Tag: Pemerintahan

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Anggarkan Rutin Ratusan Juta, Bappeda Kota Metro Jadi Sorotan

LAMPUNG7COM – Metro | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, setiap tahunnya rutin menganggarkan ratusan juta untuk alokasi pemeliharaan gedung.

Sayangnya, alokasi anggarannya terkesan tidak transparan.

Kegiatan rutin yang dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Metro itupun tidak jelas pengerjaannya, apakah melalui mekanisme swakelola atau di pihak ketigakan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Metro, Ika Yuniarti mengaku tidak mengetahui pagu anggaran serta mekanisme pengerjaan dalam kegiatan rutin pemeliharaan gedung di kantornya itu.

“Anggaran yang diperlukan untuk renovasi gedung di tahun 2023 Saya tidak tahu. Itu tidak banyak, Karena kalau gedung memang harus diperbaiki, mana yang bocor-bocor ditambal, mana yang tidak dapat berfungsi baik itu diperbaiki,” ucap Ika, Rabu (15/1/2025).

Sementara, pihaknya juga tidak tahu secara rinci anggaran rutin pemeliharaan gedung kantor Bappeda pada tahun 2024 lalu.

“Di tahun 2024 tidak ada pengecatan. Kenapa, pengecetan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Untuk anggarannya sendiri saya tidak ingat,” ujar Ika.

Dirinya pun menerka-nerka pagu dan alokasi anggaran rutin pemeliharaan gedung tersebut.

“Untuk global anggaran di Bappeda hanya kisaran 50- an jutaan. tahun 2024 ada pemeliharaan taman anggarannya kisaran 3 juta sampai 5 juta. Seperti kamar mandi anggarannya kisaran 8 jutaan. Untuk yang bocor-bocor, jumlahnya tidak terlalu banyak,” ucap Ika.

Ika Yuniarti juga menjelaskan, rehab atau perawatan gedung tersebut setiap tahun bertujuan untuk pemeliharaan.

“Terkait pemeliharaan gedung, memang sudah rutin untuk kantor yang sifatnya reguler. Beberapa pekerjaan yang memang ada kerusakan. Nah, itu yang kita tanganin secara rutin, dan untuk anggarannya sendiri itu sesuai kebutuhan,” tambah Ika.

Sementara itu, menurut sumber data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) APBD Kota Metro, pagu anggaran pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor Bappeda Kota Metro untuk tahun 2022 sebesar Rp. 85.172.000.

Pada tahun 2023 lalu, Rehab Taman Kantor Bappeda Kota Metro sebesar Rp. 30.000.000., Paving Blok sebesar Rp. 46.054.280. Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor Bappeda sebesar Rp. 200.000.000.

Lalu, Pemeliharaan Gedung Rp. 421.488.000, Rehabilitasi Gedung Rp. 200.000.000. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( Bappeda Kota Metro) sebesar Rp. 213.912.000. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bappeda Kota Metro) sebesar Rp. 430.000.000.

Adapun di tahun 2024 lalu. Bappeda Kota Metro membagi beberapa kegiatan pemeliharaan rutin Rehabilitasi Gedung Aula Lantai ll Bappeda sebesar Rp. 186.000.000. Lalu Pemeliharaan Bangunan sebesar Rp. 95.510.000. Pemeliharaan Bangunan lainnya sebesar Rp. 11.100.000. Pemeliharaan Bangunan Rp. 10.000.000. Pemeliharaan Bangunan Rp. 22.956.000.| (Red).

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

DPRD Kota Metro Rekomendasikan Penghentikan Sepenuhnya Pembangunan Alihfungsi Kompleks Ruko Sudirman

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro merekomendasikan penghentikan sepenuhnya proses alihfungsi kompleks Ruko Sudirman menjadi hotel.

Dikatakan Basuki, anggota Komisi I DPRD Kota Metro, bahwasanya pembangunan proyek alihfungsi Ruko menjadi hotel akan dihentikan sementara dimana keputusan ini diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran regulasi terkait perjanjian pemanfaatan aset daerah.

