LAMPUNG — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Marindo Kurniawan, berhasil lolos ke tahap presentasi…
Kategori: Pemerintahan
Pemprov Lampung Gelar Tradisi Blangikhan, Sambut Ramadan dengan Kearifan Lokal
Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung Sai dan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar tradisi ‘Lampung…
Kerja Sama Media via SIKAMLAS, Kadis Kominfo Lamsel Pastikan Layanan Lebih Efektif, Efisien, Transparan & Akuntabilitas
KALIANDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa penerapan kerja sama media melalui aplikasi digital SIKAMLAS (Sistem Kerjasama Media Lampung Selatan) akan meningkatkan kualitas layanan bagi perusahaan media sebagai mitra kerja pemerintah.
Dengan sistem berbasis daring ini, Anasrullah memastikan bahwa pelayanan publik akan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam berbagai aspek, baik dari segi waktu, biaya, maupun aksesibilitas. Selain itu, sistem berbasis web ini memiliki rekam jejak digital yang dapat diakses oleh seluruh pengguna,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).
Ia mengakui bahwa penerapan sistem digital dalam seleksi administrasi kerja sama media di Lampung Selatan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Lampung maupun kabupaten lain di Indonesia. Namun, perubahan ini dinilai membawa banyak manfaat, terutama dalam efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha media.
Meski demikian, Anasrullah tidak menampik bahwa ada resistensi di awal penerapan sistem ini. “Adaptasi terhadap teknologi memang memerlukan waktu, tetapi di era globalisasi dan industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi kreativitas tim Diskominfo yang berhasil mengembangkan aplikasi SIKAMLAS secara mandiri. Menurutnya, sistem ini memungkinkan proses pendaftaran kerja sama media dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
“Melalui aplikasi ini, tidak perlu lagi antre, menunggu jam kerja, atau bertatap muka langsung dengan pegawai. Proses bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja secara digital,” jelasnya.
Penerapan SIKAMLAS juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta terpercaya.
“Dengan informasi yang terbuka, masyarakat bisa mengakses berbagai hal seperti SOP, persyaratan, anggaran, hingga durasi layanan. Ini sebagai langkah untuk mencegah maladministrasi dan praktik pungli,” pungkas Anasrullah.
Ia menegaskan bahwa perubahan sistem dari konvensional ke digital tidak mengubah esensi pelayanan, karena tetap mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Pj. Sekdaprov Fredy SM Pamit Jelang Pensiun, Gelar Senam Bersama OPD Pemprov Lampung
LAMPUNG – Menjelang masa pensiun, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy SM, bersama Pj. Ketua Dharma Wanita, Siti Fatimah Fredy, menggelar senam bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan KORPRI, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung, pada Jumat (28/02/2025).
Momentum tersebut menjadi ajang perpisahan bagi Fredy SM yang akan segera mengakhiri masa tugasnya sebagai Sekdaprov.
Dalam sambutannya, Fredy menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pegawai yang berpuasa.
“Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin,” ujarnya.
Fredy juga berpamitan atas nama pribadi dan keluarga, serta menyampaikan permohonan maaf jika selama bertugas terdapat kekhilafan atau kebijakan yang kurang berkenan.
“Jika ada kesalahan atau keputusan saya yang tidak sesuai dengan harapan bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” katanya.
Ia pun berpesan agar seluruh pegawai terus mendukung siapapun yang akan ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah Provinsi yang baru. Selain itu, Fredy mengajak semua pihak untuk tetap mendukung kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela demi kemajuan Lampung.
Pj. Sekdaprov Fredy SM Masuki Masa Pensiun, Gelar Senam Bersama OPD di Lingkungan Pemprov Lampung Sebagai Tanda Perpisahan
Lampung – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy SM, bersama Pj. Ketua Dharma Wanita, Siti Fatimah…
Tekan Harga Sembako Saat Ramadan, Pemkab Lampung Selatan Bakal Gelar Pasar Murah di 17 Kecamatan
Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar kegiatan pasar murah di 17 kecamatan pada…
Gelar Forum Rancangan dan Diskusi Kerja Perangkat Daerah 2026, Pemkot Metro Rumuskan Arah Pembangunan
LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
Kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan daerah ini dan merupakan langkah awal dalam menentukan berbagai prioritas pembangunan untuk tahun mendatang, melibatkan berbagai pihak terkait, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Metro, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPRD), Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Camat se-Kota Metro., berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro Kamis, (27/2/2025).
