Penulis: admin

Lampung Selatan

Yudi Suprayoga DPRD Lamsel Gelar Pembinaan IPWK di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang

LAMSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Yudi Suprayoga, mengadakan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Dusun Sri Basuki, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, pada Senin (17/2/2025).

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) III, Yudi menyatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memberikan wawasan mengenai Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

Menurutnya, Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan bangsa, yang bersumber dari lima sila yang terkandung dalam Pancasila.

“Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam kelima sila, yang mengatur moralitas kita. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran dari setiap individu. Jika aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka sanksi moral dan sosial pun harus diterima,” ujar Yudi Suprayoga.

Yudi juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami berbagai perkembangan sepanjang sejarah, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

“Para ahli sepakat bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” terang Yudi.

Dia berharap, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat diserap dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka dapat lebih menjunjung tinggi Ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya berharap pertemuan hari ini memberikan pemahaman terkait kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk bersama-sama menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan, “Semoga kegiatan ini dapat memperkuat jiwa nasionalisme dan karakter kebangsaan, serta mewujudkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari.”

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Narasumber Hargito, Sekretariat DPRD Lamsel, Kepala Desa Ruguk yang diwakili oleh Kadus setempat, Dedi Roby, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, peserta sosialisasi IPWK, serta tamu undangan lainnya.

(Red)

Lampung Selatan

Gelar IPWK, Legislatif Lamsel Yudi Suprayoga: NKRI Harga Mati

LAMSEL – Program Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) bertujuan untuk memperkenalkan konsep berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Sesuai dengan Permendagri No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pasal 1 Ayat 1, Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, dengan dasar Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu yang turut serta dalam kegiatan ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, Yudi Suprayoga, yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dapil III yang mencakup Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi.

Acara IPWK kali ini diadakan di Dusun 3, Desa Tridarmayoga, Kecamatan Ketapang, pada Senin (10/2/2025), dengan menghadirkan narasumber Hargito, Kepala Desa yang diwakili oleh Kadus Kadek Damanto, serta masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi Suprayoga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif Lampung Selatan.

“Kegiatan IPWK ini diadakan untuk membantu masyarakat memahami dan mengerti ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan, agar mereka tetap berpegang pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwa Desa Tridarmayoga adalah tanah kelahirannya, dan menegaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, masyarakat harus selalu menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan prinsip “NKRI Harga Mati.”

(Red)

Polri

Ops Keselamatan Krakatau Cek Kesehatan Dan Pemeriksaan Alkohol Driver Bus, Travel Dan Pengguna Jalan

Lampung – Operasi Keselamatan Krakatau 2025 melalui Satgas BanOps Dokkes Polda Lampung kembali lakukan cek kesehatan dan pemeriksaan alkohol kepada driver transportasi umum dan pengguna jalan. Selasa(18/2/2025)

Operasi Keselamatan kali ini menurunkan tim kesehatan dari Biddokkes Polda Lampung untuk memeriksa kesehatan dan pemeriksaan alkohol untuk pengguna jalan di wilayah seputaran fly over pramuka dan terminal rajabasa Bandar Lampung.

Hal ini dilakukan untuk memastikan para pengguna jalan benar-benar terbebas dari pengaruh keterlibatan pengguna alkohol.

Beberapa sampel diambil dari driver bus , driver travel umum dan para pengguna jalan yang melintas, dengan hasil yang didapat para pengguna jalan seluruh nya Negatif mengandung alkohol dan sehat selama berkendara.

Dir Lantas Polda Lampung Kombes Pol Medyanta selaku Kepala Operasi Keselamatan Krakatau melalui Kabid Humas Polda Lampung menjelaskan, “Ini adalah salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh operasi keselamatan yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga merugikan bagi pengguna jalan lain nya”, ucapnya

Salah satu pengguna jalan yang di cek kesehatannya dan dilakukan pemeriksaan alkohol mengapresiasi petugas operasi dilapangan, “bagus pak untuk menjaring orang-orang yang pengaruh alkohol takutnya nanti merugikan orang lain pak”.

Kombes Pol Yuni menyambut baik hasil pemeriksaan kesehatan dan alkohol bagi pengguna jalan yang di lakukan operasi keselamatan, “Alhamdulillah dengan hasil negatif ini kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat pengguna jalan yang sudah tertib, selanjutnya mari kita tingkatkan lagi kedisiplinan dalam berlalu lintas untuk keamanan dan kelancaran bersama”

Para pengendara juga diberikan vitamin suplemen untuk menunjang kesehatan dan stamina untuk menjaga kesehatan para pengguna jalan. (Susan)

Polri

Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Bengkunat Sambangi Peternakan Sapi di Pekon Way Haru

Pesisir Barat – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas Polsek Bengkunat melaksanakan kegiatan sambang ke peternakan sapi di Pekon Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Kunjungan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap sektor peternakan yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas berdialog langsung dengan para peternak, membahas berbagai tantangan yang mereka hadapi, sekaligus memberikan edukasi terkait tata kelola peternakan sapi yang baik.