“Kami sudah rapat hearing bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), serta Bagian Hukum Pemkot Metro,” ucap Basuki, Selasa (14/1/2025) sore.

Basuki menjelaskan, rapat dengar pendapat dimulai sekitar pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB dengan agenda pembahasan dugaan pelanggaran aturan terkait alih fungsi Ruko Sudirman menjadi hotel tersebut.

“Dari hasil diskusi, disepakati bahwa pembangunan harus diberhentikan sementara. Menurut BPKAD, pengembang harus membuat perjanjian baru sesuai aturan,” ucap Basuki.

Dia menambahkan, DPRD Kota Metro tidak menolak kehadiran investor, tetapi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

“Kita tidak alergi terhadap pengembang atau investor, tetapi mereka harus mematuhi aturan yang berlaku. Selama perizinan belum lengkap, pembangunan tidak boleh dilanjutkan,” tegas Basuki.

DPRD memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pihak pengembang untuk melengkapi dokumen perizinan. Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, tindakan tegas akan diambil.

“Kami menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Metro, DPRD, dan pihak pengembang untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita harus mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, aturan tetap menjadi prioritas utama yang harus ditegakkan,” beber Basuki.

DPRD Kota Metro akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua proses perizinan berjalan sesuai regulasi.

“Dengan adanya keputusan pemberhentian sementara, diharapkan pihak pengembang dapat segera memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pembangunan dapat dilanjutkan dengan legalitas yang jelas,” pungkas Basuki. | (Rio).

Hukum Kota Metro Lampung Pemerintahan

Alih Fungsi Bangunan Ruko Sudirman, Bagian Hukum Pemkot Metro Layangkan Surat Teguran

LAMPUNG7COM – Metro | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Metro siap memberi tindakan tegas kepada pengelola alih fungsi bangunan Ruko menjadi Hotel, namun tindakan tegas tersebut masih menunggu intruksi dari pihak-pihak terkait.

Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento mengatakan, terkait proses alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel, pihak Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro telah melayangkan surat teguran.

“Nanti dari sana hasil keputusannya seperti apa, apabila sudah sesuai dengan mekanisme dan diperintahkan oleh pimpinan, analisis dari bagian hukum, nanti kita akan ambil tindakan tegas sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Jose, Senin (13/1/2025).

Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro memberikan waktu sampai dengan besok hari kepada pihak pengembang Ruko Sudirman, untuk menunjukkan dokumen perizinan alih fungsi ruko menjadi hotel.

“Dalam hal ini, kami dari Dinas PMPTSP Kota Metro telah melakukan pengecekan dokumen perizinan. Untuk dokumen perizinannya masih IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yaitu IMB Ruko Sudirman. Belum alih fungsi sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hotel,” ucap Ame Aprilia, Kepala Seksi (Kasi) Pengaduan Dinas PMPTSP Kota Metro.

“Kemudian, saya minta kepada pihak pengelola gedung untuk berkoordinasi kepada yang bisa dipertanggung jawabkan dalam kepengurusan perizinannya,” imbuh Ame.

Dia mengungkapkan, menurut koordinator pengelola gedung Ruko Sudirman, mereka sedang melakukan kepengurusan. Akan tetapi, dari pihak pengelola gedung tidak bisa memperlihatkan proses pengurusan izin tersebut kepada pihak Dinas PMPTSP Kota Metro.

“Kalau menurut koordinator pengelola gedungnya, mereka sudah sedang dalam kepengurusan. Akan tetapi mereka tidak bisa memperlihatkan oleh kami tim pengaduan. Itu baik dari tim perizinan maupun Satuan Polisi Pamong Praja atau penegak perda,” ungkap Ame.

“Jika mereka sudah bisa menunjukkan sampai dimananya atau sudah masuk dalam proses kepengurusan alih fungsinya kepada pihak penegak perda, nanti saya akan serahkan kembali kepada pihak penegak perda. Kalau memang sudah ada prosesnya, silahkan lanjutkan. Tapi jika belum, kita melihat apa kata pihak penegak perda. Karena mereka yang mempunyai wewenangnya untuk mengambil sikap. Mau diberhentikan sementara, atau bagaimana. Sampai mereka bisa menunjukkan izinnya seperti apa. Kami memberikan waktu kepada mereka paling cepat hari ini, paling lambat besok,” tambah Ame.