Keikutsertaan berbagai elemen pemerintahan ini diharapkan dapat memperkuat penyusunan RKPD yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat mempertahankan capaian yang telah diraih pada periode pemerintahan sebelumnya dan berusaha untuk meningkatkannya di masa depan.
“Sudah banyak usulan masyarakat yang kami terima, dan hari ini kita akan diskusikan bersama. Pemerintah daerah berharap bahwa usulan-usulan tersebut dapat direspons sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan,” ujar Bangkit.
Bangkit juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan RKPD agar program-program yang dilaksanakan bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan publik.
Menurutnya, komunikasi yang intens antara pemerintah dengan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Plt. Kepala BAPEDA Kota Metro, Ika Yuniati, memaparkan mengenai proses penyusunan RKPD Kota Metro tahun 2026.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal Januari 2025, Pemerintah Kota Metro telah melakukan berbagai tahapan untuk menyusun rancangan awal tersebut.
Proses tersebut mencakup pengumpulan masukan dari berbagai pihak serta penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Melalui forum perangkat daerah ini, kami berharap dapat melakukan pengawasan yang efektif dengan melibatkan semua stakeholder terkait, terutama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perangkatnya, agar program-program yang diusulkan dapat lebih mendalam dan tepat sasaran,” ujar Ika Yuniati.
Ika menambahkan bahwa forum diskusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya pemahaman dan memperkuat sinergi antar OPD dalam merancang program yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Metro 2026.
Dengan melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan setiap program yang ada dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kemajuan Kota Metro.
Dalam forum tersebut, berbagai topik penting terkait perencanaan pembangunan Kota Metro 2026 juga dibahas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.
Setiap OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Metro.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi topik hangat dalam diskusi tersebut. Para peserta forum sepakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro dengan fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta program-program peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak di Kota Metro.
Tidak kalah pentingnya, sektor kesehatan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan RKPD 2026.
Setelah pembahasan berlangsung, para peserta forum memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RKPD 2026.
Pemerintah Kota Metro berharap dengan adanya pengawasan yang ketat dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, setiap program yang diusulkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Forum ini juga menjadi ruang bagi para camat se-Kota Metro untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Mereka diminta untuk mengidentifikasi program-program prioritas yang sesuai dengan potensi dan tantangan di tingkat kecamatan.
Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat di berbagai daerah.
Lebih lanjut Bangkit Haryo Utomo juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari RKPD adalah menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus pada visi pembangunan Kota Metro yang mencakup kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Sebagai penutup, Ika Yuniati kembali menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang tidak hanya berdasar pada teori atau rencana ideal, tetapi juga memperhatikan kenyataan di lapangan.
“Harapannya agar setiap program yang dihasilkan dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Metro,”pungkas Ika Yuniati.
Dengan berakhirnya diskusi, para peserta forum diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Metro tahun 2026.| (Red).
Pemkot Bandar Lampung Lakukan Langkah Strategis Tangani Banjir
Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus berupaya menangani dan mencegah bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Berbagai langkah penanganan dan pencegahan terus dilakukan untuk meminimalkan dampak banjir yang merugikan masyarakat.
Wali Kota Bandar Lampung, melalui Asisten I, Sukarma Wijaya, mengungkapkan beberapa langkah yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir, antara lain:
Kerja Sama Lintas Wilayah Pemkot Bandar Lampung menjalin kerja sama dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan kawasan sedimen di area catchment seperti kawasan register 17 dan 19.
Peningkatan Sistem Drainase Upaya pelebaran dan pendalaman drainase terus dilakukan dengan memperhatikan kondisi kontur tanah agar aliran air lebih lancar dan efektif.
Normalisasi Sungai Pemkot secara rutin melakukan normalisasi sungai dengan dukungan fasilitas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk beberapa sungai besar di Bandar Lampung.
Pemeliharaan Drainase Pembersihan drainase dari sampah dan sedimen dilakukan secara berkala untuk menghindari penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir.
Peninggian Talud Sungai Peninggian talud di sepanjang sungai dilakukan untuk mengurangi risiko luapan air saat curah hujan tinggi.
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pemkot juga berencana melakukan penanaman pohon dan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menahan aliran permukaan (runoff) serta meningkatkan kualitas udara. Sistem peringatan dini akan dipasang di kawasan register 17 dan 19 serta di daerah yang berkontur rendah atau dekat lereng.
