LAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili kepada seluruh masyarakat…
Penulis: admin
Danrem 043/Gatam Dampingi Menko Pangan RI Tinjau Lokasi Banjir di Palas Lampung Selatan
LAMPUNG – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., mendampingi Menteri Koordinator Pangan RI, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dalam peninjauan langsung ke Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu (29/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak banjir yang melanda daerah tersebut.
Dalam kesempatan ini, Menko Pangan RI dan rombongan memberikan bantuan berupa benih padi serta sembako kepada warga yang terdampak banjir. Selain itu, mereka juga meninjau pemukiman warga, saluran primer, serta normalisasi saluran di area persawahan di desa Bandan Hurip.
Dr. Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemukiman di Desa Bandan Hurip berada di lokasi yang lebih rendah dibandingkan tanggul. Ia juga menginformasikan bahwa Menteri Pekerjaan Umum telah diberitahu mengenai situasi ini dan akan segera melakukan tindakan. “Saya sudah berupaya bekerja semaksimal mungkin, namun perlu tahapan untuk membangun tanggul yang lebih kokoh. Masyarakat tidak usah khawatir, ada bantuan bibit padi, dan jika kurang nanti akan ditambahkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Pangan menekankan pentingnya harga gabah dan jagung yang saat ini masing-masing bernilai Rp. 6.500 dan Rp. 5.500. Ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika harga di bawah angka tersebut. Mengenai pasokan pupuk, ia memastikan bahwa saat ini dalam kondisi lancar dan meminta masyarakat untuk bersabar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih, Dandim 0421/LS, Kapolres Lampung Selatan, Ketua DPRD setempat, Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, Pj. Sekda, Staf Ahli Bupati, para asisten Sekda, kepala dinas Pemkab Lampung Selatan, Camat Palas, Danramil 421-08/Palas, serta tokoh masyarakat dan agama. (Susan)
Polda Lampung Perketat Pengamanan Pembagian Angpau di Teluk Betung
BANDAR LAMPUNG – Ratusan warga Teluk Betung berbondong-bondong mendatangi area sekitar Vihara Amurwa Bhumi Graha di Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Rabu (29/1/2025)
Mereka antusias menantikan pembagian angpau yang telah menjadi tradisi tahunan dalam perayaan Tahun Baru Imlek.
Sejak pukul 05.30 WIB, warga mulai berkumpul dan memadati badan jalan untuk mendapatkan angpau. Menyikapi antusiasme tinggi masyarakat, Polda Lampung menurunkan personel guna memastikan keamanan dan kelancaran jalannya acara.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Isawandari Yuyun menegaskan bahwa pengamanan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan aman.
“Kami telah menempatkan personel di berbagai titik strategis guna mengatur arus massa dan lalu lintas. Pengamanan ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan dan memastikan kegiatan berlangsung lancar,” ujarnya.
Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan panitia dan tokoh masyarakat setempat.
“Kami mengimbau kepada warga agar tetap tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.
Kombes Yuni juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban.
“Kami mengingatkan agar tidak berdesakan atau berebut angpau, karena keselamatan bersama jauh lebih penting. Personel kami siap siaga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kerja sama panitia dalam penyelenggaraan acara ini.
“Tradisi berbagi angpau ini merupakan bentuk kepedulian yang sangat positif. Kami berharap dengan adanya pengamanan ini, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan penuh kebahagiaan,” tutupnya.
Dengan pengamanan ketat dari Polda Lampung, perayaan Tahun Baru Imlek di Teluk Betung berlangsung meriah dan kondusif. (Susan)
Tarif Tol Padalarang – Cileunyi 2025 untuk Semua Gerbang Keluar
Jawa Barat – Jalan tol Padalarang – Cileunyi tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk mempermudah mobilitas…
PLN Kolaborasi dengan Kejati Lampung untuk Pastikan Pengadaan Sesuai Prinsip GCG
Lampung – PT PLN (Persero) UID Lampung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengawasi proses pengadaan Kontrak Harga Satuan (KHS) Pekerjaan Pelaksana Penyambungan Sambungan Rumah (SR) & Alat Pengukur dan Pembatas (APP) tahun 2025. Langkah ini diambil guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan memastikan pengadaan dilakukan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sinergi antara PLN dan Kejaksaan, tetapi juga berfokus pada peningkatan layanan PLN kepada masyarakat. Penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Bersama antara PLN UID Lampung dan 22 mitra kerja, yang disaksikan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, menandai dimulainya langkah strategis ini.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pejabat pengambil keputusan, baik di PLN maupun mitra, dalam melaksanakan pelayanan penyambungan SR dan APP. Diharapkan, kegiatan pengadaan ini dapat mengikuti kaidah hukum yang berlaku.