Pada kesempatan yang sama, Didi Handoko, Koordinator Teknis Lapangan menyampaikan, terkait dengan dokumen alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel, untuk perizinan alih fungsinya sedang berproses dengan tim legal.

“Begini, terkait dengan alih fungsi itu, rencananya pengembangannya untuk perhotelan. Artinya terkait dengan rencana itu, perizinan peralihan fungsinya sedang berproses dengan tim legal. Dan pada hari ini pun, semenjak berita media beberapa waktu lalu, ini sudah ada tindak lanjut lagi,” ujar Didi.

“Kelengkapan-kelengkapannya yang pastinya mengetahui tentang perizinan peralihan fungsi yang dari ruko ke hotel itu dari tim legal,” imbuh Didi.

Dia mengungkapkan, bangunan ruko yang diduga akan beralih fungsi ke hotel tersebut rencananya akan dibangun kurang lebih 60 kamar.

“Karena adanya perubahan, dari ruangan-ruangan, itu diangkat 60 kamar lebih kalau tidak salah,” ungkap Didi. | (Rio).

Kota Metro Pemerintahan

Walikota Metro dan Gubernur Lampung Terpilih Tinjau Program MBG

LAMPUNG7COM – Metro | Walikota Metro Wahdi dan Gubernur Lampung terpilih Rahmad Mirzani Djausal meninjau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Kota Metro.

Dimulai makanan dimasak di Dapur Sehat Yosomulyo sejak subuh dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat serta pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) agar sesuai kebutuhan gizi, hingga kemudian di distribusikan ke TK Pembina, SDN 07, dan SMAN 05 Metro Pusat, senin, (13/1/2025).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Lampung terpilih Rahmad Mirzani Djausal, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, Wali Kota Metro, Wahdi, Wakil Wali Kota Metro, Qomaru serta jajaran pemerintah Kota Metro, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfhiryana.

Dengan prosedur Badan Gizi Nasional dan kolaborasi Pemkot Metro ini juga melibatkan berbagai pihak seperti UMKM lokal dan komunitas disabilitas. Komunitas penyandang disabilitas turut dilibatkan dalam proses persiapan makanan di dapur sehat.

“Ini adalah ekosistem yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan generasi muda tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lain,” kata Rahmad Mirzani Djausal.

Ia menilai Kota Metro memiliki sejumlah faktor pendukung yang mendukung kesuksesan program ini, seperti UMKM yang aktif, pengelolaan bank sampah yang baik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas.

“Sehingga Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan anak-anak sekaligus memberdayakan potensi lokal yang ada di Kota Metro,” ujar Mirzani.

Dengan keunggulan ini, Kota Metro berhasil menunjukkan bagaimana sebuah program dapat mengintegrasikan berbagai aspek sosial dan ekonomi untuk menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju generasi sehat dan mandiri, sekaligus menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa.

Walikota Metro Wahdi juga mengungkapkan program ini sejalan dengan program Pemerintah Kota Metro yaitu Cemerlang atau Generasi Emas Metro Cemerlang yang juga sesuai dengan Nawacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

“Hari ini kita bersama Gubernur Lampung terpilih tadi kita sudah tadi meninjau proses mulai dari dapur kemudian ke anak anak kita, saya kira ini apresiasi yang besar untuk sumberdaya manusia,” ucap Wahdi.| (Red)

Kota Metro Pemerintahan

Asisten 3 Pemkot Metro Buka Konferensi PGRI 

LAMPUNG7COM – Metro | Asisten Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro Supriadi, secara resmi membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Metro, di Gedung Universitas Muhammadiyah Metro, Selasa (07/01/2024).

Konferensi ini mengusung tema “Meningkatkan Mutu Guru Menuju Indonesia Maju” yang dihadiri oleh para stakeholder pendidikan di Bumi Sai Wawai.

