WAY KANAN – Dugaan tindakan kekerasan fisik oleh oknum guru berinisial DM terhadap siswa kelas IV…
Kategori: Lampung
Ditandai Pemukulan Bola Tenis, Wali Kota Metro Buka COPPA Tenis Turnamen
Metro | Walikota Metro Bambang Iman Santoso melakukan pemukulan bola tenis pertama tanda dimulainya COPA Tenis Turnamen yang digelar Marri Tenis Club Metro, di lapangan tenis Garuda Yosodadi Metro Timur, Jumat, (25/4/2025).
Tampak hadir pada pembukaan COPPA Tenis Turnamen tersebut, Kadis Porapar Trihendriyanto, Ketua KONI Kota Metro Ampian Bustami, ketua Pelti Abdul Haris dan para insan pecinta tenis lapangan se-Kota Metro.
Dikatakan Ketua Marri Tenis Club Metro Randra Algifari Djaiz dalam laporannya bahwa COPPA Tenis Turnamen merupakan kejuaraan tenis perorangan ganda putra dan ganda putri non prestasi Se-Lampung.
“Turnamen ini diikuti peserta untuk ganda putra 58 pasang atlet dan ganda putri 23 pasang atlet, dengan jadwal pelaksanaan tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025, yang diselenggarakan di Lapangan Garuda, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur,” ucap Agi, sapaan akrab Ketua Marri Tenis Club Metro.
Agi juga menjelaskan pada event turnament tersebut memperebutkan hadiah berupa Trophy dan Voucher untuk yang juara, dengan harapan adanya event-event di Kota Metro mampu menjaring bakat dan bibit Atlet olahraga terutama tenis lapangan.
“Semoga dengan adanya event ini, kita jalin silaturahmi antar insan tenis dan mampu mencetak bibit atlet prestasi, terutama dalam bidang pertenisan. Tak lupa saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan para donatur, sponsor untuk hadiah dan seluruh panita pelaksana, sehingga turnamen ini bisa terlaksana, terakhir selamat bertanding dan junjung sportivitas,” ujar Agi.
Sementara, Ketua KONI Metro, Ampian Bustami, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Marri Tennis Club.
“Ya kita dukung, dan harus kita support kegiatan ini, yang diinisiasi oleh anak-anak muda dalam Club Marri Tenis, sehingga diharapkan mampu mencetak prestasi dan membanggakan Kota Metro,” ujar Ampian.
Pada kesempatan yang sama Walikota Metro Bambang Iman Santoso dalam sambutannya menyampaikan bahwa turnamen olahraga permainan bola tenis lapangan, selain silaturahmi juga membuat badan kita menjadi bugar, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengembangkan bakat dan kemampuan.
“Mari meraih prestasi setinggi mungkin, namun jangan lupakan sportifitas, karena kemenangan tanpa sportifitas tidak akan berharga sedikit pun. Demikian pula dengan kekalahan yang dialami namun dengan sportif akan memberikan penghargaan yang berharga dan menumbuhkan semangat untuk berusaha dan berlatih lebih keras lagi agar dapat meraih kesuksesan di ajang turnamen berikutnya, jadikanlah kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda,” ucap Bambang.
Terakhir, ia menambahkan dengan adanya event perlombaan tenis, diharapkan dapat menciptakan prestasi-prestasi yang mampu mengharumkan Kota Metro.
“Selamat bertanding untuk seluruh atlet peserta, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hidayah dan lindunganNya kepada kita semua,” pungkas Bambang. | (Arif).
Pemeliharaan dan Pembabatan Rumput Jaringan Irigasi Dinas PSDA Lampung Rp 12,3 Miliar Dikritik: Membebani Keuangan Daerah
Lampung – Jaringan Pemerhati Anggaran Lampung (JPAL) mengkritik realisasi anggaran Pemeliharaan dan Pembabatan Rumput Jaringan Irigasi Dinas PSDA Provinsi Lampung tahun 2024 yang mencapai Rp 12.398.743.000. Anggaran ini dinilai berlebihan dan membebani keuangan daerah.
