sesuai dengan aturan,” pungkas Fachruddin. | (Rio).

Kota Metro Pemerintahan

Atasi Banjir, Pemkot Metro Lakukan Langkah Strategis Monitoring ke Beberapa Titik Lokasi

LAMPUNG7COM – Metro | Hujan deras yang mengguyur Kota Metro pada Kamis, 16 Januari 2025, telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, jalan raya, dan lahan pertanian.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Metro dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir dengan melakukan monitoring ke beberapa titik lokasi yang terdampak dan melakukan rapat bersama beberapa instansi terkait guna membahas beberapa langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dilakukan di Ruang Kerja Walikota Metro, Senin (20/01/2025).

Walikota Metro Wahdi, dalam rapat koordinasi terkait banjir, menegaskan bahwa penanggulangan banjir saat ini menjadi program prioritas utama Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 dengan melakukan kajian yang komprehensif untuk menentukan daerah rawan banjir, terutama mengingat topografi Kota Metro di wilayah Metro Selatan merupakan wilayah persawahan yang berada pada posisi dataran terendah.

“Kita perlu melakukan kajian overlay berbasis geospasial untuk memetakan daerah rawan banjir, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sistem drainase terintegrasi di Kota Metro,” tutur Wahdi.

Wahdi menjelaskan bahwa kajian topografi menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki 2 aliran sungai utama, yaitu Sungai Way Bunut dan Sungai Way Batanghari dengan ketinggian paling rendah 25 meter sehingga dapat menjadikan Kota Metro rentan terhadap banjir.

“Struktur sistem drainase di Kota Metro sebenarnya masih utuh sejak zaman Belanda. Namun anatominya telah rusak, maka dari itu kita perlu membangun sistem drainase yang terintegrasi dan melakukan scoring overall daerah rawan banjir berdasarkan data geospasial sehingga dapat memunculkan analisa dan identifikasi untuk menilai berapa persen daerah tersebut tidak cukup rawan dan daerah tidak rawan,” jelas Wahdi.

Untuk itu, dirinya menilai perlu adanya rencana tindak lanjut terhadap pemantauan yang dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi dan kapasitas drainase, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran drainase, pembersihan, pengangkatan sedimentasi dan normalisasi drainase.

“Selain itu, perlu adanya pengusulan/proposal untuk dilakukan normalisasi, pengangkatan lumpur dan pembersihan sungai bunut dan batanghari ke Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur dan PK, serta pengusulan penebangan/pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan di sempa dan sungai/anak sungai Batanghari, Bunut, dan irigasike BBWS Mesuji – Sekampung, “tegas Wahdi.

Tak hanya itu, Wahdi juga menekankan perlu adanya kerjasama yang dibangun antar pihak masyarakat dan pelaku usaha swasta untuk melakukan penanggulangan banjir, menjaga kebersihan, memelihara saluran, dan meningkatkan kapasitas, dan saluran drainase.

“Kita juga harus dapat mengkampanyekan kebersihan dan sosialisasi pentingnya pengelolaan sistem drainase yang baik, menghidupkan Pekan gotong-goyong dan Kebersihan Lingkungan kolaborasi dengan TNI, Kader Lingungan, Pamong, dunia usaha, dan lain sebagainya, “tambah Wahdi.

Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menjaga ketahanan pangan yang dimiliki seperti Food, Energy dan Water Security yang dapat menganggu lingkungan, keamanan air, serta ekonomi.

“Prioritas kita tahun 2025 adalah penanggulangan banjir dan perbaikan jalan. Dari total anggaran sekitar Rp. 40 miliar untuk anggaran fisik, sekitar Rp. 20 miliar dialokasikan untuk mengatasi masalah banjir. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) kita bersama,“ujar Wahdi.

Dalam pertemuan tersebut, Wahdi juga menekankan bahwa dana tersebut harus ditempatkan pada program prioritas yang tepat dengan perencanaan yang baik agar penanggulangan banjir dapat terlaksana secara efektif.