Para peternak mendapatkan penjelasan tentang pentingnya pemilihan pakan berkualitas, teknik perawatan kesehatan ternak, serta strategi meningkatkan produktivitas peternakan. Selain edukasi, Bhabinkamtibmas turut memberikan imbauan Kamtibmas, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, mencegah konflik antarwarga, dan aktif melaporkan potensi gangguan keamanan kepada kepolisian.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Pesisir Barat, IPTU Kasiyono, S.E., M.H., memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Bengkunat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor peternakan yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan daerah. Dengan adanya kerja sama antara kepolisian dan peternak, diharapkan peternakan sapi di wilayah Bengkunat semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar IPTU Kasiyono.

Lebih lanjut, IPTU Kasiyono menegaskan pentingnya komunikasi aktif antara warga dan Bhabinkamtibmas guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warga. Selain itu, dorongan terhadap sektor peternakan diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Barat. (Susan)

Polri

Bhabinkamtibmas Polsek Bengkunat Sambangi Petani Semangka, Dukung Ketahanan Pangan dan Kamtibmas

Pesisir Barat – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif, Bhabinkamtibmas Polsek Bengkunat melaksanakan kegiatan sambang ke petani semangka di Pekon Sukarame, Sukamaju, dan Mulang Maya, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya petani yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selain berdialog dengan para petani, Bhabinkamtibmas turut membantu penyemprotan tanaman semangka untuk mencegah serangan hama. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Tak hanya itu, Bhabinkamtibmas juga memberikan edukasi tentang pentingnya swasembada pangan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan (Kamtibmas). Masyarakat diajak untuk terus menjalin komunikasi dengan aparat kepolisian dan tidak ragu melaporkan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan di sekitar mereka.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Pesisir Barat, IPTU Kasiyono, S.E., M.H., mengapresiasi langkah positif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Bengkunat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para petani yang berperan penting dalam ketahanan pangan daerah. Dengan adanya sinergi antara kepolisian dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian,” ujar IPTU Kasiyono.

Lebih lanjut, IPTU Kasiyono mengimbau masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dengan Bhabinkamtibmas dan melaporkan segala bentuk potensi gangguan keamanan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan adanya kegiatan sambang ini, diharapkan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin erat. Selain itu, suasana yang aman dan kondusif dapat terus terjaga, mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. (Susan)

Pemerintahan

Pemprov Lampung Umumkan Pemenang Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Provinsi Lampung ke-61

18 Februari 2025
admin

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengumumkan pemenang Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Provinsi Lampung…

Lampung Pendidikan

Unila Luncurkan Buku Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029

18 Februari 2025
admin

LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) secara resmi meluncurkan buku Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029 pada Selasa,…

Lampung Pendidikan

FKIP Unila Bersama Edu Fun Gelar Edu Festival 2025, Siapkan Generasi Z Hadapi Dunia Profesional

Lampung – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) bekerja sama dengan Edu Fun sukses menyelenggarakan Edu Festival 2025 yang mengusung kegiatan Talkshow About Career. Acara ini berlangsung di Aula K FKIP Unila pada Senin (17/01/2025) dan diikuti oleh 200 mahasiswa FKIP Unila.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FKIP Unila Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Hermi Yanzi, S.Pd, M.Pd., Kurniawan Tri Anggoro Direktur Utama PT. Bestari Media Asia, dan M Satria Putra (Head Digital Marketing Tunas Honda. Selain itu kegiatan ini diikuti 200 mahasiswa FKIP Unila.

Edu Festival 2025 menghadirkan berbagai narasumber inspiratif dengan tujuan memberikan panduan berharga bagi Generasi Z FKIP dalam membangun etos kerja, menemukan passion, serta menyiapkan mental dalam menghadapi dunia profesional yang penuh tantangan.

Dalam sambutannya, Dekan FKIP Unila, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu mahasiswa FKIP Unila untuk membangun karakter profesionalisme sejak dini. Menurutnya, sebagai calon pendidik, mahasiswa harus memiliki kemampuan adaptasi dan ketangguhan dalam merancang karier agar mampu menjadi teladan bagi generasi penerus.

“Melalui Edu Festival ini, mahasiswa tidak hanya mendapat wawasan tentang dunia kerja, tetapi juga kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas melalui Kompetisi Content Creator 2025,” ujar Dr. Albet.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kompetisi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa FKIP Unila untuk berkarya melalui konten positif serta membuka peluang emas bagi pemenang untuk berkarier di institusi kreatif, Gen One Honda.

Sesi talkshow menghadirkan Kris Kurnianto, COO dari PT. Tunas Dwipa Matra, yang berbagi pengalaman serta wawasan terkait tantangan yang dihadapi Generasi Z dalam dunia kerja. Dalam pemaparannya, ia menyoroti tantangan utama yang sering dihadapi generasi muda, seperti kurangnya kepercayaan diri dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis.

“Banyak dari Gen Z yang memiliki potensi besar, tetapi masih ragu dengan kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan, dan terus belajar agar bisa sukses di dunia kerja,” ujar Kris Kurnianto.