Menurut JPAL, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran ini, yang mencakup pemeliharaan di 19 titik lokasi dengan luas total 17.440 ha dan panjang saluran primer 75,102 km. Beberapa contoh kegiatan tersebut antara lain:
-
Pemeliharaan rumput jaringan irigasi Way Padang Ratu (11 km) dengan anggaran Rp 761.040.000.
-
Pemeliharaan rumput jaringan irigasi Way Semangka (20,023 km) dengan anggaran Rp 650.720.000.
-
Pemeliharaan rumput jaringan irigasi Way Kandis (4,509 km) dengan anggaran Rp 239.770.000.
-
Pemeliharaan rumput jaringan irigasi Way Ketibung (19,250 km) dengan anggaran Rp 1.344.070.000.
JPAL mencatat bahwa ada indikasi kebocoran anggaran yang mencapai Rp 9.833.743.000 per tahun, yang diduga akibat penggelembungan anggaran (mark-up) di atas batas harga standar.
“Jika kita hitung biaya untuk pemeliharaan per titik, seharusnya hanya sekitar Rp 135 juta. Misalnya, tarif potong rumput sekitar Rp 2.500 per m², dengan mesin yang dapat memotong 150 meter per hari, maka biaya per harinya sekitar Rp 375.000, sudah termasuk transportasi dan bahan bakar,” ujar Ketua JPAL, Junaidi, SH, pada Jumat (22/04/2025).
JPAL mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa pejabat Dinas PSDA Provinsi Lampung yang terlibat dalam pengelolaan anggaran ini, yang dinilai telah menghamburkan uang negara dengan angka yang fantastis.
“Saya sangat prihatin melihat anggaran sebesar Rp 12 miliar hanya untuk pembabatan rumput. Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk masyarakat miskin atau peningkatan kualitas SDM, pasti akan lebih bermanfaat,” ungkap Junaidi.
Selain itu, terdapat juga dugaan penyalahgunaan anggaran dalam 20 paket proyek angkutan dan galian lumpur jaringan irigasi yang mencapai Rp 3.038.313.800, yang dicurigai sebagai lahan korupsi oleh oknum pejabat Dinas PSDA.
Pihak terkait, termasuk Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, diharapkan memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai isu ini.
(Tim)
Ini Jadwal Pemprov Lampung Pemutihan Pajak Kendaraan, Mulai 1 Mei Hanya Bayar 1 Tahun Berjalan
Bandar Lampung | Pemerintah provinsi Lampung mulai 1 Mei 2025 mendatang menggelar pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada tinjauannya ke Samsat Driver Thru.
“Pemerintahan Provinsi Lampung akan menggelar pemutihan pajak secara serentak di Provinsi, ini salah satu persiapan kami dalam pemutihan pajak,” ucap Rahmat Mirzani, Kamis (17/4/2025).
Program ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat karena pembayaran pajak yang dikenakan hanya 1 tahun berjalan.
“Pemutihan ini full seluruhnya roda dua, roda empat semuanya hanya bayar 1 tahun berjalan. Berapa tahunpun menunggak,” ujar Mirza.
Mirza mengatakan masyarakat Lampung dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya mengingat tahun 2026 kepolisian akan menerapkan aturan penghapusan kendaraan yang mati pajak.
Berikut informasi lengkap pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung
Waktu Pelaksanaan Pemutihan:
1 Mei 2025 sd 31 Juli 2025
Ruang Lingkup Pemutihan:
Penghapusan seluruh Pokok Tunggakan dan Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) / Bayar 1 (satu) Tahun Berjalan
Penghapusan Denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Tahun lalu dan tahun-tahun lalu
– Tempat Layanan Pemutihan:
Seluruh Samsat Induk dan Samsat Unggulan (Samling, Samsat Mall, Drive Thru, Kontainer, Samsat Desa)
277 BUMDES melalui aplikasi e-Samdes
Samsat Elektronik (SIGNAL, E-SAMDES, E-SALAM)
– Persyaratan Pemutihan:
PENGESAHAN TAHUNAN
Identitas diri (e-KTP) atau pengantar instansi/perusahaan;
STNK asli; dan
TBPKP asli
Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan
– PERPANJANG STNK
Identitas diri (e-KTP) atau pengantar instansi/perusahaan;
STNK asli,
TBPKP asli;
Bukti cek fisik (kendaraan wajib hadir)
BPKB asli; dan
Risalah lelang (khusus untuk kendaraan hasil lelang)
Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan.| (Red).
