Penulis: admin

Uncategorized

Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional sebagai Fondasi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus melaju untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025. Sebagai bagian dari langkah besar ini, pada 100 hari masa pemerintahannya, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan yang terdiri dari pembangkit listrik, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi. Acara peresmian berlangsung pada Senin (20/01) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, yang juga mencatatkan rekor sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan sektor ketenagalistrikan adalah kunci untuk mewujudkan swasembada energi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan total kapasitas pembangkit mencapai 3.222,75 MW, proyek ini bertujuan untuk menciptakan pasokan listrik yang cukup untuk mendukung kebutuhan industri, memperluas kawasan pembangunan baru, dan menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

“Kita ingin Indonesia menjadi negara maju, dengan kesejahteraan yang merata. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah negara industri yang kuat, yang didorong oleh pasokan energi yang cukup dan andal,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyatakan bahwa energi terbarukan (EBT) akan menjadi pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik. Dia yakin, dengan ketersediaan pasokan listrik yang bersih dan terjangkau, industri Indonesia akan berkembang pesat, dan investasi akan terus mengalir.

“Transformasi ke industrialisasi dan hilirisasi adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi. Kami akan mulai puluhan proyek besar tahun ini dengan potensi dan kekuatan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan nasional. Energi, menurutnya, menjadi elemen yang sangat vital dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, percepatan industrialisasi dan hilirisasi akan mempercepat Indonesia menuju swasembada energi dalam waktu yang tidak lama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek ketenagalistrikan yang diresmikan ini adalah langkah nyata untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Dari total 37 proyek, nilai investasinya mencapai Rp72 triliun. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur listrik yang memadai.

“Dengan pembangunan infrastruktur listrik ini, kita akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mempermudah distribusi energi, dan membuka peluang baru dalam industrialisasi,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, penting untuk membangun jaringan transmisi yang lebih luas agar listrik dari pembangkit EBT dapat didistribusikan dengan lebih efisien. Hal ini juga akan meningkatkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia, yang diharapkan dapat mencapai 6.000 hingga 6.400 kWh per kapita per tahun.

Sejumlah proyek ketenagalistrikan, seperti PLTA Jatigede (110 MW), PLTA Asahan 3 (174 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN (50 MWac), diharapkan menjadi sumber utama kelistrikan di wilayah masing-masing. Proyek-proyek ini juga akan mendukung pembukaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi, seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI Kolaka – PT Antam Pomala, akan memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung industrialisasi di sektor-sektor strategis seperti pengolahan nikel.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan target ketenagalistrikan yang ambisius ini.

“Kami terus membangun kapasitas SDM yang lebih mumpuni, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai negara dan perusahaan, baik nasional maupun multinasional, untuk memastikan sektor kelistrikan nasional semakin kuat,” ungkap Darmawan.

Ke-37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini mencakup 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi serta gardu induk sepanjang 739,71 km dengan kapasitas 1.740 MVA, yang akan mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan swasembada energi di Indonesia.

Lampung Selatan

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lamsel, Jenggis: Kita Akan Mendampingi Inspektorat Saat Melakukan Pembinaan di Desa

21 Januari 2025
admin

LAMPUNG SELATAN — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan mengadakan kunjungan kerja (kunker)…

Way Kanan

Kepengurusan DPC MOI Way Kanan Mengundurkan Diri Secara Massal

Way Kanan – Setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Way Kanan periode 2021-2024, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat MOI Nomor: 8.007/DPP-MOI/SK-KEPENGURUSAN DPC/XI/2021 yang berakhir pada Desember 2024, seluruh pengurus DPC MOI Way Kanan mengundurkan diri secara massal.

Adapun pengurus yang mengundurkan diri antara lain:

  1. Agus Busri, S.H (Wakil Ketua DPC MOI Way Kanan)
  2. Deta Suryana P (Sekretaris DPC MOI Way Kanan)
  3. Septa Risno (Wakil Sekretaris DPC MOI Way Kanan)
  4. Su’in Kasiati (Bendahara)
  5. Beta Juana (Dewan Pembina)
  6. I Gede Budi Artana, S.Pd. MM (Dewan Pembina)
  7. Amirsyah (Ketua Hubungan Antar Lembaga)
  8. Ani Safitri, S.H.I (Sekretaris Advokasi dan Hukum)
  9. Jamsuri Yadi (Wakil Ketua Teknologi dan Inovasi Kreatif) Dan beberapa anggota lainnya.

