Batam – ]Sudutfakta.com Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung serta masih lebarnya ketimpangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI XVII Tahun 2026 yang digelar di Aston Hotel Batam, Minggu (18/1/2026).
Rakernas yang dihadiri bupati se-Indonesia tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan berbagai persoalan fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait demokrasi lokal, kesinambungan pembangunan, serta perencanaan dan kebijakan fiskal nasional.
Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mengatakan wacana Pilkada tidak langsung yang kembali mengemuka di parlemen perlu dikaji secara mendalam dan tidak disederhanakan hanya pada persoalan biaya politik.
“Persoalan Pilkada bukan semata pada sistem pemilihannya. Yang lebih krusial adalah penegakan hukum yang belum berjalan tegas dan adil, sehingga demokrasi kerap dibajak oleh praktik-praktik menyimpang,” kata Bursah dalam pidatonya.
Sebagai solusi, APKASI mendorong adanya terobosan kebijakan berupa standarisasi biaya kampanye, pembatasan alat peraga, serta penguatan pengawasan agar Pilkada tetap demokratis namun efisien. Selain itu, APKASI juga mengkaji masa jabatan kepala daerah guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang selaras dengan agenda nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bursah juga menyoroti lemahnya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, peran daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan penyusunan kebijakan strategis di tingkat pusat masih belum optimal.
“Kabupaten sering kali hanya menjadi pelaksana kebijakan. Padahal, daerah adalah ujung tombak pelayanan publik. Posisi tawar kabupaten harus diperkuat agar kebijakan pusat benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Kritik turut disampaikan terhadap kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait penempatan dana sekitar Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). APKASI menilai dana tersebut akan lebih berdampak jika dialokasikan kembali ke daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain isu tata kelola pemerintahan, Bursah juga menyinggung pentingnya riset dan inovasi di sektor pertanian dan pangan. Ia membandingkan capaian Indonesia dengan Vietnam yang dinilai lebih berhasil memaksimalkan potensi komoditas unggulan melalui kebijakan riset yang konsisten.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kabupaten memiliki peran vital sebagai denyut jantung pelayanan publik di Indonesia.
“Jika kabupaten kuat dan mandiri, maka Indonesia akan maju dan berdaulat. Pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional,” kata Rudy.
Rakernas APKASI XVII Tahun 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat posisi pemerintah kabupaten, memperbaiki relasi pusat–daerah, serta memastikan pembangunan nasional berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.