Sudutfakta.com Lampung Tengah – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Tengah mengingatkan para pejabat pemerintah daerah agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, khususnya saat momen mudik Hari Raya Idul Fitri.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya penggunaan kendaraan dinas oleh oknum pejabat untuk perjalanan mudik. Praktik ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena kendaraan dinas sejatinya diperuntukkan bagi operasional pelayanan masyarakat.
Ketua DPD PGK Lampung Tengah, Hefki, menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan dapat melukai rasa keadilan masyarakat.
“Penggunaan kendaraan dinas untuk mudik tentu melukai hati masyarakat, terutama bagi mereka yang bahkan belum memiliki kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat,” ujar Hefki, Jumat (20 Maret 2026).
Ia juga mengingatkan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga harus dijaga dan digunakan secara bijak serta bertanggung jawab.
“Pejabat harus menjaga amanah atas aset tersebut. Jangan sampai kendaraan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selain itu, Hefki menyoroti kondisi kendaraan dinas yang tidak seluruhnya dalam keadaan layak, bahkan sebagian besar membutuhkan perawatan serius.
“Jika terjadi kerusakan saat digunakan di luar kepentingan dinas, tentu akan menambah beban negara. Belum lagi banyak kendaraan operasional yang tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai,” tambahnya.
Mantan aktivis HMI itu juga mengajak para pejabat untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat, khususnya di Lampung Tengah yang mayoritas masih berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Sudah seharusnya pejabat bisa merasakan kondisi masyarakat, bukan justru menunjukkan kesenjangan. Kami berharap ada kesadaran untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi,” tutup Hefki.