Lampung Siap Hadapi Dampak Kebijakan Tarif Impor Baru AS
Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi dampak ekonomi akibat kebijakan tarif impor…
Gubernur Lampung Tegaskan TNBBS Tak Boleh Alih Fungsi: Warisan Dunia Harus Dijaga
Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak boleh dialihfungsikan menjadi areal perkebunan maupun pemukiman. TNBBS merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya.
“Ini adalah warisan dunia, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya,” ujar Gubernur saat diwawancarai di Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/4/2025).
Gubernur yang akrab disapa Kyai Mirza itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menerima berbagai laporan dari pihak TNBBS mengenai persoalan yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Menurutnya, persoalan di TNBBS sangat kompleks, mulai dari konflik agraria, pembayaran pajak, hingga keberadaan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di dalam kawasan. Pemerintah saat ini sedang mendalami asal-usul para perambah yang disebut berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Semendo, Banten, dan Bengkulu.
“Kalau warga Lampung asli yang sudah hidup turun-temurun di sana, mereka justru tahu bagaimana hidup berdampingan dengan gajah dan harimau tanpa saling mengganggu. Mereka menghormati alam,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa yang menjadi persoalan besar adalah adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pendatang. “Warga lokal sudah paham kawasan ini tidak boleh diganggu, karena merupakan kawasan konservasi dunia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang kini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan TNBBS merupakan perambah. Tipologi masyarakat pun beragam—ada yang berasal dari Lampung Barat dan ada pula yang dari luar daerah.
“Beberapa bahkan mengklaim telah membayar pajak dan menolak keluar dari kawasan. Padahal, berdasarkan aturan, tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” jelas Ismanto.
Ismanto mengungkapkan, berdasarkan citra satelit yang diterima pihaknya, terdapat sekitar 21 ribu hektare lahan dalam kawasan TNBBS yang terdampak aktivitas manusia. Dari luasan tersebut, teridentifikasi sekitar 1.962 gubuk yang tersebar di dalam kawasan. Saat ini, pihak Balai Besar tengah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan fisik gubuk-gubuk tersebut.
Terkait pengawasan, Ismanto mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel membuat pengawasan tidak bisa dilakukan selama 24 jam penuh. Meski demikian, patroli rutin tetap dilakukan dengan melibatkan TNI dan pihak terkait lainnya.
Ia juga menyinggung soal konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya harimau. Menurutnya, sebagian besar insiden tersebut terjadi di dalam kawasan taman nasional.
“Kami terus menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, agar tidak terjadi lagi, terutama di wilayah penyangga. Karena kawasan ini adalah bagian dari situs warisan dunia, kami sangat berharap dukungan semua pihak untuk menjaga kelestariannya,” pungkasnya. (Aris)
DPRD Lampung Bahas Jadwal Pelantikan Abdul Aziz Gantikan Yus Bariah Lewat Rapat Banmus
Lampung – DPRD Provinsi Lampung melalui Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat untuk menetapkan jadwal pelantikan Abdul Aziz sebagai anggota DPRD menggantikan Yus Bariah. Rapat dijadwalkan berlangsung Senin, 14 April 2025, pukul 13.30 WIB.
Pergantian antar waktu (PAW) ini dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-2037 Tahun 2025 terkait pergantian anggota legislatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Lampung.
“Ibu Yus Bariah akan digantikan oleh Pak Abdul Aziz dari PKB. Penentuan hari pelantikan akan diputuskan dalam rapat Banmus hari ini,” ujar Kepala Bagian Persidangan DPRD Lampung, Ibnu Hajar, seperti yang dikutip dari rmollampung.id.
Sementara itu, proses PAW anggota DPRD dari Fraksi PAN masih menunggu Surat Keputusan Mendagri dan disebut masih berada di meja Staf Khusus Kemendagri.
