Sudutfakta.com BANDAR LAMPUNG – Curah hujan tinggi yang kembali merendam Bandar Lampung dengan ketinggian air yang mengkhawatirkan di sejumlah titik memicu kritik keras dari aktivis dan masyarakat. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di ibu kota Lampung belum ditangani secara tuntas.
Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa situasi tersebut tidak bisa semata-mata disalahkan pada faktor alam. Menurut mereka, banjir yang terus berulang merupakan cerminan dari belum optimalnya eksekusi kebijakan tata kota yang komprehensif dan berkelanjutan.
PGK Bandar Lampung juga mengingatkan kembali publik terhadap komitmen yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Eva Dwiana dalam panggung debat kandidat menjelang pemilihan wali kota sebelumnya. Saat itu, persoalan banjir disebut sebagai salah satu program prioritas yang dijanjikan akan diselesaikan secara serius.
“Masyarakat masih ingat betul janji-janji yang disampaikan di mimbar debat mengenai solusi banjir. Namun kenyataannya, hingga hari ini warga di wilayah terdampak masih harus berjibaku dengan genangan air, lumpur, dan kerugian materiil setiap kali hujan turun,” tegas perwakilan PGK Bandar Lampung.
Kritik tersebut bukan tanpa dasar. PGK Bandar Lampung sebelumnya juga tercatat pernah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung untuk menyuarakan keresahan yang sama. Dalam aksi tersebut, PGK menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk mendesak pemerintah kota segera melakukan perbaikan sistem drainase serta memperketat pengawasan terhadap pengembang perumahan yang dinilai berkontribusi terhadap berkurangnya daerah resapan air.
Tuntutan PGK Kota Bandar Lampung
Realisasi Janji Kampanye
Mendesak Wali Kota Eva Dwiana untuk membuktikan komitmen politiknya dalam mengatasi banjir melalui kebijakan yang sistematis, bukan sekadar solusi sementara atau tambal sulam.
Audit Lingkungan
Melakukan audit menyeluruh terhadap izin pembangunan, khususnya di wilayah perbukitan dan daerah resapan air yang dinilai semakin masif.
Transparansi Anggaran Penanggulangan Banjir
PGK menuntut keterbukaan terkait penggunaan anggaran penanganan banjir dan drainase yang selama ini dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di titik-titik rawan banjir.
Selain itu, PGK Kota Bandar Lampung juga memberikan peringatan tegas kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah serius dan konkret dari Wali Kota Eva Dwiana dalam menangani persoalan banjir, maka PGK bersama masyarakat terdampak akan kembali turun ke jalan.
PGK menegaskan siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Bandar Lampung sebagai bentuk tekanan moral dan politik agar pemerintah kota benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat dari bencana banjir yang terus berulang.
PGK Kota Bandar Lampung menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan berdiri bersama masyarakat yang terdampak, agar persoalan banjir tidak lagi menjadi penderitaan tahunan bagi warga Bandar Lampung.