Jakarta – Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau yang kini lebih populer dengan nama Jakarta Fair, kembali…
Kategori: Uncategorized
McDonald’s Akan Tutup Seluruh Gerai CosMC pada Akhir Juni
McDonald’s resmi mengumumkan bahwa seluruh gerai dari lini bisnis keduanya, CosMC, akan dihentikan operasionalnya pada akhir…
Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, 9 Ribu Kendaraan Padati Jalur Puncak Bogor
Bogor – Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami lonjakan signifikan pada…
Maknai Kenaikan Yesus, GKJ Gondokusuman Lepas 24 Burung Perkutut di Akhir Ibadah
Yogyakarta – Lebih dari 2.000 jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gondokusuman, Yogyakarta, mengikuti ibadah peringatan Kenaikan…
PLN Siap Jalankan RUPTL 2025–2034: Dorong Energi Terbarukan hingga 76%
Jakarta – PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang baru saja diluncurkan pemerintah sebagai panduan strategis pembangunan kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan. Dalam dokumen ini, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 76%—menjadikannya RUPTL paling ramah lingkungan dalam sejarah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa RUPTL ini akan menjadi pondasi penting dalam perjalanan Indonesia menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. “Kalau kita konsisten, pada 2034 kita akan melampaui target bauran energi terbarukan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN),” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5).
EBT Dominasi Penambahan Kapasitas
Dalam RUPTL terbaru, total 52,9 GW dari 69,5 GW kapasitas baru akan berasal dari EBT, termasuk:
-
Pembangkit Tenaga Surya: 17,1 GW
-
Tenaga Air: 11,7 GW
-
Panas Bumi: 5,2 GW
-
Bioenergi: 0,9 GW
-
Nuklir: 0,5 GW
Sistem penyimpanan energi juga diperkuat dengan 10,3 GW, terdiri dari pumped storage PLTA (6 GW) dan battery energy storage system (BESS) sebesar 4,3 GW. Sementara itu, pembangkit berbasis fosil hanya menyumbang 24% atau sekitar 16,6 GW (gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW).
Menurut Bahlil, pengembangan pembangkit akan dilakukan dalam dua tahap:
-
2025–2029: Penambahan 27,9 GW, termasuk 12,2 GW EBT dan 3 GW sistem penyimpanan energi.
-
2030–2034: Tambahan 41,6 GW, dengan dominasi EBT sebesar 37,7 GW (90%) dan sisanya 3,9 GW dari pembangkit fosil.
“Kami merancang ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik nasional yang terus meningkat,” jelasnya.
PLN Komitmen Wujudkan Transisi Energi
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyambut baik arahan pemerintah dan menyatakan bahwa PLN siap mengimplementasikan RUPTL paling hijau ini. PLN, kata dia, akan memperkuat sistem kelistrikan berbasis EBT dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri secara optimal.
“PLN berkomitmen untuk membangun sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Darmawan.
Dengan RUPTL 2025–2034, Indonesia menegaskan komitmennya dalam transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional berbasis energi bersih.
Danrem 043/Gatam: Siap Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung
Lampung – Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan yang dimulai dari desa sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M. menghadiri peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung, Rabu (28/05/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Graha Adora, Jl. Raden Gunawan, Kabupaten Pesawaran, dan dihadiri oleh Menko Bidang Pangan RI, Wamen Depdagri RI, Wamen Kelautan dan Perikanan RI, Anggota DPR RI Fraksi PAN, Anggota DPD RI, Wakil Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, serta Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung.
Menko Bidang Pangan RI, Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dalam sambutannya mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap peluncuran percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan saat ini.
“Pelaksanaan program ini mengacu pada Kepres No. 9 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 2 Mei 2025, tentang pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang melibatkan lintas kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan bahwa satuan tugas percepatan pembentukan koperasi ini berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI, yang terdiri atas satuan tugas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Satgas kabupaten/kota akan melaporkan kepada satgas provinsi minimal dua kali setiap tujuh hari, dan satgas provinsi akan melaporkan kepada satgas nasional dengan frekuensi yang sama. Sementara itu, satgas nasional akan menyampaikan laporan kepada Presiden minimal dua kali setiap bulan,” jelasnya.
Sementara itu, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyampaikan komitmen penuh TNI AD di wilayah Korem 043/Gatam dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
“Kami siap mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang diyakini akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat desa,” tegas Brigjen Rikas.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perwakilan Kajati Lampung, Paslog Brigif 4 Mar/BS, perwakilan Lanud PM Bunyamin, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Wali Kota se-Lampung, Kapolres Pesawaran, Kepala Dinas PMD dan Koperasi se-Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya. (susan)
KNPI Desak Polda Lampung Usut Tuntas Kasus Curanmor di Sekretariat
Lampung – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung mendesak Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus pencurian sepeda motor milik seorang wartawan yang terjadi di lingkungan Sekretariat KNPI Lampung.
Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M., menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, insiden tersebut mencerminkan tingginya tingkat kriminalitas, khususnya curanmor, di Kota Bandar Lampung.
“Kami meminta Polda Lampung menaruh atensi khusus terhadap kasus ini. Jangan sampai kejadian ini menambah catatan buruk terkait keamanan publik dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian,” ujar Iqbal, Senin (26/5/2025).
Iqbal menegaskan bahwa pencurian kendaraan di lingkungan sekretariat pemuda menunjukkan bahwa pelaku kriminal sudah tidak memandang tempat. Ia berharap aparat segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum.
“KNPI sebagai organisasi kepemudaan akan terus mengawal jalannya penyelidikan. Kami tidak ingin masyarakat hidup dalam ketakutan akibat aksi kriminalitas yang terus berulang, khususnya pencurian kendaraan bermotor,” tambahnya.
Diketahui, aksi pencurian terjadi pada Kamis pagi, 8 Mei 2025, di halaman Kantor KNPI Lampung, Jalan Semangka, Gedung Meneng, Rajabasa. Korban adalah Elham, wartawan sekaligus Wakil Sekretaris Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung dan pemilik media online Charta.id.
Berdasarkan laporan polisi di Polsek Kedaton dengan nomor STPL/B/99/V/2025/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KDT, sepeda motor Elham jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 4680 KT hilang sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu, motor dalam kondisi terkunci stang dan digembok roda depan.
“Saya hanya sebentar masuk ke dalam kantor. Saat keluar, motor sudah tidak ada,” ungkap Elham.
Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai Rp13 juta. Motor tersebut tercatat atas nama Adi Irawan, dengan nomor rangka MH1JM9110MK771874 dan nomor mesin JM91E1771585.
Pihak kepolisian menduga pencurian dilakukan dengan sengaja melalui perusakan sistem pengamanan. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan oleh Polsek Kedaton.
Elham berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku dan meningkatkan keamanan di area publik. “Ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi soal rasa aman masyarakat,” tegasnya.
Tindak Lanjuti PHK di PLTU Sebalang, Komisi IV DPRD Lamsel Rekomendasikan 13 Tenaga Kerja untuk Dipekerjakan Kembali
LAMPUNG SELATAN — Menanggapi polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja di PLTU Sebalang,Komisi IV…
IHSG Menguat di Awal Pekan, Rupiah Juga Perkasa terhadap Dolar AS
Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan pekan ini dengan sentimen positif. Pada sesi pembukaan…
Buron Kasus Intimidasi di Bogor, Preman Asal Bogor Ini Ditangkap di Atas Kapal di Ambon
Ambon – Seorang preman bernama Imran Thalib Kabakoran alias TIK, buronan kasus intimidasi terhadap sebuah perusahaan di…