Wahyu Resmi Nahkodai DPD HIPAKAD Lampung 2025–2030, Prosesi Pelantikan Disaksikan Sejumlah Tokoh Penting

Bandar Lampung — Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Provinsi Lampung untuk periode 2025–2030 digelar dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Dalam acara yang berlangsung di salah satu gedung pertemuan resmi di Bandar Lampung ini, Wahyu resmi dilantik sebagai Ketua DPD HIPAKAD Lampung.

Pelantikan yang juga diisi dengan penyerahan Pataka HIPAKAD ini menjadi simbol pengukuhan amanah organisasi kepada kepengurusan baru. Suasana semakin meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting baik dari unsur militer, pemerintahan, maupun organisasi kemasyarakatan.

Tampak hadir Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M.,

perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPAKAD Agus Miftah Sekjen, Ketua OKK Yohanes Ratag serta para tamu kehormatan dari berbagai organisasi Keluarga Besar TNI (KBT), Kepolisian KBPP Polri Lampung, dan para purnawirawan TNI Angkatan Darat.

Dari unsur pemerintah daerah, acara ini juga mendapat dukungan dan atensi khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Bpk. Dr. Senen Mustakin, S.Sos., M.Si

Dalam sambutannya, Wahyu selaku ketua terpilih menyampaikan tekad untuk membawa HIPAKAD Lampung menjadi garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan serta menjalin kolaborasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

“Kami berkomitmen menjadikan HIPAKAD sebagai wadah yang kuat dalam membina generasi muda berjiwa nasionalis serta terus menjaga tali silaturahmi antar keluarga besar TNI,” tegas Wahyu.

Sementara itu, Danrem 043 Garuda Hitam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat para pengurus baru HIPAKAD Lampung. Ia juga memberikan arahan penting agar seluruh jajaran pengurus mampu menjalankan roda organisasi secara mandiri dan profesional, serta tidak terlibat dalam politik praktis.

“HIPAKAD harus menjadi organisasi yang berdiri tegak di atas nilai-nilai pengabdian dan nasionalisme. Tetap jaga netralitas dan jangan sampai terseret dalam dinamika politik praktis. Fokuslah pada pembinaan generasi muda dan penguatan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Danrem.

Dengan pelantikan ini, HIPAKAD Lampung siap melanjutkan kiprahnya sebagai bagian dari kekuatan moral dan sosial dalam menjaga keutuhan NKRI serta mendukung program-program pembangunan daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

Berkunjung Ke Kementerian PKP Parosil Usulkan 3000 Rumah Tidak Layak Huni

Lambar – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengunjungi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KemenPKP) Republik Indonesia…

DWP Provinsi Lampung Dikukuhkan, Siap Wujudkan Perempuan “Sehat dan Berdaya”

LAMPUNG – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada bersama Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi…

Pemkab Lambar ikuti Verifikasi Hybrid KemenPPPA Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2025

LAMBAR – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak…

Pemkab Lambar ikuti Verifikasi Hybrid KemenPPPA Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2025

LAMBAR – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak…

Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum Persani Lampung Periode 2025-2029

LAMPUNG – Ibu Purnama Wulan Sari Mirza terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persani Lampung periode…

Bupati Parosil Mabsus: MUI Harus Jadi Mitra Pemerintah dan Penjaga Kondusifitas Keagamaan

Lampung Barat – Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung…

Tanggap Bencana, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Ambil Langkah Cepat Atasi Longsor di Way Tenong

WAY TENONG — Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, turun langsung ke lokasi bencana longsor yang terjadi…

Genangan Air di Jalan Yos Sudarso, Pemkot Minta BPJN Ambil Peran

Bandar Lampung – Banjir melanda sejumlah titik di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Genangan air setinggi 30 cm membuat jalan terhambat dan arus lalu lintas terganggu pada Selasa (13/05/2025).

Tim reaksi cepat Pemerintah Kota Bandar Lampung langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penyedotan air dengan alat pompa alkon. Namun, hingga air surut, tidak ada satu pun perwakilan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung yang datang untuk membantu.

“Jalan ini adalah kewenangan Balai. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu meminta agar saluran air di sepanjang jalan ini dibersihkan,” kata Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Selasa (13/05/2025).

Eva menyayangkan kurangnya perhatian dari BPJN Lampung dalam mengatasi bencana banjir di kota ini. Ia menambahkan bahwa hujan deras yang terjadi pada sore hari hanya menyebabkan genangan air di Jalan Yos Sudarso.

“Kolaborasi sangat penting dalam mengurangi dampak bencana banjir. Pemerintah Kota sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, tetapi kami berharap BPJN dapat lebih aktif bekerja sama,” tambah Eva Dwiana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, juga menegaskan pentingnya kerjasama antara Pemkot dan BPJN Lampung untuk melakukan normalisasi saluran air di wilayah tersebut.

“Saya dan Pak Camat sudah sering meminta bantuan BPJN Lampung, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan yang serius,” ujar Dedi Sutioso.

Bandar Lampung Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat, Fokus Bantu Anak Miskin

BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri kegiatan kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf, dalam rangka peninjauan langsung calon siswa program Sekolah Rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan ini berlangsung di Gang Turunan, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, pada Senin (12/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Untuk anak-anak tidak mampu di Bandar Lampung, tentu kita usulkan semuanya ke Kementerian Sosial. Keputusan tetap di tangan pemerintah pusat, namun kami siap mendukung dan menjalin kolaborasi dengan semua pihak,” ujar Eva.

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan akan mulai berjalan pada Juli 2025, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa akan menjalani tahap matrikulasi dan orientasi sebelum memulai pembelajaran formal yang mengacu pada kurikulum dari Kementerian Pendidikan. Program ini juga memberikan perhatian khusus pada penguasaan bahasa Inggris, bahasa Arab, serta pendidikan karakter.

Eva Dwiana menjelaskan bahwa seluruh arahan dari Kementerian Sosial terkait pendataan calon siswa miskin dan miskin ekstrem telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kota.

“Kami ingin sebanyak mungkin anak-anak yang layak mendapatkan kesempatan ini. Insya Allah dengan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, kita bisa menjangkau lebih luas,” tambahnya.

Melalui dukungan lintas sektor dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam menghadirkan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali latar belakang ekonomi mereka.