Agus Busri, S.H., selaku Wakil Ketua DPC MOI Way Kanan, menjelaskan bahwa pengunduran diri massal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal ini terjadi karena masa jabatan SK Kepengurusan periode 2021-2024 telah berakhir dan tidak ada kepastian apakah SK tersebut diperpanjang atau tidak. Selain itu, pengunduran diri ini juga disebabkan karena tidak adanya kegiatan atau aktivitas di kepengurusan DPC MOI Kabupaten Way Kanan.

“Kami mengundurkan diri secara massal bukan tanpa alasan. Pertama, masa berlaku SK Kepengurusan periode 2021-2024 telah berakhir, dan kami tidak tahu apakah telah diperpanjang atau tidak. Kedua, tidak ada kegiatan yang berjalan di kepengurusan DPC MOI Way Kanan,” ungkap Agus Busri.

Sementara itu, Sekretaris DPC MOI Way Kanan juga menyarankan agar Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dapat mendata ulang struktur organisasi DPC MOI dengan SK Kepengurusan yang terbaru, jika sudah diterbitkan. Ia juga meminta agar Dinas Kesbangpol segera menghapus nama-nama pengurus yang mundur dari berkas legalitas yang sebelumnya diserahkan ke Kesbangpol Kabupaten Way Kanan. (Agus)

Pemerintahan

Lampung Awali 2025 dengan Stabilitas, Inovasi, dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

21 Januari 2025
admin

BANDAR LAMPUNG– Provinsi Lampung menutup tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan beragam pencapaian dan tantangan.…

Polri

Polres Pesisir Barat Bersama Pemda Ikut Tanam Jagung Serentak, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

PESISIR BARAT – Sebagai wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Polres Pesisir Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan penanaman jagung di lahan seluas 1 hektare di Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Gerakan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektare yang diluncurkan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, target lahan seluas 430 hektare untuk mendukung swasembada pangan, dengan lahan tersebut berasal dari alokasi Kementerian Pertanian.

“Dalam program ini, kami memberdayakan kelompok tani lokal, Polri bersama pemerintah daerah akan mendampingi para petani secara intensif agar program ini berjalan optimal dan mampu menghasilkan produk berkualitas,” ujar Kapolres

Program ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Pesisir Barat. Kolaborasi antara Polres, Pemda, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan swasembada pangan nasional dapat tercapai pada tahun 2025 sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Sebelum memulai kegiatan penanaman, seluruh tamu undangan mengikuti peluncuran nasional Gerakan Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektare yang dipimpin langsung oleh Kapolri dan Menteri Pertanian RI secara virtual.

Dengan inisiatif ini, Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.(Susan)

Bandar Lampung Pemerintahan

Masyarakat Apresiasi Langkah Sigap Pemkot Bandar Lampung dalam Menghadapi Banjir

21 Januari 2025
admin

BANDAR LAMPUNG – Masyarakat yang terdampak bencana banjir memberikan apresiasi terhadap respons cepat Pemerintah Kota Bandar…

Bandar Lampung Pemerintahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung Tanggapi Cepat Pasca Banjir, Lakukan Pembersihan di Beberapa Wilayah

21 Januari 2025
admin

BANDAR LAMPUNG – Hujan deras yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Lampung, termasuk Kota Bandar Lampung,…

Pemerintahan Pesawaran

Kabupaten Pesawaran Gelar Rapat Evaluasi dan Perencanaan Indeks SPBE Tahun 2025

Pesawaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran melalui Dinas Kominfotiksan sebagai leading sector menggelar Rapat Evaluasi Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 dan Perencanaan SPBE Tahun 2025 di Ruang Rapat Teluk Ratai, pada Selasa (21/01/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Asisten Ekobang Setdakab Pesawaran Marzuki, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jayadi Yasa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fanny Setiawan serta perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah terkait, termasuk Inspektur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabag Hukum, BPKAD, Barjas, serta Disdukcapil.

Asisten Ekobang Marzuki pada kesempatan tersebut turut menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih, mengingat peningkatan yang signifikan dari awal 2021 dengan nilai 1,9 hingga mencapai 3,49 di tahun 2024 ini.

“Dengan kolaborasi dan kerjasama antar stakeholder yang baik, saya yakin target di tahun 2025 ini capaian SPBE kita akan lebih baik, namun dengan nilai 3,49 saat ini saya berterimakasih dengan tim SPBE Pesawaran atas upaya dalam peningkatan nilai ini,” ujar Asisten Marzuki.