Antusiasme mahasiswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Diskusi interaktif ini memberikan wawasan mendalam tentang strategi menghadapi dunia profesional, pentingnya soft skills, serta bagaimana membangun personal branding yang kuat.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam berbagi ilmu dan inspirasi bagi mahasiswa, Dr. Riswandi, M.Pd., secara simbolis menyerahkan cinderamata berupa selendang tapis dan plakat kepada Kris Kurnianto.
Dengan berakhirnya Edu Festival 2025, FKIP Unila berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam menyiapkan diri menghadapi dunia kerja serta mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam meraih kesuksesan di masa depan.

Lampung

Ketua BMPRMI Lampung Harap Bisa Menjadi Organisasi Pelopor Kebaikan

LAMPUNG – Terpilih sebagai Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Lampung, Ahmad Khairudin Syam memiliki tekad kuat untuk menjadikan organisasi yang dipimpinnya sebagai teladan bagi masyarakat.

Syam, yang akrab disapa, menyatakan bahwa BKPRMI Lampung ke depan berkomitmen untuk mencetak generasi unggul di provinsi ini.

“Saya berkomitmen untuk membimbing generasi muda, khususnya remaja masjid, agar mereka dapat menjadi pemimpin masa depan yang selalu dekat dengan masjid dan memiliki hati yang terikat padanya,” ujar Syam saat diwawancarai media pada Senin, 17 Februari 2025.

Sebagai seorang tokoh muda dan aktivis lingkungan yang telah lama terlibat dalam gerakan sosial dan kepemudaan, Syam berharap BKPRMI Lampung dapat menjadi pelopor kebaikan di provinsi ini.

“Saya berharap BKPRMI dapat terus menjadi pionir dalam mengajak anak muda untuk mencintai masjid dan menjadi contoh dalam gerakan dakwah yang relevan dengan zaman,” tambahnya. Syam juga menjabat sebagai pengurus KNPI Provinsi Lampung.

Syam menambahkan, ia berharap kepengurusan BKPRMI di bawah kepemimpinannya dapat membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung.

“Selain itu, pengkaderan akan menjadi langkah strategis dalam gerakan BKPRMI. Kepengurusan yang baru harus mampu lebih baik dari yang sebelumnya,” tandasnya.

Lampung Barat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat akan Panggil CASN Mantan Peratin Pekon Bedudu

Lampung Barat – Menyikapi pemberitaan yang beredar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat akan segera memanggil calon aparatur sipil negara (CASN) mantan Peratin Pekon Bedudu yang telah lulus seleksi PPPK 2024. Hal tersebut disampaikan pada Senin, 17 Februari 2025.

Budiyanto, yang sebelumnya terdaftar dalam data dapodik Dinas Pendidikan Lampung Barat, memulai karirnya sebagai tenaga honorer pada tahun 2004 dan kemudian menjabat sebagai Peratin Pekon Bedudu selama dua periode dari 2007 hingga 2017. Pada tahun 2024, Budiyanto berhasil lulus dalam rekrutmen PPPK K2.

Sekretaris BKPSDM, Budi Kurniawan, S.Ip., M.M., mengaku terkejut dengan temuan tersebut, karena menurutnya tenaga honorer yang terdata pada 1 Januari 2005 sudah melalui pendataan ulang pada 2010 dan mengikuti tes CPNS pada 2013.

“Saya heran, karena pada waktu pendataan 2010 dan perekrutan CPNS 2013, yang bersangkutan juga mengikuti tes meskipun masih menjabat sebagai Peratin,” ujar Budi Kurniawan.

Pihak BKPSDM akan segera memanggil Budiyanto untuk dimintai klarifikasi dan memberi informasi kepada Ketua Pansel PPPK terkait hal ini.

“Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” jelas Budi Kurniawan.

Pihaknya juga siap untuk memproses jika ada laporan resmi terkait pelanggaran dalam proses penerimaan PPPK, asalkan disertai bukti yang sah.

“Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansel, yakni Plt. Sekda, kami akan memproses jika ada laporan resmi terkait pelanggaran, tentu dengan bukti yang jelas,” tambahnya.

Kasus ini mencuat karena diduga ada pelanggaran dalam seleksi PPPK, terkait absensi Budiyanto selama menjabat sebagai Peratin Pekon Bedudu. Beberapa pihak menduga bahwa absensi yang tercatat pada masa jabatan Budiyanto (2007-2017) adalah absensi rekayasa.

Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seorang Kepala Desa dilarang merangkap jabatan, termasuk menjadi tenaga honorer, untuk menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4), yang mengatur larangan kepala desa merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah lainnya dan melibatkan diri dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mempertegas larangan kepala desa untuk merangkap jabatan yang bertentangan dengan tugasnya. Larangan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan, serta memastikan independensi kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa.

Sementara itu, meski Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tidak secara langsung mengatur larangan gaji ganda bagi kepala desa, prinsip pengelolaan keuangan negara tetap mengharuskan kepala desa untuk tidak menerima gaji dari dua sumber yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) UU Desa, gaji kepala desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari APBDes, dan tidak boleh menerima penghasilan dari sumber lain yang terkait dengan dana desa tersebut, kecuali yang telah diatur dalam regulasi. [Aris]