LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi…
Kategori: Pemerintahan
Bupati Kaur Temukan Camat Padang Guci Ilir Tidak Hadir, Minta Penjelasan
Kaur – Bupati Kabupaten Kaur, Gusril Pausi, S.Sos, M.Ap, melakukan sidak ke Kantor Camat Padang Guci Ilir pada pagi hari ini. Saat tiba di kantor sekitar pukul 08.45 WIB, Bupati mendapati bahwa Camat Padang Guci Ilir tidak berada di tempat.
Bupati segera meminta penjelasan kepada staf yang bertugas. Menurut keterangan staf, tidak ada informasi mengenai keberadaan Camat. “Kami tidak tahu ke mana Camat pergi, dan tidak ada kabar tentang keberadaannya,” ujar salah satu staf.
Dalam keterangannya, Bupati Kaur menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, Camat harus selalu berada di tempat dan siap melayani masyarakat. “Camat harus menjadi contoh bagi masyarakat dan selalu siap untuk melayani,” tegas Bupati Gusril.
Bupati juga meminta agar Camat Padang Guci Ilir segera kembali ke kantor dan memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya. Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat dan pemberitaan media yang sebelumnya menyoroti kurangnya kehadiran dan kinerja Camat di wilayah tersebut.
Pihak kepala desa di Kecamatan Padang Guci Ilir pun mengonfirmasi bahwa mereka mengalami kesulitan berkoordinasi karena minimnya kehadiran Camat di kantor. Bupati mengimbau seluruh pejabat di Kabupaten Kaur untuk selalu berada di tempat dan siap melayani masyarakat, sebagai contoh nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Bersama-sama kita harus bekerja untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kabupaten Kaur dapat menjadi lebih baik dan maju ke depannya,” pungkas Bupati Gusril.
Safari Ramadhan 1446 H, Pemkot Bandar Lampung Berikan Bantuan dan Imbau Warga Waspada Saat Mudik
Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menggelar Safari Ramadhan 1446 H di dua lokasi, yakni Masjid Al-Mukmin, Kecamatan Sukarame dan Masjid Darul Akhiroh, Kecamatan Labuhan Ratu, pada Minggu (23/3/2025).
Acara ini dihadiri oleh Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, yang didampingi oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum, serta jajaran kepala OPD Pemkot Bandar Lampung, camat, dan lurah setempat.
Silaturahmi dan Kepedulian Pemerintah
Safari Ramadhan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan masyarakat dan pengurus masjid. Walikota Eva Dwiana menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk merasakan kebersamaan dan keharmonisan dengan warga.
“Momentum Ramadhan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” ujar Walikota yang akrab disapa Bunda Eva.
Ia juga mengimbau warga yang akan mudik Lebaran agar melapor kepada RT atau pamong setempat guna memastikan keamanan rumah selama ditinggal pergi.
Bantuan untuk Masjid dan Hadiah Umroh
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan senilai Rp 50 juta untuk masing-masing masjid guna pembelian karpet dan pembangunan masjid. Tak hanya itu, beberapa jamaah juga mendapatkan hadiah umroh dari Walikota.
Selain itu, dilakukan juga penandatanganan prasasti Masjid Al-Mukmin serta penyerahan surat hibah tanah untuk tempat pemakaman umum bagi warga Sukarame.
Buka Puasa Bersama
Setelah seluruh rangkaian acara selesai, kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama, sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur atas kelancaran acara.
Dokumentasi lengkap kegiatan ini dapat dilihat di akun Instagram Kominfo Bandar Lampung.
THR PNS Kaur Cair, TPP Masih Ditunda Hingga Persetujuan Kemenkeu RI
BINTUHAN – Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kaur telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tanpa ada potongan, sesuai dengan ketentuan masing-masing golongan. Penyaluran THR ini dimulai sejak 17 Maret 2025, berdasarkan persetujuan Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos, M.AP. Langkah ini diambil agar PNS dapat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Kabid Perbendaharaan, Leo Tornado, SH, menyatakan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Kaur telah mengajukan pencairan THR, sehingga distribusinya pun telah rampung. “Pencairan THR telah dilaksanakan sesuai dengan besaran gaji tanpa dipotong, sehingga PNS mendapatkan haknya dengan tepat,” ujarnya pada Minggu, 23 Maret 2025.
