SudutFakta.com Lampung — Satu tahun setelah dilantik pada 20 Februari 2025, kinerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mulai menunjukkan sejumlah capaian pembangunan. Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung menilai terdapat progres positif, meski pemerintah daerah tetap diingatkan menjaga konsistensi implementasi di lapangan.
Ketua DPW PGK Lampung Andri Trisko, S.H., M.H., mengatakan indikator makro menunjukkan tren yang cukup baik, terutama pada pengendalian inflasi dan penguatan program desa.
“Secara objektif kita melihat ada beberapa capaian yang patut diapresiasi. Inflasi Lampung pada Januari 2026 tercatat sekitar 1,9 persen, termasuk yang terendah di Sumatera. Ini menunjukkan kerja pengendalian harga berjalan,” ujar Andri, Jumat (20/2/2026).
Di sektor ekonomi desa, PGK menyoroti implementasi Program Desaku Maju yang mendorong penguatan BUMDes, distribusi alat bed dryer bagi petani, serta pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Menurut Andri, arah kebijakan ini sudah tepat karena menyasar basis ekonomi masyarakat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa efektivitas program masih perlu terus diukur secara berkala, terutama terkait dampaknya terhadap peningkatan pendapatan warga desa.
Pada bidang infrastruktur, Pemprov Lampung menyiapkan 62 paket pekerjaan ruas jalan provinsi yang ditargetkan mulai dikerjakan serentak pada Maret 2026. PGK menilai langkah percepatan ini positif untuk memperbaiki konektivitas wilayah, tetapi pengawasan kualitas pekerjaan harus diperketat.
“Percepatan pembangunan jalan itu langkah baik. Tantangannya sekarang adalah memastikan mutu pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan,” kata Andri.
Di sektor sumber daya manusia, perluasan pendidikan vokasi di 93 SMA/SMK serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai investasi jangka panjang yang relevan. Data pemerintah juga menunjukkan Lampung memiliki 2.375 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif, menempatkan provinsi ini di peringkat empat nasional.
Sementara pada tata kelola pemerintahan, Lampung berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi predikat BB (Sangat Baik) dari Kementerian PANRB. Capaian ini mengakhiri posisi stagnan di predikat B selama sekitar sembilan tahun.
PGK memandang peningkatan tersebut sebagai sinyal perbaikan birokrasi, meski reformasi administratif perlu terus diikuti dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Lampung juga meraih penilaian kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada 2025, serta penghargaan nasional dalam penanggulangan kemiskinan kategori fiskal tinggi dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,69 persen.
Meski memberikan apresiasi, PGK Lampung mengingatkan masih ada pekerjaan rumah, terutama pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan daya beli masyarakat, dan konsistensi implementasi program di tingkat bawah.
“Kesimpulan kami, arah kebijakan sudah berada di jalur yang benar. Yang perlu dijaga ke depan adalah konsistensi, kualitas eksekusi, dan pemerataan manfaat agar benar-benar dirasakan masyarakat luas,” tegas Andri.
PGK Lampung menyatakan akan terus memantau sekaligus mendukung langkah-langkah konstruktif pemerintah daerah demi mendorong terwujudnya Lampung yang maju dan berdaya saing.