Kategori: Hukum

LAMPUNG7COM – Metro | Setelah berpolemik akhirnya Pemerintah Kota Metro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro bersama Bagian Hukum pemerintah setempat, melakukan penyegelan proses renovasi alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel.

Penghentian tersebut berdasarkan surat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Nomor: 100.3.12/44/SETDA/03/2025, yaitu Pemberitahuan Pemberhentian Pekerjaan Rencana Pembangunan Hotel

Kepala Satpol PP Kota Metro, Jose Sarmento mengungkapkan, dalam kesempatan tersebut, pihaknya bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melakukan penghentian proses renovasi alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel.

“Setelah itu berproses, baru diberitahukan lah surat pemberhentian. Dan surat pemberitahuan itu sudah seminggu yang lalu sudah diberitahukan, dan sudah diterima juga oleh pengembang, dan hari ini tentu surat pemberhentian juga dari pemerintah Kota Metro sudah dilayangkan juga. Sehingga hari ini juga kami mengambil langkah yaitu untuk melakukan penghentian sesuai dengan surat yang dilayangkan,” ucap Jose, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan, selama proses penghentian, tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan.

“Selama penghentian ini, tidak boleh ada aktivitas di luar daripada itu. Nanti kalau toh memang misal ini, nanti pengembang berkomunikasi dengan tim teknis untuk pembahasan lebih lanjut,” kata Jose.

Terkait sanksi yang diberikan, dia menyebut prosesnya harus melalui kajian hukum dahulu.

“Itu nanti prosesnya melalui kajian hukum. Yang jelas hari ini kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penghentian,” ucapnya.

Kemudian, terkait dengan pengrusakan trotoar, Jose mengatakan, pihak pengembang telah memperbaikinya.

“Jadi itu terkait dengan pengrusakan segala macam itu, kita lihat dari investor terutama dalam hal ini pengembang. Itu awal pertama dari pemagaran mengganggu fasilitas umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban. Kemudian, kita datang itu langsung dibongkar. Kita lihat itikad baik daripada mereka,” kata Jose.

“Kemudian ada kerusakan juga di situ, dan kami memberikan surat teguran, dan juga langsung diperbaiki. Kalau untuk sanksinya, kan kita sudah melihat itikad baiknya, mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka, mentaati aturan. Yang penting ada itikad baiknya, itu sudah diperbaiki, kita boleh lihat sama-sama, kami juga sudah pantau itu,” tambah Jose.

Sementara, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Fachruddin menyampaikan, dalam kesempatan tersebut, Bagian Hukum sudah melayangkan surat penghentian renovasi alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel kepada pihak pengembang.

“Untuk Surat Penghentian nya yaitu, Nomor: 100.3.12.44/SETDA/03/2025, yang berbunyi menghentikan pembangunan perencanaan ruko menjadi hotel. Kemudian tidak bisa dilanjutkan hingga perizinan perjanjian dan persyaratannya semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Fachruddin.

Dia menyebut, semula bangunan ruko tersebut tidak ada masalah. Namun, setelah adanya renovasi alih fungsi tersebut, artinya harus mengikuti sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ini sudah sesuai dengan aturan tadinya, artinya ruko ini enggak ada masalah. Tetapi pada saat diganti ini (alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel red), itu harus sesuai dengan aturan,” pungkas Fachruddin. | (Rio).

LAMPUNG7COM – Metro | Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, terkesan saling lempar menyikapi polemik alih fungsi Ruko Sudirman.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Metro Fachruddin, yang memiliki kewenangan terkait pelanggaran undang-undang pada polemik proses alih fungsi Ruko Sudirman enggan bicara.

“Ke pak Assisten saja. Enggak berani, maaf maaf maaf, enggak berani ngomong. Nanti takut blunder lagi. Pokoknya ke pak Assisten atau ke pak Sekda saja langsung,” kata Fachruddin, saat dikonfirmasi proses surat pemberhentian alih fungsi Ruko Sudirman, Senin (20/1/2025).

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi terkait nomor surat, ia mengungkapkan, nomor surat belum ada, karena belum ditandatangani.

“Belum ada nomor surat kalau belum ditandatangani,” ucap Fachruddin.

Begitu pula dengan Kepala Satuan Polisi pamong Pamong Praja (Satpol-pp) Kota Metro.

“Suratnya belum di tanda tangani walikota. Jadi kami masih nunggu,” kilah Jose.

Sebelumnya, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Yerri Ehwan mengaku belum mengetahui sejauh mana proses surat penghentian alih fungsi Ruko Sudirman yang dibuat oleh Bidang Hukum pemerintah setempat.