Untuk diketahui Kabupaten Pesawaran sebelumnya berhasil meraih predikat Baik dengan skor indeks mencapai 3,49 berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu dengan nilai indeks sebesar 2,91.

Pemeringkatan indeks SPBE ini diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam Keputusan Menteri PAN-RB tersebut dijelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa mengapresiasi capaian indeks SPBE tahun 2024 sehingga menjadikan Pesawaran masuk 3 besar sebagai kabupaten dengan capaian SPBE tertinggi di Provinsi Lampung.

Jayadi mengungkapkan bahwa evaluasi dan perencanaan SPBE untuk perbaikan di tahun 2025 dengan target indeks sebesar 3,41. Adapun evaluasi yang dilakukan akan berfokus pada manajemen domain SPBE khususnya terkait penerapan manajemen risiko, layanan domain SPBE, serta layanan kinerja pegawai.

Salah satu upaya yang juga turut akan dilakukan yaitu perbaikan domain tata kelola SPBE, termasuk evaluasi dan pembahasan Surat Keputusan (SK) terkait arsitektur SPBE instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Selain itu, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE juga menjadi catatan penting, di mana Dinas kominfotiksan akan dilibatkan dalam asistensi dan pembahasan dengan seluruh perangkat daerah terkait penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE, dan kolaborasi penerapan SPBE. Review SPBE dan tindak lanjut serta pengaktifan forum komunikasi SPBE juga menjadi agenda penting,” ujar Kadis Jayadi Yasa.

Polri

Kapolres Pesisir Barat Tinjau Pos Pantau Satwa Liar Harimau di Pekon Rawas

PESISIR BARAT – 21 Januari 2025 – Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., bersama Wakapolres dan jajaran Polres Pesisir Barat melakukan kunjungan langsung ke Pos Pantau Satwa Liar Harimau di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (21/01). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi di lapangan, sekaligus memastikan upaya pengawasan dan antisipasi terhadap keberadaan harimau Sumatra yang dilaporkan kerap muncul di sekitar pemukiman warga.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memberikan arahan kepada personel Polres Pesisir Barat, Polisi Kehutanan (Polhut), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta tokoh masyarakat yang turut hadir. Arahan difokuskan pada langkah-langkah strategis untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus melindungi satwa liar yang dilindungi undang-undang.

“Peran aktif masyarakat dan kerja sama dari berbagai pihak sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam serta meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Kami mengimbau warga agar selalu waspada dan segera melaporkan jika ada tanda-tanda keberadaan harimau di sekitar permukiman,” ujar AKBP Alsyahendra.

Kapolres juga menekankan pentingnya sinergitas antara aparat kepolisian, BKSDA, dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara aman untuk menghindari konflik dengan satwa liar menjadi bagian dari prioritas dalam upaya ini.

“Kami berharap masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan, termasuk dengan satwa liar. Hal ini akan menciptakan situasi yang aman bagi semua pihak, baik manusia maupun alam,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Pesisir Barat dalam mendukung konservasi satwa liar dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di wilayah tersebut. (Susan)

Kota Metro Pemerintahan

Atasi Banjir, Pemkot Metro Lakukan Langkah Strategis Monitoring ke Beberapa Titik Lokasi

LAMPUNG7COM – Metro | Hujan deras yang mengguyur Kota Metro pada Kamis, 16 Januari 2025, telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, jalan raya, dan lahan pertanian.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Metro dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir dengan melakukan monitoring ke beberapa titik lokasi yang terdampak dan melakukan rapat bersama beberapa instansi terkait guna membahas beberapa langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dilakukan di Ruang Kerja Walikota Metro, Senin (20/01/2025).

Walikota Metro Wahdi, dalam rapat koordinasi terkait banjir, menegaskan bahwa penanggulangan banjir saat ini menjadi program prioritas utama Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 dengan melakukan kajian yang komprehensif untuk menentukan daerah rawan banjir, terutama mengingat topografi Kota Metro di wilayah Metro Selatan merupakan wilayah persawahan yang berada pada posisi dataran terendah.

“Kita perlu melakukan kajian overlay berbasis geospasial untuk memetakan daerah rawan banjir, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sistem drainase terintegrasi di Kota Metro,” tutur Wahdi.

Wahdi menjelaskan bahwa kajian topografi menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki 2 aliran sungai utama, yaitu Sungai Way Bunut dan Sungai Way Batanghari dengan ketinggian paling rendah 25 meter sehingga dapat menjadikan Kota Metro rentan terhadap banjir.