Dikatakan dalam sambutann Ketua PGRI Kota Metro Joko Widodo, menyoroti berbagai isu yang dihadapi oleh para guru, khususnya guru honorer, dimana banyak guru honorer yang mengeluhkan nasibnya, terutama terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami yakin, PGRI tetap solid mendampingi guru honorer agar pengangkatan mereka segera terealisasi,” tegas Joko.

Joko juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kurangnya tenaga pendidik di berbagai sekolah akibat banyaknya guru yang pensiun tanpa adanya pengangkatan baru.

“Keluhan kekurangan guru sangat luar biasa. Kami telah merekomendasikan percepatan pengangkatan guru honorer untuk mengatasi permasalahan ini,” ujar Joko.

Selain itu, Joko menyoroti persoalan sertifikasi guru yang belum selesai meski program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006.

“Masih ada sekitar 1,4 juta guru di Indonesia yang belum menikmati sertifikasi. Kami berharap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipercepat agar mereka bisa mendapatkan tunjangan profesional,” ungkap Joko.

Sementara Supriadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mereka dalam memajukan pendidikan.

Menurutnya, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik yang menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

“PGRI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro. Kami sangat mengapresiasi semua upaya para guru dalam meningkatkan profesionalisme mereka,” kata Supriadi.

Ia juga berharap konferensi ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas di kalangan pendidik.

“Semoga konferensi ini tidak hanya menjadi ajang bertukar pikiran, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro,” tambah Supriadi.

Supriyadi menyebut bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas seperti mobil dinas untuk mendukung operasional PGRI, meski diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Dengan berbagai persoalan yang dibahas, konferensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, dan memperkuat profesionalisme pendidik di Kota Metro.

“PGRI dan Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus bersinergi demi menciptakan pendidikan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Supriadi. (Red).

Kota Metro Pemerintahan

Pemerintah Kota Metro Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tertinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro menggelar Apel Mingguan yang sekaligus menjadi momentum penyerahan dua penghargaan bergengsi diantaranya Piagam Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia dan Penghargaan ASN dan Non-ASN terbaik untuk periode Triwulan IV Tahun 2024, Senin (06/01/2025).

Wali Kota Metro Wahdi dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi Kota Metro yang meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dengan nilai 97,21.

Kota Metro menduduki peringkat pertama di Provinsi Lampung dan peringkat 14 nasional dari 98 pemerintah kota se-Indonesia. Prestasi ini dicapai melalui kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai OPD, termasuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Dinas Sosial, Disdikbud, serta Puskesmas Yosodadi dan Iringmulyo.

“Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Inovasi dan peningkatan pelayanan harus terus dilakukan,” ujar Wahdi.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Metro juga memberikan penghargaan kepada ASN dan Non-ASN terbaik. Penghargaan ini bertujuan mendorong implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Penerima penghargaan ASN dan Non-ASN terbaik untuk periode Triwulan IV Tahun 2024 diantaranya, Nasirwan Ali, S.Sos, Analis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Nominasi I ASN Terbaik). Wagino, Pranata Jamuan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Nominasi II ASN Terbaik). Lilis Lidyawati, Non-ASN Bagian Umum (Non-ASN Terbaik).

Wali Kota Wahdi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap Kota Metro dapat terus menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kota Metro siap melangkah lebih jauh untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul dan masyarakat yang sejahtera,” pungkas Wahdi.| (Red).

Kota Metro Lampung Pemerintahan

Antisipasi DBD, Dinkes Kota Metro Lakukan Gerakan Bersama PSN dan PJB

LAMPUNG7COM – Metro | Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro mengimplementasikan dua strategi utama terkait maraknya jangkitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang menjadi perhatian serius di berbagai daerah.

Yang pertama Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan yang kedua Pemberantasan Jentik Berkala (PJB), dimana kedua langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah vektor penyakit dan meminimalkan risiko penyebaran DBD.