PKB Dapil Lampung Timur dan Dinamika Internal Partai
Pada Pemilu 2024 lalu, PKB meraih dua kursi DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Lampung Timur. Suara terbanyak diraih oleh Sasa Chalim—adik Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim—dengan 15.837 suara. Disusul Yus Bariah, istri mantan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, dengan 13.770 suara.
Namun, kursi yang sebelumnya diisi Yus Bariah akan berpindah ke Abdul Aziz, yang hanya memperoleh 3.018 suara dan berada di posisi kelima terbanyak di internal PKB Dapil 8.
Adapun dua nama lainnya, yakni Noverisman Subing (13.120 suara) dan Binti Amanah (12.388 suara), disebut telah diberhentikan dari PKB sejak November 2024. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Fraksi PKB DPRD Lampung maupun dari DPW PKB Lampung mengenai alasan pemberhentian keduanya.
Tokoh Masyarakat Lampung Bahas Tantangan Infrastruktur dan Ekonomi di Lamban Sabah
LAMPUNG – Sejumlah tokoh masyarakat Lampung berkumpul di Lamban Sabah untuk membahas sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi oleh Provinsi Lampung, dengan fokus utama pada isu infrastruktur dan ekonomi. Diskusi yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) ini dihadiri oleh berbagai pemimpin dan ahli dari berbagai sektor yang memberikan pandangan serta masukan untuk kemajuan daerah.
Dalam diskusi tersebut, Mukhlis Basri, Anggota DPR-RI Komisi 5, menyoroti kondisi infrastruktur di Lampung yang masih membutuhkan perhatian besar. Ia mengungkapkan banyaknya jalan di kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung yang dalam kondisi rusak parah, terutama di Kabupaten Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Barat. “Kondisi jalan yang rusak ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah,” ujar Mukhlis. Ia juga mengingatkan bahwa hanya APBN yang dapat menangani jalan nasional, sementara defisit APBD Lampung yang mencapai 1,8 triliun rupiah menambah tantangan.
Mukhlis juga mengungkapkan pentingnya perbaikan jalan antara Liwa dan perbatasan Sumatera Selatan, serta jalan dari Way Heni ke Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, proyek jalan inspeksi di daerah tersebut yang dijalin antara Pemda Lampung Barat dan pihak BBTNBBS pada 2012 memiliki potensi besar untuk mendukung konservasi hutan.
Di bidang ekonomi, Andi Desfiandi, Penasehat Apindo Lampung, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan ekonomi yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat tumbuh lebih baik. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi, belanja modal pemerintah, dan investasi. Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan justru berpengaruh buruk terhadap daya beli masyarakat, apalagi di tengah gejolak pasar modal yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ari Meyzari, Ketua Apindo Lampung, menambahkan bahwa terbatasnya perputaran uang di Lampung serta ketatnya persaingan menjadi tantangan besar bagi perekonomian daerah. Meski demikian, ia memberikan apresiasi atas upaya Pemprov Lampung dalam mendorong perkembangan daerah. “Penting untuk terus mengidentifikasi masalah dan mencari solusi tepat untuk setiap sektor,” ujarnya.
Ardiansyah, seorang pemerhati sosial, juga menyoroti defisit anggaran daerah dan capaian PAD yang masih belum maksimal. Ia menyarankan agar kebijakan infrastruktur, khususnya terkait jalan, lebih transparan dan dipublikasikan agar masyarakat dapat lebih memahami dengan jelas.
Apriyan Sucipto SH MH, Wakil Sekretaris TP Sriwijaya Lampung, turut memberikan masukan terkait sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan tanaman Kaliandra, yang dapat dijadikan bahan pengganti batubara yang lebih ramah lingkungan.