“Struktur sistem drainase di Kota Metro sebenarnya masih utuh sejak zaman Belanda. Namun anatominya telah rusak, maka dari itu kita perlu membangun sistem drainase yang terintegrasi dan melakukan scoring overall daerah rawan banjir berdasarkan data geospasial sehingga dapat memunculkan analisa dan identifikasi untuk menilai berapa persen daerah tersebut tidak cukup rawan dan daerah tidak rawan,” jelas Wahdi.

Untuk itu, dirinya menilai perlu adanya rencana tindak lanjut terhadap pemantauan yang dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi dan kapasitas drainase, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran drainase, pembersihan, pengangkatan sedimentasi dan normalisasi drainase.

“Selain itu, perlu adanya pengusulan/proposal untuk dilakukan normalisasi, pengangkatan lumpur dan pembersihan sungai bunut dan batanghari ke Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur dan PK, serta pengusulan penebangan/pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan di sempa dan sungai/anak sungai Batanghari, Bunut, dan irigasike BBWS Mesuji – Sekampung, “tegas Wahdi.

Tak hanya itu, Wahdi juga menekankan perlu adanya kerjasama yang dibangun antar pihak masyarakat dan pelaku usaha swasta untuk melakukan penanggulangan banjir, menjaga kebersihan, memelihara saluran, dan meningkatkan kapasitas, dan saluran drainase.

“Kita juga harus dapat mengkampanyekan kebersihan dan sosialisasi pentingnya pengelolaan sistem drainase yang baik, menghidupkan Pekan gotong-goyong dan Kebersihan Lingkungan kolaborasi dengan TNI, Kader Lingungan, Pamong, dunia usaha, dan lain sebagainya, “tambah Wahdi.

Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menjaga ketahanan pangan yang dimiliki seperti Food, Energy dan Water Security yang dapat menganggu lingkungan, keamanan air, serta ekonomi.

“Prioritas kita tahun 2025 adalah penanggulangan banjir dan perbaikan jalan. Dari total anggaran sekitar Rp. 40 miliar untuk anggaran fisik, sekitar Rp. 20 miliar dialokasikan untuk mengatasi masalah banjir. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) kita bersama,“ujar Wahdi.

Dalam pertemuan tersebut, Wahdi juga menekankan bahwa dana tersebut harus ditempatkan pada program prioritas yang tepat dengan perencanaan yang baik agar penanggulangan banjir dapat terlaksana secara efektif.

“Saya kira ke depan anggaran untuk penanganan masalah banjir yang telah disiapkan pada tahun 2025 ini agar dapat tepat sasaran yang disesuaikan dengan wilayah-wilayah prioritas pada daerah rawan banjir, “papar Wahdi.

Sementara itu sebelumnya, Asisten II Sekda Kota Metro, Yerri Ehwan, melaporkan bahwa curah hujan intensitas tinggi dan Volume air sungai & anak sungai Way Batanghari dan Way Bunut mengalami kenaikan menjadi penyebab meluapnya air hingga ke permukiman warga sedangkan Way Raman dan Way Sekampung meluap ke lahan pertanian warga.

“Mengingat BMKG telah memberikan peringatan dini dengan menetapkan status SIAGA terjadinya hujan deras, Potensi banjir, Genangan meluas yang disertai petir dan angin kencang, banyak saluran drainase tersumbat sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan lancar sehingga beberapa wilayah tergenang air/banjir. Pemerintah akan melakukan upaya normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, dan pengangkatan sampah sebagai tindakan cepat mengatasi banjir,“terang Yerri.

Bahkan, BMKG Lampung mencatat curah hujan tinggi terjadi sebesar 58,2 mm pada tanggal 16 Januari, pukul 22.04 WIB dengan Intensitas hujan tinggi melebihi kapasitas drainase (alami, buatan) yang berdampak pada permukiman penduduk di Tejoagung, Mulyojati, Margorejo, Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur serta areal pertanian sawah di Metro Utara dan Selatan.

“Hal tersebut menimbulkan dampak sosial mulai dari gangguan pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang mengalami kerugian sektor perdagangan dan bisnis lokal yang terdiri dari Kerugian di Kawasan permukiman sebesar Rp. 101.700.000 dan (Potensi) kerugian akibat lahan pertanian rusak sebesar Rp 587.979.000,”pungkas Yerri. |(Red).