“Saya kira ke depan anggaran untuk penanganan masalah banjir yang telah disiapkan pada tahun 2025 ini agar dapat tepat sasaran yang disesuaikan dengan wilayah-wilayah prioritas pada daerah rawan banjir, “papar Wahdi.

Sementara itu sebelumnya, Asisten II Sekda Kota Metro, Yerri Ehwan, melaporkan bahwa curah hujan intensitas tinggi dan Volume air sungai & anak sungai Way Batanghari dan Way Bunut mengalami kenaikan menjadi penyebab meluapnya air hingga ke permukiman warga sedangkan Way Raman dan Way Sekampung meluap ke lahan pertanian warga.

“Mengingat BMKG telah memberikan peringatan dini dengan menetapkan status SIAGA terjadinya hujan deras, Potensi banjir, Genangan meluas yang disertai petir dan angin kencang, banyak saluran drainase tersumbat sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan lancar sehingga beberapa wilayah tergenang air/banjir. Pemerintah akan melakukan upaya normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, dan pengangkatan sampah sebagai tindakan cepat mengatasi banjir,“terang Yerri.

Bahkan, BMKG Lampung mencatat curah hujan tinggi terjadi sebesar 58,2 mm pada tanggal 16 Januari, pukul 22.04 WIB dengan Intensitas hujan tinggi melebihi kapasitas drainase (alami, buatan) yang berdampak pada permukiman penduduk di Tejoagung, Mulyojati, Margorejo, Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur serta areal pertanian sawah di Metro Utara dan Selatan.

“Hal tersebut menimbulkan dampak sosial mulai dari gangguan pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang mengalami kerugian sektor perdagangan dan bisnis lokal yang terdiri dari Kerugian di Kawasan permukiman sebesar Rp. 101.700.000 dan (Potensi) kerugian akibat lahan pertanian rusak sebesar Rp 587.979.000,”pungkas Yerri. |(Red).

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Enggan Bicara, Kabag Hukum Pemkot Metro Takut Blunder

LAMPUNG7COM – Metro | Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, terkesan saling lempar menyikapi polemik alih fungsi Ruko Sudirman.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro Fachruddin, yang memiliki kewenangan terkait pelanggaran undang-undang pada polemik proses alih fungsi Ruko Sudirman enggan bicara.

“Ke pak Assisten saja. Enggak berani, maaf maaf maaf, enggak berani ngomong. Nanti takut blunder lagi. Pokoknya ke pak Assisten atau ke pak Sekda saja langsung,” kata Fachruddin, saat dikonfirmasi proses surat pemberhentian alih fungsi Ruko Sudirman, Senin (20/1/2025).

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi terkait nomor surat, ia mengungkapkan, nomor surat belum ada, karena belum ditandatangani.

“Belum ada nomor surat kalau belum ditandatangani,” ucap Fachruddin.

Begitu pula dengan Kepala Satuan Polisi pamong Pamong Praja (Satpol-pp) Kota Metro.

“Suratnya belum di tanda tangani walikota. Jadi kami masih nunggu,” kilah Jose.

Sebelumnya, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Yerri Ehwan mengaku belum mengetahui sejauh mana proses surat penghentian alih fungsi Ruko Sudirman yang dibuat oleh Bidang Hukum pemerintah setempat.

“Terkait surat, terus terang saya tidak mengikuti sampai pada posisi yang mana. Coba nanti konfirmasi ke Kabag Hukum, karena kemarin masih minta tanda tangan pimpinan,” ujar Yerri. | (Red).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Bambang: Kedepan, Mari Saling Bahu-Membahu untuk Mewujudkan Impian Terbaik Bagi Kota Metro

LAMPUNG7COM – Metro | Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, mengajak Pengurus dan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Metro, bersinergi memajukan pembangunan di Bumi Sai Wawai.

Hal tersebut disampaikan saat Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, Bambang Iman Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, berkunjung ke kantor PWI Kota Metro, Senin (20/1/2025).