Dikatakan Kepala Dinkes Kota Metro Eko Hendro Saputra, bahwa PSN merupakan langkah preventif yang difokuskan pada pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, penyebab utama DBD sehingga pentingnya gerakan bersama dalam menangani masalah ini.

“PSN adalah gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat, Puskesmas, dan berbagai pihak lainnya untuk membersihkan lingkungan dari potensi perindukan nyamuk. Kebersihan lingkungan adalah kunci utama dalam mencegah penyebaran DBD,” ujar Eko, Selasa Selasa, (31/12/2024)

Lanjutnya, PSN dilakukan dengan mengedukasi masyarakat agar secara rutin memeriksa dan membersihkan genangan air di sekitar rumah mereka, tempat yang sering menjadi sarang nyamuk. Kegiatan ini meliputi pembersihan bak mandi, selokan, dan tempat-tempat lain yang berpotensi menampung air hujan.

Selain PSN, Dinkes Kota Metro juga menjalankan program Pemberantasan Jentik Berkala (PJB), bertujuan untuk secara rutin membasmi jentik-jentik nyamuk sebelum berkembang menjadi nyamuk dewasa. Program ini dilakukan secara berkala di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi, dengan melibatkan tenaga medis dan masyarakat.

“Langkah PJB ini sangat penting untuk memastikan bahwa jentik nyamuk yang berkembang di lingkungan kita dapat dibasmi sejak dini. Dengan melakukan PJB secara berkala, kita dapat menurunkan jumlah nyamuk yang berpotensi menularkan virus DBD,” jelas Eko.

Eko juga menjelaskan sebagai bagian dari upaya terstruktur, Dinkes Kota Metro telah menjadwalkan kegiatan Gerakan Bersama PSN dan PJB yang akan dilaksanakan mulai 30 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Tim yang terdiri dari petugas Dinkes, Puskesmas, dan Masyarakat akan turun ke lapangan untuk melaksanakan pembersihan sarang nyamuk dan pembasmian jentik secara langsung di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas.

“Kedua program ini juga dilengkapi dengan penyuluhan dan edukasi yang intensif kepada masyarakat. Dinkes Kota Metro bekerja sama dengan Puskesmas dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman tentang cara-cara mencegah DBD, termasuk pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap tempat-tempat yang berisiko,” ucap Eko.

Dinkes Kota Metro dan Puskesmas tidak hanya mengandalkan pendekatan pencegahan melalui PSN dan PJB, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

“Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan Puskesmas dan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua langkah pencegahan berjalan dengan maksimal,” tambah Eko.

Dinkes Kota Metro juga rutin melakukan penyemprotan fogging di area-area yang rentan terhadap penyebaran DBD.

Namun, dirinya menegaskan bahwa fogging hanya merupakan langkah tambahan, dan yang terpenting adalah pencegahan melalui PSN dan PJB yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Dirinya berharap melalui gerakan bersama PSN dan PJB, Dinkes Kota Metro berharap dapat menurunkan angka kejadian DBD di wilayah ini.

“Kami berharap dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, kita dapat membentuk kesadaran kolektif yang kuat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. DBD adalah penyakit yang dapat dicegah, dan kita memiliki kekuatan untuk melakukannya bersama-sama,”pungkas Eko Hendro Saputro.

Sementara, salah satu perwakilan Kepala Puskesmas di Kota Metro, Ibu Rochayani Kepala Puskesmas Ganjar Agung, mengungkapkan bahwa gerakan bersama ini sangat penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif.

“Gerakan PSN dan PJB yang diinisiasi Dinkes Kota Metro adalah upaya yang sangat penting. Masyarakat harus tahu bahwa mereka memiliki peran besar dalam pencegahan DBD. Tanpa partisipasi aktif dari warga, kita tidak bisa berharap untuk menekan angka kasus DBD secara signifikan,” ujar Rochayani.

Dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi yang solid antara Dinkes, Puskesmas, dan masyarakat, Dinkes Kota Metro berkomitmen untuk menciptakan Kota Metro yang lebih sehat, bebas dari ancaman penyakit DBD.| (Red).