Dalam acara tersebut, hadir pula Kasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, Dwi Apriani Setyaksari, S.H., M.H., serta Herman Darmawan, S.H., M.H., selaku Kasi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung. Herman menjelaskan bahwa kolaborasi ini sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah.
“Kali ini, pendampingan lebih difokuskan pada aspek yuridis normatif kontrak antara PLN dan mitra terkait Penyambungan SR dan APP, sesuai dengan tugas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara,” kata Herman.
Sementara itu, General Manager PLN UID Lampung, Muhammad Joharifin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat integritas dan tata kelola perusahaan yang baik di PLN.
“Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Lampung, kami yakin PLN dan mitra akan mampu memberikan layanan listrik yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Joharifin.
Joharifin juga menambahkan bahwa kegiatan pengadaan dengan pendampingan hukum ini sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan GCG di setiap tahapan pengambilan keputusan pengadaan.
“Pengadaan barang/jasa rentan terhadap fraud dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, dukungan dari Kejaksaan sangat penting untuk menjalankan tugas sesuai hukum dan memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi,” tutup Joharifin.
Danrem 043/Gatam Bersama Kapolda Lampung, Patroli Pantau Malam Tahun Baru Imlek
LAMPUNG – Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika S.H., S.Ik., M.SI, melaksanakan patroli bersama memantau secara langsung pelaksanaan malam Tahun Baru Imlek 2025 di wilayah Lampung.
Patroli bersama dilaksanakan dalam rangka memastikan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat Bandar Lampung yang melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek berjalan dengan aman dan kondusif, dua lokasi yang menjadi titik pemantauan yakni Vihara Thay Hin Bio yang berada di Jl. Ikan Kakap Teluk Betung Selatan dan Vihara Amurwa Bhumi Graha Raya ang berada Jl. Ikan bawal Teluk Betung Selatan.
Dikesempatan tersebut, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini merupakan wujud bersinerginya TNI dan Polri di wilayah Provinsi Lampung untuk memastikan perayaan malam Tahun Baru Imlek tahun 2025 berjalan dengan aman, damai dan kondusif.
“Pelaksanaan patroli yang Kita laksanakan ini, untuk memastikan masyarakat Bandar Lampung yang merayakan malam Tahun Baru Imlek berjalan dengan tenang dan aman, selain dari pada itu kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar tetap menjaga kebersamaan, toleransi dan kerukunan yang harmoni antar umat beragama serta tradisi yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya dalam menyambut Tahun Baru Imlek tahun 2025,” ‘tuturnya.
Turut hadir dan mengikuti kegiatan patroli bersama, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.Si., M.H. Para Pejabat Utama Polda Lampung, Dansat Brimob Polda Lampung, Kapolresta Bandar Lampung dan Kasi Intel Kasrem 043/Gatam. (Susan)
Pasien Ini Jadi Orang Pertama Terlama Hidup dengan Cangkok Ginjal Babi
Internasional – Towana Looney, seorang wanita asal Alabama, AS, mencatat sejarah sebagai individu yang hidup paling…
Kades Way Huwi Minta Camat Jatiagung Tak Membodohi Publik
Lampung Selatan — Camat Jatiagung, Firdaus Adam, mendapat kritik terkait pernyataannya di media yang menyebutkan bahwa izin usaha dan PBG Water World mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Kepala Desa Way Huwi, Muhammad Yani, menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa informasi yang disampaikan Firdaus Adam cenderung membingungkan dan dapat menyesatkan publik.
“Saya berani katakan, keterangan tersebut membodohi kita semua dan mengelabui publik. Mungkin beliau kurang membaca buku. PP yang beliau sebutkan, yaitu PP No. 6 Tahun 2021, sebenarnya mengatur tentang penataan dan pengelolaan tanah untuk pembangunan infrastruktur negara, bukan tentang perizinan berusaha di daerah,” terang M. Yani, pada Senin, 29 Januari 2025.
M. Yani menjelaskan bahwa PP No. 6 Tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur negara serta pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara menata dan mengelola tanah secara efektif dan efisien. PP ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
“Dalam PP ini, pemerintah menetapkan beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti prinsip keadilan sosial, kelestarian lingkungan hidup, serta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup,” jelasnya.
Dampak yang diharapkan dari implementasi PP No. 6 Tahun 2021 adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Muhammad Yani menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi PP ini agar prinsip-prinsip yang ada dapat dijalankan dengan baik.
“Jika tidak diterapkan dengan baik, PP ini berpotensi menyebabkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan hidup atau bahkan konflik antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
Peduli Literasi Digital Masyarakat, Mahasiswa KKN Unila Gelar Sosialisasi Pencegahan Hoax dan Scam
LAMPUNG — Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (Unila) berhasil menggelar program sosialisasi mengenai pencegahan…