Diskusi yang diinisiasi oleh Junaedi (Minang Indah) dan Anggota Apindo Lampung ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting lainnya, seperti Adi Susanto, Junaidi Ismail (Koordinator Poros Wartawan Lampung), Anton dari KPU Lampung Utara, Hevson Anggota DPRD Lampung Timur, serta sejumlah peserta lainnya.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Lampung, terutama di sektor infrastruktur dan ekonomi. Para peserta sepakat bahwa kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah. (*)
Bupati Tinjau Arus Lalu Lintas dan Destinasi Wisata di Masa Lebaran Guna Pastikan Kenyamanan dan Keamanan Pengunjung
Pesawaran – Dalam rangka memastikan kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan wisatawan selama libur Lebaran 2025, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, melakukan peninjauan di beberapa pos pengamanan dan destinasi wisata di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran pada Rabu (2/4/2025).
Bupati meninjau tiga pos pengamanan utama, yakni Pos Pengamanan Ketapang, Pos Pengamanan Simpang Mutun Dalam, dan Pos Pengamanan Simpang Mutun. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten Pemerintahan & Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik, Kepala BPBD, Plt. Kasat Pol PP, Kepala Bependa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kominfotiksan, serta beberapa kepala bagian, Camat terkait dan Kepala Desa.
Berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, Bupati Dendi Ramadhona menyampaikan bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang menuju destinasi wisata di Pesawaran. Meskipun demikian, arus lalu lintas tetap ramai lancar dan tidak terjadi kemacetan yang signifikan.
“Kami sejak pagi memantau langsung arus kendaraan menuju destinasi wisata di Pesawaran. Memang ada peningkatan, tetapi tetap dapat dikendalikan dan berjalan lancar,” ujar Bupati Dendi.
Di Dermaga Ketapang, Bupati juga meninjau wisatawan yang hendak menyeberang, baik dari dalam maupun luar Lampung. Bupati turut memastikan kelengkapan dan standar keamanan kapal, kapasitas penumpang, serta berinteraksi langsung dengan wisatawan dan penyedia jasa penyebrangan kapal.
Kepada para pengunjung, Bupati mengimbau agar dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ia juga meminta kepada petugas di lokasi wisata untuk menyediakan tempat sampah yang memadai.
Bupati Dendi menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI dan Polri yang telah berperan dalam menjaga kelancaran arus mudik dan wisata, sehingga tidak terjadi kepadatan yang menghambat mobilitas masyarakat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sejak awal untuk memastikan lalu lintas mudik dan wisata tetap lancar. Di beberapa destinasi memang terjadi kepadatan pengunjung, tetapi masih bisa dikendalikan dengan baik,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pengunjung wisata dan pengguna jalan agar tetap waspada, menjaga kesehatan, dan mengutamakan keselamatan. Ia menegaskan bahwa kendaraan yang tidak sesuai kriteria, seperti bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut penumpang, sebaiknya tidak digunakan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Kapolres Pesawaran Maya Henny Hitijahubessy, menambahkan bahwa pihaknya telah mengimbau pengendara sejak jauh hari melalui media sosial, media cetak, dan pemasangan spanduk agar selalu menaati aturan lalu lintas.
“Kami terus mengingatkan baik pemudik maupun wisatawan yang datang ke Pesawaran untuk selalu mengikuti peraturan lalu lintas serta arahan petugas di lapangan,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga barang bawaan dan selalu mengawasi anak-anak saat berwisata. Penggunaan bak terbuka untuk mengangkut orang tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
“Kendaraan bak terbuka sangat berbahaya, jika terjadi manuver mendadak, penumpang di bak belakang bisa terlempar dan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, setiap pos pengamanan, termasuk di Mutun dan Ketapang, telah diinstruksikan untuk memutar balik kendaraan yang melanggar aturan ini,” jelasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian, diharapkan arus mudik dan wisata di Pesawaran selama Lebaran 2025 tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan. (Rahma/Ihwan)
Layanan Kesehatan 24 Jam, Pemerintah Kota Metro Luncurkan Tim Ambulans Gercep
LAMPUNG7COM – Metro | Guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat disaat libur lebaran dimana kerap diwarnai dengan lonjakan kebutuhan layanan medis, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Ahmad Yani meluncurkan Tim Ambulans Gercep (Gerak Cepat).
Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan secara cepat dan tepat, terutama di situasi darurat.
