Kategori: Uncategorized

Lampung – PT PLN (Persero) UID Lampung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengawasi proses pengadaan Kontrak Harga Satuan (KHS) Pekerjaan Pelaksana Penyambungan Sambungan Rumah (SR) & Alat Pengukur dan Pembatas (APP) tahun 2025. Langkah ini diambil guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan memastikan pengadaan dilakukan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sinergi antara PLN dan Kejaksaan, tetapi juga berfokus pada peningkatan layanan PLN kepada masyarakat. Penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Bersama antara PLN UID Lampung dan 22 mitra kerja, yang disaksikan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, menandai dimulainya langkah strategis ini.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pejabat pengambil keputusan, baik di PLN maupun mitra, dalam melaksanakan pelayanan penyambungan SR dan APP. Diharapkan, kegiatan pengadaan ini dapat mengikuti kaidah hukum yang berlaku.

Dalam acara tersebut, hadir pula Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, Dwi Apriani Setyaksari, S.H., M.H., serta Herman Darmawan, S.H., M.H., selaku Kasi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung. Herman menjelaskan bahwa kolaborasi ini sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah.

“Kali ini, pendampingan lebih difokuskan pada aspek yuridis normatif kontrak antara PLN dan mitra terkait Penyambungan SR dan APP, sesuai dengan tugas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara,” kata Herman.

Sementara itu, General Manager PLN UID Lampung, Muhammad Joharifin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat integritas dan tata kelola perusahaan yang baik di PLN.

“Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Lampung, kami yakin PLN dan mitra akan mampu memberikan layanan listrik yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Joharifin.

Joharifin juga menambahkan bahwa kegiatan pengadaan dengan pendampingan hukum ini sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan GCG di setiap tahapan pengambilan keputusan pengadaan.

“Pengadaan barang/jasa rentan terhadap fraud dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, dukungan dari Kejaksaan sangat penting untuk menjalankan tugas sesuai hukum dan memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi,” tutup Joharifin.

Jakarta – PT PLN (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendukung penuh program strategis Presiden Republik Indonesia dengan memastikan pasokan listrik yang andal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PLN memastikan ketersediaan pasokan listrik di 238 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG di 31 provinsi, dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan pentingnya peran BUMN dalam mendukung program-program pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Presiden Prabowo telah mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus berperan strategis sesuai dengan bidangnya,” kata Erick.

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan setiap BUMN harus aktif mendukung visi Presiden Prabowo untuk menciptakan generasi yang unggul, sehat, dan berdaya saing.

“Kami meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal bagi SPPG atau Dapur MBG, termasuk untuk menjangkau desa-desa, agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar,” tambah Erick.

Kementerian BUMN, bersama Badan Gizi Nasional, akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mengkoordinasikan peran BUMN yang terlibat, sesuai dengan tugas dan kontribusinya masing-masing, guna memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN, sebagai BUMN yang diberi amanat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang handal, siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Program MBG, yang sejalan dengan komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Seluruh unit PLN siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Tim kami telah memastikan keandalan pasokan listrik di setiap titik, mulai dari fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan, hingga lokasi distribusi,” ungkap Darmawan.

Darmawan menambahkan, proyeksi beban puncak nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 50,1 Gigawatt (GW), dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga sistem kelistrikan nasional dipastikan dalam kondisi aman.

“PLN menjamin bahwa kebutuhan listrik di lokasi SPPG atau Dapur MBG akan terpenuhi dengan baik, melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang memadai, peningkatan kapasitas, serta pemeliharaan jaringan listrik yang optimal,” tutup Darmawan.