Sementara itu, tambahan penghasilan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS masih menunggu kepastian. Proses pengajuan TPP, yang mencakup periode Januari hingga Maret 2025, masih dalam proses persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika disetujui, TPP akan dicairkan setelah libur panjang Lebaran, yang dijadwalkan mulai 28 Maret 2025.
Leo Tornado menekankan, “Walaupun THR telah cair, kami mengimbau agar seluruh PNS tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan optimal sebelum masa libur panjang tiba. Kami juga berharap, bagi PNS yang belum menerima TPP, proses persetujuannya segera rampung sehingga tidak mengganggu kesejahteraan pegawai.”
Selain itu, anggaran THR untuk PNS dan PPPK di Kabupaten Kaur mencapai lebih dari Rp 18 miliar, yang merupakan dana penting untuk membantu PNS dalam menghadapi beban kebutuhan di masa Lebaran.
Dengan demikian, meskipun THR telah memberikan bantuan langsung kepada PNS, Pihak pemerintah daerah masih mengantisipasi kepastian pencairan TPP guna mendukung kesejahteraan pegawai secara menyeluruh.
Wagub Jihan Nurlela Tinjau Pasar Murah PW Muslimat NU di Natar
LAMSEL – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meninjau langsung pelaksanaan Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Pengurus…
Komdigi dan Operator Seluler Hadirkan Diskon Internet hingga 50% Saat Mudik Lebaran 2025
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan operator telekomunikasi seluler menghadirkan diskon tarif…
Gubernur Mirza Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang akan Dijadikan Kantor PWNU Lampung
LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua PWNU Lampung Puji Raharjo menandatangani Naskah Perjanjian…
Gubernur Mirza Buka Peluang Kerja Sama Internasional Melalui Program Sister City
LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka peluang kerja sama internasional melalui Program Sister City…
52 Desa di Kabupaten Kaur Terima Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap Pertama
BINTUHAN – Sebanyak 52 desa di Kabupaten Kaur telah mendapatkan rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama. Sementara itu, 140 desa lainnya masih menunggu proses penyelesaian persyaratan sebelum dapat mencairkan dana tersebut.
Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sislan, SE, menjelaskan bahwa pencairan Dana Desa tahun 2025 dilakukan dalam dua tahap, yakni 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada tahap kedua.
“Saat ini, desa-desa sudah bisa mengajukan pencairan Dana Desa karena Peraturan Bupati (Perbup) dan besaran DD sudah ditetapkan. Namun, baru 52 desa yang memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi pencairan,” ujar Sislan, Jumat (21/3/2025).
Desa Diminta Segera Ajukan Pencairan Sebelum Libur Lebaran
Pemerintah daerah mengimbau agar desa yang belum mengajukan pencairan DD segera melengkapi persyaratan sebelum libur Lebaran pada 28 Maret 2025. Jika pengajuan belum dilakukan sebelum libur, maka pencairan baru bisa dilakukan setelah Idul Fitri 1446 H.
“Bagi desa yang sudah mencairkan DD, dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya. Sementara bagi desa yang belum mengajukan, kami harap segera melengkapi dokumen sebelum cuti Lebaran dimulai,” tambahnya.
Anggaran Dana Desa 2025 Mengalami Penurunan
Tahun 2025, total Dana Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Kaur mencapai Rp 138,55 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Desa dengan alokasi DD terbesar tahun ini adalah Desa Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung, yang mendapatkan Rp 1,2 miliar, disusul oleh Desa Muara Dua, Kecamatan Nasal, dengan lebih dari Rp 1 miliar. Sementara itu, Desa Senak, Kecamatan Lungkang Kule, menerima alokasi terkecil, yakni Rp 560 juta.
Secara umum, sebagian besar desa menerima alokasi sekitar Rp 900 juta, yang disesuaikan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta faktor lainnya.
Sislan menegaskan bahwa proses pengajuan pencairan Dana Desa tidak akan dipersulit, selama desa memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami pastikan proses pencairan berjalan lancar bagi desa yang melengkapi persyaratan administrasi. Kami harap seluruh desa segera mengajukan agar program pembangunan desa bisa segera berjalan,” tutupnya.