“Kerjasama yang baik tentu kami harapkan. Kami yang tergabung dalam PWI Kota Metro, akan selalu mengawal kebijakan dan perubahan, agar pembangunan di Kota Metro terlaksana dengan baik,” kata Rino Panduwinata, Ketua PWI Kota Metro.

Walikota Metro terpilih, Bambang Iman Santoso mengatakan silaturahmi ke PWI bermaksud menyatukan persepsi untuk saling berkomunikasi membangun Kota Metro.

“Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kita sikapi positif, hasilnya juga akan positif. Ke depan, mari kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan impian terbaik bagi Kota Metro,” kata Bambang.

Wakil Walikota Metro terpilih, M Rafieq Adi Pradana menambahkan pentingnya peran berbagai pihak dalam pembangunan kota, termasuk pemerintah, pengusaha, UMKM, dan media, yang merupakan bagian dari konsep pentahelix dalam pembangunan daerah.

“Salah satu kunci pembangunan adalah komunikasi, dan media memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Kami berharap bisa menjadi contoh bagi kota lain, bahwa kolaborasi antara pemerintah dan media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat serta menjaga kontrol atas kebijakan pemerintah,” ujar Rafieq.

Dia berharap, silaturahmi itu bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan media dalam upaya bersama membangun Kota Metro ke arah yang lebih baik.

“Ini silaturahmi pertama kami ke kawan-kawan media. Semoga silaturahmi tetap bisa kita lanjutkan kedepannya,” pungkas Rafieq. | (Red).

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Kerugian Negara 477 Juta, Kontraktor Proyek Rigid Jalan Dr. Soetomo Baru Kembalikan 10 Juta

LAMPUNG7COM – Metro | Merebak isu kontraktor pengerjaan Proyek Long Segment peningkatan rekonstruksi rigid beton dan pelebaran jalan DR. Soetomo, baru mengembalikan uang negara sebesar Rp 10 juta per- September 2024 lalu.

Padahal, hasil BPK kerugian negara akibat pengerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume mencapai Rp 477 juta lebih.

Terkait temuan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Roby Kurniawan, memastikan bahwa pihak rekanan proyek bersikap kooperatif.

“Pihak rekanan telah menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan temuan BPK,” ujar Robby Kurniawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Jumat (17/1/2025) sore kemarin.

Roby menjelaskan, pengembalian kerugian negara itu merupakan langkah untuk menindaklanjuti hasil audit BPK yang menemukan adanya persoalan dalam pembangunan rigid beton di Jalan DR. Soetomo.

Menurutnya, pihak rekanan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin.

Proyek peningkatan jalan DR. Soetomo ini sendiri merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur strategis di Kota Metro, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan guna menunjang mobilitas warga.

Namun, polemik yang muncul akibat temuan BPK sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

“Langkah yang kami ambil ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” pungkas Robby.| (Red).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

DPRD Metro Paripurnakan Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melakukan rapat paripurna pengumuman hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak tahun 2024.

Dari pantauan media, DPRD menetapkan pasangan H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro terpilih dalam rapat paripurna yang berlangsung Jum’at (17/1/2025) siang.

Selain itu, rapat ini juga mengumumkan usulan pemberhentian pasangan Wahdi-Qomaru Zaman, yang telah mengakhiri masa jabatan mereka.

Acara yang dihadiri berbagai elemen penting pemerintahan ini menjadi momen refleksi sekaligus awal baru bagi masyarakat Metro. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengawali perubahan nyata.

“Paripurna dihadiri 21 anggota dari total 25 anggota DPRD Kota Metro. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 lalu, masyarakat Kota Metro sudah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan lancar dan aman,” ucap Ria Hartini.

“Selanjutnya, sesuai dengan surat KPU tersebut dan berdasarkan keputusan KPU Kota Metro nomor 8 tahun 2025 tentang penetapan Pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pilkada 2024. Dalam rangkaian memenuhi dokumen pengesahan, untuk itu paripurna ini kami umumkan hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak 2024,” imbuh Ria.