Dengan menyiagakan tiga unit ambulans yang beroperasi 24 jam dan berposko di kawasan Taman Merdeka, tim ini bertugas memberikan pertolongan pertama dan evakuasi medis bagi warga yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kota Metro, Eko Hendro Saputra bahwa program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Jadi, kita dekatkan lagi akses layanan kepada masyarakat Kota Metro. Tiga mobil ambulans akan standby 24 jam di beberapa titik strategis. Ambulans ini disiagakan khusus untuk tim Gercep,” ucap Eko, saat dikonfirmasi awak media usai merilis program tersebut di Taman Merdeka, Jum’at (28/3/2025).
Menurutnya, kunci keberhasilan program ini adalah kecepatan respons. Oleh karena itu, Dinkes juga telah mengaktifkan Call Center 119 yang siap menerima laporan masyarakat kapan saja.
“Begitu ada laporan, kami pastikan ambulans segera ke lokasi. Ini bagian dari komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi warga, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan,” ucap Eko.
Selain itu, program ini juga selaras dengan visi-misi Wali Kota Metro dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Kesehatan adalah hak semua warga. Karena itu, melalui program ini, kami memastikan bahwa siapa pun yang membutuhkan bantuan medis akan mendapatkan layanan dengan cepat dan profesional,” imbuh Eko.
Peluncuran Tim Ambulans Gercep juga menjadi bagian dari dukungan Pemkot Metro terhadap Operasi Ketupat Krakatau 2025, yang bertujuan mengamankan arus mudik dan balik Lebaran.
“Dengan mobilitas masyarakat yang meningkat, risiko kecelakaan lalu lintas dan kondisi medis darurat juga lebih tinggi. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas terkait untuk memastikan kesiapan layanan medis di lapangan,” ujar Dr. Eko.
Selain ambulans dan tenaga medis, Kota Metro juga telah mengoptimalkan 9 rumah sakit dan 11 puskesmas sebagai bagian dari jaringan layanan kesehatan yang siap melayani masyarakat selama Lebaran.
Program Ambulans Gercep juga melibatkan RSUD Ahmad Yani Metro sebagai pusat koordinasi layanan medis darurat.
Dikatakan direktur RSUD Ahmad Yani, Fitri Agustina menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tenaga medis dan fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional tim ambulans.
Selain ambulans, RSUD Ahmad Yani juga telah menyiapkan tim medis yang bertugas selama libur Lebaran. Sekitar 50 dokter, termasuk dokter spesialis dan dokter umum, akan standby selama 24 jam.
“Kami bersinergi dengan Dinkes Metro dalam tim reaksi cepat ini. Kami memastikan dokter-dokter kami siap menangani pasien di IGD dan ruang rawat inap. Masyarakat tidak perlu khawatir, layanan kesehatan tetap berjalan normal selama libur Lebaran,” ucap Fitri.
Kehadiran Tim Ambulans Gercep mendapat sambutan positif dari warga Kota Metro. Dewi Rahmawati (36), seorang warga Metro Pusat mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis darurat.
“Dulu kalau butuh ambulans harus tunggu lama, sekarang ada yang standby dan bisa dihubungi langsung. Ini sangat membantu, apalagi di masa liburan seperti ini. Terima kasih Pak Walikota Metro, kami benar-benar sangat membutuhkan terobosan yang seperti ini,” kata Dwi.
Hal senada juga disampaikan oleh Sugeng (45), seorang pemudik dari Jakarta yang merasa lebih tenang dengan adanya layanan ini.
“Saya mudik ke Metro setiap tahun, dan tahu sendiri kalau pas Lebaran sering ada yang sakit mendadak atau kecelakaan. Dengan adanya ambulans yang selalu siap, kami sebagai pemudik merasa lebih aman,” ucap Sugeng.
Langkah inovatif Pemkot Metro ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat, bahkan di masa liburan.
Dengan adanya Tim Ambulans Gercep, warga Metro kini memiliki akses layanan medis yang lebih mudah, cepat, dan profesional.
Pemkot Metro berharap program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menjadi model pelayanan kesehatan darurat yang bisa diterapkan di daerah lain. | (Red).