Selain itu, langkah-langkah lainnya mencakup pembangunan embung dan sumur resapan serta pembuatan jalur evakuasi untuk mempermudah mobilisasi warga saat banjir terjadi.
“Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah, adalah bagian dari upaya kami. Kami juga memberi pemahaman mengenai risiko tinggal di lereng dan bantaran sungai,” ujar Sukarma Wijaya dalam konferensi pers yang dihadiri BPBD, DLH, Damkar, dan OPD terkait, Kamis, 27 Februari 2025.
Terkait banjir yang telah terjadi, Wali Kota Bandar Lampung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera membantu warga terdampak.
“Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan warga terdampak harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan dana bantuan tak terduga,” tutupnya.
Camat Teluk Betung Timur Klarifikasi Video Viral Evakuasi Banjir: Hoaks, Bukan Terjadi di Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG – Sebuah video viral yang menampilkan warga terjebak banjir dan menyelamatkan diri menggunakan tali di tengah derasnya arus, ramai beredar di media sosial TikTok. Dalam keterangan video, disebutkan bahwa kejadian tersebut berlangsung di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, pada 27 Februari 2025.
Namun, informasi tersebut dibantah langsung oleh Camat Teluk Betung Timur, Zulkifli. Ia menegaskan bahwa video tersebut tidak menggambarkan situasi di wilayahnya dan menyebut konten tersebut sebagai berita bohong atau hoaks.
“Itu video tidak benar. Di wilayah Teluk Betung Timur tidak ada kejadian seperti itu,” ujar Zulkifli saat dikonfirmasi, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Zulkifli, pada saat banjir melanda beberapa wilayah Kota Bandar Lampung, evakuasi warga dilakukan dengan prosedur yang aman dan sesuai standar, termasuk menggunakan perahu karet. Ia memastikan tidak ada evakuasi yang dilakukan dengan cara menarik warga menggunakan tali seperti yang terlihat dalam video tersebut.
“Kalau dilihat dari video, lokasi itu lebih mirip Kampung Pancor di Kabupaten Pesawaran, bukan wilayah kami,” tambahnya.
Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kami minta warga tidak mudah percaya informasi di media sosial yang belum jelas sumbernya. Verifikasi dulu sebelum dibagikan agar tidak menimbulkan kepanikan,” tutup Zulkifli.
Pemkot Bandar Lampung Perkuat Strategi Cegah Banjir, Gandeng Daerah Tetangga dan Perluas RTH
Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus menggencarkan upaya penanganan dan pencegahan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Sejumlah strategi lintas sektor dan daerah pun mulai digerakkan guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukarma Wijaya, mengungkapkan bahwa langkah-langkah struktural dan non-struktural telah dan akan dijalankan sebagai bagian dari mitigasi banjir.
Kolaborasi Antarwilayah
Pemkot menjalin kerja sama dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan kawasan hulu dan daerah tangkapan air (catchment area), terutama di Register 17 dan 19 yang memiliki peran penting dalam pengendalian banjir.
Peningkatan Infrastruktur Pengendali Air
Pemkot juga melakukan pelebaran dan pendalaman drainase, normalisasi sungai secara berkala dengan dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta peninggian talud di sepanjang sungai yang rawan luapan saat musim hujan.
“Semua kegiatan ini kami lakukan dengan memperhatikan kondisi kontur tanah agar aliran air lebih lancar,” ujar Sukarma dalam konferensi pers yang dihadiri BPBD, DLH, Damkar, dan OPD terkait, Kamis (27/2/2025).
Ruang Terbuka Hijau dan Sistem Peringatan Dini
Pemkot juga fokus pada peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penanaman pohon untuk mengurangi aliran permukaan (runoff) dan memperbaiki kualitas udara. Sistem peringatan dini akan dipasang di wilayah rawan seperti Register 17, 19, dan daerah berlereng rendah.
Langkah Tambahan
Selain itu, Pemkot akan membangun embung, sumur resapan, serta jalur evakuasi yang memudahkan warga mengungsi saat banjir terjadi.
“Edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan bahaya tinggal di lereng serta bantaran sungai juga terus kami lakukan,” imbuh Sukarma.
Penanganan Dampak Banjir
Terkait banjir yang telah terjadi, Walikota Eva Dwiana menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu warga terdampak.
“Meskipun ada efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi. Kami manfaatkan dana bantuan tak terduga untuk penanganan darurat,” tutup Sukarma.