“Terkait surat, terus terang saya tidak mengikuti sampai pada posisi yang mana. Coba nanti konfirmasi ke Kabag Hukum, karena kemarin masih minta tanda tangan pimpinan,” ujar Yerri. | (Red).

LAMPUNG7COM – Metro | Merebak isu kontraktor pengerjaan Proyek Long Segment peningkatan rekonstruksi rigid beton dan pelebaran jalan DR. Soetomo, baru mengembalikan uang negara sebesar Rp 10 juta per- September 2024 lalu.

Padahal, hasil BPK kerugian negara akibat pengerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume mencapai Rp 477 juta lebih.

Terkait temuan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Roby Kurniawan, memastikan bahwa pihak rekanan proyek bersikap kooperatif.

“Pihak rekanan telah menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan temuan BPK,” ujar Robby Kurniawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Jumat (17/1/2025) sore kemarin.

Roby menjelaskan, pengembalian kerugian negara itu merupakan langkah untuk menindaklanjuti hasil audit BPK yang menemukan adanya persoalan dalam pembangunan rigid beton di Jalan DR. Soetomo.

Menurutnya, pihak rekanan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin.

Proyek peningkatan jalan DR. Soetomo ini sendiri merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur strategis di Kota Metro, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan guna menunjang mobilitas warga.

Namun, polemik yang muncul akibat temuan BPK sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

“Langkah yang kami ambil ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” pungkas Robby.| (Red).

LAMPUNG7COM – Metro | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro, setiap tahunnya rutin menganggarkan ratusan juta untuk alokasi pemeliharaan gedung.

Sayangnya, alokasi anggarannya terkesan tidak transparan.

Kegiatan rutin yang dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Metro itupun tidak jelas pengerjaannya, apakah melalui mekanisme swakelola atau di pihak ketigakan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Metro, Ika Yuniarti mengaku tidak mengetahui pagu anggaran serta mekanisme pengerjaan dalam kegiatan rutin pemeliharaan gedung di kantornya itu.

“Anggaran yang diperlukan untuk renovasi gedung di tahun 2023 Saya tidak tahu. Itu tidak banyak, Karena kalau gedung memang harus diperbaiki, mana yang bocor-bocor ditambal, mana yang tidak dapat berfungsi baik itu diperbaiki,” ucap Ika, Rabu (15/1/2025).

Sementara, pihaknya juga tidak tahu secara rinci anggaran rutin pemeliharaan gedung kantor Bappeda pada tahun 2024 lalu.

“Di tahun 2024 tidak ada pengecatan. Kenapa, pengecetan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Untuk anggarannya sendiri saya tidak ingat,” ujar Ika.

Dirinya pun menerka-nerka pagu dan alokasi anggaran rutin pemeliharaan gedung tersebut.

“Untuk global anggaran di Bappeda hanya kisaran 50- an jutaan. tahun 2024 ada pemeliharaan taman anggarannya kisaran 3 juta sampai 5 juta. Seperti kamar mandi anggarannya kisaran 8 jutaan. Untuk yang bocor-bocor, jumlahnya tidak terlalu banyak,” ucap Ika.

Ika Yuniarti juga menjelaskan, rehab atau perawatan gedung tersebut setiap tahun bertujuan untuk pemeliharaan.

“Terkait pemeliharaan gedung, memang sudah rutin untuk kantor yang sifatnya reguler. Beberapa pekerjaan yang memang ada kerusakan. Nah, itu yang kita tanganin secara rutin, dan untuk anggarannya sendiri itu sesuai kebutuhan,” tambah Ika.

Sementara itu, menurut sumber data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) APBD Kota Metro, pagu anggaran pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor Bappeda Kota Metro untuk tahun 2022 sebesar Rp. 85.172.000.

Pada tahun 2023 lalu, Rehab Taman Kantor Bappeda Kota Metro sebesar Rp. 30.000.000., Paving Blok sebesar Rp. 46.054.280. Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor Bappeda sebesar Rp. 200.000.000.

Lalu, Pemeliharaan Gedung Rp. 421.488.000, Rehabilitasi Gedung Rp. 200.000.000. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( Bappeda Kota Metro) sebesar Rp. 213.912.000. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bappeda Kota Metro) sebesar Rp. 430.000.000.

Adapun di tahun 2024 lalu. Bappeda Kota Metro membagi beberapa kegiatan pemeliharaan rutin Rehabilitasi Gedung Aula Lantai ll Bappeda sebesar Rp. 186.000.000. Lalu Pemeliharaan Bangunan sebesar Rp. 95.510.000. Pemeliharaan Bangunan lainnya sebesar Rp. 11.100.000. Pemeliharaan Bangunan Rp. 10.000.000. Pemeliharaan Bangunan Rp. 22.956.000.| (Red).