Ria menyebut, masyarakat Metro kini menantikan aksi nyata dari pasangan Bambang-Rafieq, dimana selama masa kampanye, pasangan ini menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta perbaikan pelayanan publik. Namun, warga menuntut agar semua janji tersebut bukan sekadar retorika.

“Semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa Kota Metro ke arah yang lebih baik. Maka dalam forum rapat paripurna ini kami mengusulkan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Metro hasil pilkada 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami atas nama DPRD Kota Metro dan masyarakat Kota Metro menyampaikan terimakasih atas jasa selama memimpin Kota Metro,” jelas Ria Hartini.

Ade Gunawan, seorang aktivis yang juga hadir dalam paripurna tersebut mengungkapkan bahwa pemimpin baru harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar janji. Infrastruktur harus diperbaiki, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga harus ditingkatkan. Pemimpin baru harus benar-benar mendengar suara rakyat,” harap Ade, yang juga hadir dalam Paripurna di gedung DPRD tersebut.

Masyarakat Metro menginginkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu menjalankannya dengan tanggung jawab. Ade menekankan pentingnya pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat.

“Masyarakat ingin bukti, bukan janji. Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja nyata. Kota Metro punya potensi besar. Kami berharap pemimpin baru dapat mengelola potensi itu dengan bijak, tanpa mengumbar janji kosong. Kepercayaan masyarakat itu mahal, jangan sampai disia-siakan,” ujar Ade.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota incumben, Qomaru Zaman menitipkan pesan harapan kepada Bambang-Rafieq. Bagi warga Metro, penetapan Bambang-Rafieq adalah awal baru yang diharapkan membawa angin segar dalam pembangunan kota.

“Saudara pasangan Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, yang biasa beliau saya panggil Mas Bambang dan Mas Rafieq. Yang pertama, izin Pak Walikota berhalangan hadir karena ada kegiatan. Yang kedua salam kami berdua khususnya kepada Mas Bambang dan mas Rafieq, Walikota Metro terpilih tahun 2025-2030. Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota metro yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam pilkada serentak 2024,” beber Qomaru.

“Partisipasi masyarakat adalah cermin, proses pemilihan yang dapat dilakukan dengan aman dan lancar serta damai ini adalah hasil dari kerjasama kita semua. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada pasangan Walikota dan wakil walikota Metro terpilih, yaitu Haji Bambang dan Rafiq yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat kota metro untuk memimpin kota yang tercinta ini,” tambah Qomaru.

Harapan besar terletak pada realisasi program-program yang berpihak kepada rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, layanan publik yang cepat dan mudah, serta pengelolaan anggaran yang transparan.

“Oleh karena itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintah DPRD hingga seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi di dalam membangun kota Metro ini lebih baik lagi, saya yakin kita bisa menghadapi segala tantangan dan memajukan Kota Metro menuju masa depan yang lebih baik lagi. Metro ke depan yang dipimpin oleh Walikota Metro terpilih, akan menjadi kota Metro yang sangat bermartabat,” pungkas Qomaru.

Sementara, Walikota Metro terpilih, H. Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa dirinya telah siap menjadi agen perubahan bagi masyarakat Kota Metro.

“Seluruh warga Kota Metro yang berbahagia, hari ini adalah sidang paripurna penetapan kami berdua sebagai calon terpilih di Gedung DPRD kota metro. Doakan kami berdua agar supaya, kami berdua ini benar-benar bisa nantinya memenuhi harapan masyarakat kota mikro dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang.

“Mudah-mudahan kami akan berikhtiar semaksimal mungkin, untuk memenuhi harapan masyarakat kota metro. Seperti saat Pilkada kemarin kami di daulat sebagai agen perubahan, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, bismillah kami akan memperbaiki infrastruktur yang lebih baik lagi dan sesuai dengan jargon kami berdua adalah membuat kota Metro ini jalannya mulus dan lampunya terang, insyaallah,” tandas Bambang. | (Red).